GARUT, JABARBICARA.COM – Polemik yang melanda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menimbulkan dampak serius di daerah. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, distribusi makanan bergizi kepada ribuan siswa dilaporkan terganggu akibat terhentinya operasional sejumlah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 35 persen SPPG di Kabupaten Garut sementara waktu menghentikan aktivitas penyediaan makanan ke sekolah-sekolah. Kondisi tersebut diduga dipicu oleh kendala pembiayaan operasional dan tersendatnya mekanisme anggaran yang berdampak langsung pada keberlangsungan program di lapangan.
Situasi ini mendapat sorotan dari Pemerhati Kebijakan Publik, Yadi Roqib Jabbar. Ia menegaskan bahwa persoalan hukum maupun dinamika birokrasi yang terjadi di tingkat pusat tidak boleh berujung pada terabaikannya hak-hak anak sebagai penerima manfaat program.
“Anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat tidak boleh ikut dirugikan. Apa pun yang terjadi di tingkat pusat harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku. Namun pelayanan terhadap anak-anak harus tetap berjalan karena menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan generasi bangsa,” ujar Yadi saat dihubungi, Minggu (7/6/2026).
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar agenda politik atau program seremonial, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan, gizi, dan sumber daya manusia Indonesia sejak usia sekolah.
Yadi mendesak Pemerintah Kabupaten Garut, pemerintah pusat, serta instansi terkait untuk segera mengambil langkah darurat guna memastikan distribusi makanan bergizi kembali berjalan normal. Ia menilai keterlambatan penanganan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang sangat bergantung pada program tersebut.
Di sisi lain, sejumlah pengelola SPPG mengaku mengalami kesulitan mempertahankan operasional karena keterbatasan modal. Mereka harus tetap membeli bahan baku dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal, sementara pencairan anggaran dan mekanisme pembayaran disebut mengalami hambatan.
“Jika kondisi ini terus berlarut, bukan hanya siswa yang terdampak. Rantai ekonomi lokal yang selama ini menopang program MBG juga akan ikut terpukul,” tambah Yadi.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Gizi Nasional serta pemerintah pusat untuk memastikan keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis. Publik berharap persoalan administratif dan hukum yang terjadi tidak sampai mengorbankan hak anak-anak untuk memperoleh asupan gizi yang layak setiap hari.
Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, satu hal yang menjadi perhatian utama adalah memastikan bahwa peserta didik tetap memperoleh layanan gizi yang menjadi hak mereka. Sebab, di balik polemik kebijakan dan pergantian pejabat, terdapat ribuan anak sekolah yang tidak boleh menjadi korban dari kebuntuan birokrasi. (JB/RF)
