GARUT, JABARBICARA.COM – Sebuah dokumen Surat Tugas kolektif yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mendadak menjadi perbincangan publik. Bukan semata karena jumlah pesertanya yang mencapai 1.200 orang, tetapi juga karena surat tersebut diterbitkan untuk mendukung keikutsertaan ribuan tenaga pendidik dalam seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
Di tengah berbagai sorotan terhadap tata kelola pendidikan di Kabupaten Garut, beredarnya surat tugas itu kembali memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme, pertimbangan, dan urgensi penerbitannya.
Dokumen yang diterima redaksi menunjukkan surat tersebut menggunakan kop resmi Pemerintah Kabupaten Garut dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dengan Nomor 800.1.11.1/-Disdik.
Surat itu ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan ditujukan kepada peserta yang namanya tercantum dalam lampiran.
Namun yang menarik perhatian publik, dasar penerbitan surat tugas tersebut bukan berasal dari program internal Dinas Pendidikan, melainkan berdasarkan surat permohonan dari penyelenggara kegiatan.
Dalam surat disebutkan:
“Dasar: Surat Dewan Pimpinan Wilayah Teacher Preneur Nusantara Nomor 141-32.05/TP/TPN.JBR/V-2026 tanggal 3 Mei 2026 perihal Permohonan Surat Tugas Peserta.”
Fakta tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan yang diprakarsai organisasi eksternal.
Seminar Nasional Bertajuk Inspirasi
Berdasarkan isi surat, para peserta ditugaskan mengikuti Seminar Nasional dalam rangka mendukung Program Pemerintah terkait Kurikulum Nasional dengan tema:
“Pengajar Belum Tentu Mengajar, Tapi Mampu Menginspirasi.”
Seminar tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 13 Juni 2026, bertempat di Gedung Banyoe Sinergi Mandala, Garut Kota.
Kegiatan dibagi menjadi dua sesi, yakni:
Sesi Pertama
Pukul 07.00–12.00 WIB, diperuntukkan bagi unsur kepala sekolah.
Sesi Kedua
Pukul 13.00–17.00 WIB, diperuntukkan bagi unsur guru.
Dinas Pendidikan juga mencantumkan penegasan bahwa seminar tersebut tidak memungut biaya.
“Pelaksanaan pelatihan ini tidak dipungut biaya apapun (gratis), baik untuk biaya pendaftaran maupun materi pelatihan.”
Penjelasan ini menjadi penting mengingat isu pungutan dalam berbagai aktivitas pendidikan sebelumnya sempat menjadi perhatian masyarakat.
Ribuan Pendidik, Delapan Kecamatan
Dari lampiran surat tugas, redaksi mencatat sedikitnya 1.200 peserta menerima penugasan.
Peserta berasal dari delapan kecamatan, yakni:
- Banyuresmi;
- Bayongbong;
- Cilawu;
- Garut Kota;
- Karangpawitan;
- Samarang;
- Tarogong Kaler;
- Tarogong Kidul.
Adapun rincian jumlah peserta berdasarkan wilayah meliputi:
Kecamatan Jumlah Peserta:
- Cilawu 348 orang
- Karangpawitan 329 orang
- Tarogong Kidul 313 orang
- Banyuresmi 291 orang
- Garut Kota 283 orang
- Bayongbong 279 orang
- Tarogong Kaler 263 orang
- Samarang 246 orang
Total keseluruhannya mencapai 1.200 orang.
Menjangkau Seluruh Spektrum Pendidikan
Lampiran surat menunjukkan bahwa peserta tidak hanya berasal dari sekolah negeri.
Mereka berasal dari berbagai jenis dan jenjang satuan pendidikan, antara lain:
- TK dan TKS;
- SD Negeri, SD Swasta, SDIT;
- SMP Negeri, SMP Swasta, SMPIT;
- Kelompok Bermain (KB);
- PAUD;
- SPS;
- Satuan pendidikan nonformal lainnya.
Dengan cakupan tersebut, seminar ini dapat dikatakan melibatkan hampir seluruh spektrum layanan pendidikan dasar dan anak usia dini di wilayah yang menjadi sasaran.
Antara Penguatan Kompetensi dan Pertanyaan Publik
Tidak ada yang membantah bahwa peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah merupakan kebutuhan penting. Seminar, pelatihan, maupun forum ilmiah dapat menjadi sarana memperluas wawasan dan memperkuat kompetensi pendidik.
Namun demikian, penggunaan surat tugas resmi pemerintah untuk kegiatan yang diajukan pihak eksternal tetap menyisakan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab.
- Mengapa kegiatan ini memperoleh dukungan administratif berupa surat tugas kolektif?
- Bagaimana proses seleksi 1.200 peserta tersebut dilakukan?
- Apakah seluruh peserta diwajibkan hadir atau hanya bersifat rekomendatif?
- Mengapa hanya delapan kecamatan yang dilibatkan, sementara kecamatan lainnya tidak tercantum dalam lampiran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul bukan untuk mendiskreditkan kegiatan seminar, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap setiap kebijakan yang menggunakan otoritas pemerintah.
Disdik Garut Masih Menjadi Sorotan
Dalam beberapa waktu terakhir, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut memang tidak lepas dari perhatian masyarakat. Berbagai isu terkait tata kelola pendidikan, dugaan pungutan, hingga tuntutan pembenahan sistem pengawasan menjadi topik yang berulang kali mencuat ke ruang publik.
Situasi tersebut membuat setiap keputusan yang menyangkut ribuan insan pendidikan kini lebih mudah menjadi bahan evaluasi masyarakat.
Keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik menjadi kebutuhan mendesak agar tidak muncul spekulasi yang justru dapat menggerus kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Menanti Klarifikasi Resmi
Sampai berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mengenai pertimbangan penerbitan surat tugas kolektif tersebut, termasuk mekanisme penentuan peserta dan dasar kebijakan yang digunakan.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen surat tugas beserta lampiran daftar peserta yang beredar di publik dan diterima redaksi.
Redaksi tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran dalam penerbitan surat tugas tersebut. Berita ini disajikan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial pers.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Teacher Preneur Nusantara, maupun pihak terkait lainnya untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi atas pemberitaan ini, demi terwujudnya informasi yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketika sebuah seminar melibatkan 1.200 pendidik dengan stempel resmi pemerintah, publik bukan hanya ingin tahu siapa yang hadir, tetapi juga berhak memahami bagaimana kebijakan itu lahir.” [Red/JB]
