GARUT, JABARBICARA.COM – Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya menjadikan koperasi sebagai kekuatan utama perekonomian rakyat melalui gerakan transformasi menuju koperasi istimewa, koperasi berdaya, Indonesia jaya.
Momentum Peringatan Hari Koperasi 2026 ditegaskan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi titik kebangkitan koperasi agar semakin modern, produktif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
Ketua Dekopinwil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, S.T., M.Si., mengatakan Bulan Koperasi harus menjadi momentum untuk mempercepat transformasi koperasi agar tidak lagi hanya berperan sebagai koperasi konsumen, tetapi berkembang menjadi koperasi produsen yang mampu mengelola potensi daerah dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Koperasi harus terus bertransformasi menjadi lebih modern dan produktif. Jangan hanya berorientasi sebagai koperasi konsumen, tetapi juga harus mampu berkembang menjadi koperasi produsen yang mengelola potensi daerah, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat ekonomi kerakyatan,” ujar Yuke di Bandung, Jumat (31/7/2026).
Menurut Yuke, regenerasi menjadi tantangan besar yang harus segera dijawab oleh gerakan koperasi di Jawa Barat. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong pengenalan koperasi sejak bangku sekolah hingga perguruan tinggi agar generasi muda memahami nilai-nilai koperasi dan tertarik menjadi bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan.
Saat ini, Jawa Barat memiliki sekitar 33 ribu koperasi, dengan sekitar 25 ribu koperasi aktif serta jumlah anggota mencapai sekitar 7,7 juta orang. Angka tersebut dinilai masih memiliki ruang besar untuk terus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat bergabung dalam gerakan koperasi.
Yuke menegaskan, penguatan koperasi produsen menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pertanian, peternakan, dan perikanan di Jawa Barat. Produk hasil masyarakat tidak lagi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus diolah, dikemas, dan dipasarkan melalui koperasi sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.
“Jawa Barat merupakan daerah agraris. Potensi pertanian, peternakan, dan perikanan sangat besar. Koperasi harus menjadi aggregator dan integrator sehingga produk petani, nelayan, dan peternak memiliki nilai tambah serta pasar yang lebih luas,” katanya.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Dekopinwil Jawa Barat membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya BUMN, BUMD, Bulog, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama dalam pemanfaatan fasilitas pergudangan dan cold storage guna mendukung rantai distribusi hasil produksi masyarakat.
Di sisi lain, pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih di Jawa Barat juga menunjukkan perkembangan signifikan. Tercatat sebanyak 5.957 koperasi telah masuk dalam program tersebut. Hingga 22 Juli 2026, sebanyak 1.490 unit telah terbangun, sementara 1.590 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Meski demikian, pembangunan koperasi di kawasan perkotaan masih menghadapi tantangan keterbatasan lahan. Karena itu, menurut Yuke, diperlukan inovasi konsep pembangunan, termasuk penerapan bangunan vertikal agar program tetap dapat direalisasikan secara optimal.
“Untuk daerah perkotaan, persoalannya bukan tidak mau membangun, tetapi keterbatasan lahan. Karena itu, konsep dan layout pembangunan perlu disesuaikan agar Koperasi Merah Putih tetap bisa diwujudkan,” jelasnya.
Didampingi Ketua Bidang Penelitian, Riset, dan Teknologi Informasi Dekopinwil Jawa Barat, Ahmad Bajuri, Yuke berharap koperasi Indonesia ke depan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang terintegrasi dengan dunia industri.
Menurutnya, koperasi harus menjadi ruang strategis bagi generasi muda untuk belajar berwirausaha, berinovasi, serta membangun ekonomi secara kolektif demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
Dengan semangat “Koperasi Istimewa, Koperasi Berdaya, Indonesia Jaya,” Dekopinwil Jawa Barat optimistis koperasi akan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus pilar utama pembangunan ekonomi nasional di masa depan. (JB/RF)
