GARUT, JABARBICARA.COM – Kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Peundeuy kembali menjadi sorotan. Kerusakan berat di sejumlah titik mendorong masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Peundeuy (GEMA BSP) turun langsung menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Garut.
Aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kondisi jalan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dan penanganan menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Garut.
Bagi warga, persoalan jalan bukan sekadar masalah kenyamanan berkendara. Ruas tersebut merupakan akses vital yang menopang mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, serta akses menuju berbagai fasilitas pelayanan publik.
Di tengah aksi dan audiensi tersebut, dua suara masyarakat, Dedi Rosadi dan Rusmana, secara tegas meminta pemerintah tidak lagi memandang persoalan infrastruktur di wilayah tersebut sebelah mata.
Dedi Rosadi: Jangan Hanya Bangun, Tetapi Harus Dirawat
Dedi Rosadi menegaskan bahwa pembangunan jalan harus dibarengi dengan komitmen pemeliharaan. Menurutnya, kualitas dan usia jalan tidak hanya ditentukan oleh konstruksi awal, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah dan masyarakat menjaga infrastruktur tersebut setelah dibangun.
“Kami minta agar bukan hanya membangun jalan saja, namun pemerintah dan masyarakat juga harus bisa memelihara dan merawat agar jalan yang dibangun nanti bisa bertahan lama,” ujar Dedi.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi lingkungan di sepanjang ruas jalan.
Dedi menuturkan, sekitar tahun 2000 ke belakang, jalur dari arah perbatasan Kecamatan Cikajang, tepatnya dari Tanjungjaya hingga Mulyajaya dengan panjang kurang lebih tujuh kilometer, masih banyak ditumbuhi tanaman keras.
Tanaman teh, kaliandra dan berbagai jenis tanaman lainnya, menurut Dedi, memiliki fungsi penting sebagai penahan tanah dan membantu memperkuat kawasan di sepanjang jalur tersebut.
“Pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai penahan dan penguat sepanjang jalur tersebut sehingga tidak mudah longsor atau erosi,” jelasnya.
Kini, kondisi kawasan tersebut dinilai telah mengalami perubahan. Karena itu, Dedi meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pengaspalan jalan, tetapi juga memperhatikan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap ketahanan infrastruktur.
Drainase Jangan Diabaikan
Selain kondisi badan jalan, Dedi menyoroti persoalan drainase.
Menurutnya, saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik dapat membuat air meluap ke badan jalan. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi mempercepat kerusakan jalan dan mengurangi umur konstruksi.
Karena itu, perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan saluran air, bahu jalan, lingkungan sekitar serta sistem pemeliharaan rutin.
“Saluran drainase juga perlu diperbaiki agar air tidak meluap ke badan jalan,” tegasnya.
Dedi juga mengungkapkan bahwa dahulu petugas yang dikenal masyarakat sebagai “pasukan kuning” relatif mudah ditemui di sejumlah titik jalan.
Mereka secara berkala melakukan pekerjaan pemeliharaan seperti memangkas rumput liar, membersihkan saluran drainase dan merawat fasilitas pendukung jalan.
“Dulu secara berkala pasukan kuning bisa puluhan orang yang memperbaiki fasilitas di setiap titik, memangkas rumput liar, membersihkan fasilitas drainase dan merawat fasilitas. Namun kini pasukan-pasukan kuning sudah jarang terlihat, bahkan nyaris tidak ada sama sekali,” ungkapnya.
Menurut Dedi, pemeliharaan rutin seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan infrastruktur. Jalan yang baru diperbaiki tanpa perawatan berkelanjutan, kata dia, berisiko kembali mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Rusmana: Jangan Ada Wilayah yang Dianaktirikan
Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Banjarwangi, Rusmana, menyampaikan tuntutan yang tak kalah tegas.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Garut memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan secara adil dan proporsional, termasuk bagi masyarakat di Banjarwangi, Singajaya dan Peundeuy.
“Kami minta daerah Banjarwangi, Singajaya dan Peundeuy tidak dianaktirikan oleh pemerintah. Alokasi anggaran infrastruktur harus jelas dan adil dalam pembangunan,” ujar Rusmana.
Menurutnya, masyarakat di wilayah selatan Garut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan infrastruktur yang layak.
Kerusakan jalan yang berlangsung lama bukan hanya berdampak terhadap pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bagi petani, pedagang dan pelaku usaha kecil, kondisi jalan sangat menentukan kelancaran distribusi barang serta akses menuju pusat-pusat ekonomi.
Audiensi Menghasilkan Komitmen Anggaran
Aksi GEMA BSP tersebut kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama DPRD Kabupaten Garut dan jajaran eksekutif.
Audiensi sempat berlangsung cukup tegang. Namun, pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan sejumlah komitmen penting terkait penanganan ruas jalan Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy.
Salah satu poin yang disampaikan dalam audiensi adalah adanya alokasi Rp2,5 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk penanganan awal ruas jalan tersebut, terutama untuk penambalan dan perbaikan sejumlah titik kerusakan.
Koordinator Lapangan GEMA BSP, Alan Muhtar, mengatakan anggaran tersebut memang belum menyelesaikan seluruh persoalan. Namun, menurutnya, munculnya alokasi anggaran menjadi langkah awal setelah sebelumnya ruas tersebut tidak mendapatkan alokasi yang diharapkan masyarakat.
“Rp2,5 miliar itu untuk penambalan dulu. Yang paling penting, ada anggaran yang awalnya kosong, sekarang menjadi ada,” ujar Alan.
Yang lebih penting, lanjutnya, terdapat komitmen penyelesaian pembangunan ruas Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy pada 2027.
“Kesepakatannya, 2027 tidak mau tahu, pembangunan harus selesai. Banjarwangi sampai Peundeuy difokuskan untuk tahun 2027,” tegas Alan.
Menurutnya, panjang ruas yang menjadi perhatian masyarakat mencapai kurang lebih 41 kilometer dan ditargetkan dapat dituntaskan dari ujung hingga ujung.
“Anggarannya tidak disebutkan berapa. Yang penting 41 kilometer selesai. Selesai dari ujung sampai ujung,” ungkapnya.
Masyarakat Akan Kawal Realisasi
Bagi masyarakat, komitmen tersebut tidak boleh berhenti sebagai janji di ruang audiensi.
Mereka berharap alokasi anggaran 2026 benar-benar diwujudkan dalam pekerjaan fisik yang tepat sasaran. Begitu pula dengan komitmen penyelesaian pada 2027 yang harus diterjemahkan dalam kebijakan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Sebab, masyarakat Banjarwangi, Singajaya dan Peundeuy tidak hanya membutuhkan janji, tetapi membutuhkan kepastian.
Jalan yang layak berarti membuka akses yang lebih aman menuju sekolah, pasar, fasilitas kesehatan dan pusat perekonomian. Sebaliknya, jalan yang rusak bertahun-tahun dapat menjadi beban yang terus dipikul masyarakat.
Kini, bola berada di tangan pemerintah.
Desakan Dedi Rosadi agar pembangunan dibarengi pemeliharaan, serta tuntutan Rusmana agar wilayah Banjarwangi, Singajaya dan Peundeuy tidak dianaktirikan, menjadi pesan tegas bahwa masyarakat tidak ingin lagi persoalan jalan hanya menjadi agenda yang muncul setiap kali aksi digelar.
Masyarakat menunggu bukti nyata: jalan diperbaiki, drainase dibenahi, lingkungan dijaga, dan komitmen pembangunan benar-benar diwujudkan.(JB/RF)
