GARUT, JABARBICARA.COM – Lingkungan TK Aisyiyah 2 Karangpawitan, Kabupaten Garut, tengah menjadi sorotan. Percakapan WhatsApp yang diduga melibatkan dua tenaga pendidik di sekolah tersebut beredar di masyarakat dan disebut telah mencapai 42 halaman setelah dicetak.

Percakapan yang disebut berlangsung dalam rentang Juli hingga Agustus 2026 itu diduga memuat pembicaraan mengenai sejumlah persoalan pribadi dan pihak lain, termasuk keluarga kepala sekolah serta menantunya.

Beredarnya percakapan tersebut memicu kegaduhan. Persoalannya kini bukan hanya menyangkut komunikasi pribadi dua guru, tetapi telah berkembang menjadi pertanyaan publik mengenai etika, profesionalitas tenaga pendidik, pengawasan lembaga, serta langkah yang akan diambil pengelola sekolah dan Pengurus Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Garut.

Informasi yang diterima Jabarbicara.com menyebut dua guru yang dikaitkan dengan percakapan tersebut berinisial ISW, yang disebut sebagai operator sekolah, dan AH, guru di TK Aisyiyah 2 Karangpawitan.

CHAT MENYINGGUNG ISU PENIPUAN, UANG DAN PNS

Sejumlah bagian percakapan yang beredar memuat pembicaraan mengenai seseorang yang disebut Pak Budi, keluarga Suhendar, persoalan uang, serta isu pengangkatan menjadi PNS.

Salah satu petikan yang beredar berbunyi:

“Tos seueur kasus penipuan mah pak Budi teh, kasus ngajar-ngajikeun rek jadi PNS… Ari uangna entosm Ari PNS na cenah teu jadi.”

Dalam percakapan lainnya tertulis:

“Putra abdi cenah bade dikeubutkeun PNS tapi dug KA ayena teu Acan wae. Ari artosna atos.”

Ada pula pernyataan:

“Heran… Ari pak Budi eta artos dianggo naon nya, geih gaduh sertifikasi gaduh barudak lalaki keneh.”

Jabarbicara.com tidak menyatakan isi percakapan tersebut sebagai fakta. Petikan tersebut merupakan bagian dari materi percakapan yang beredar dan masih membutuhkan verifikasi, klarifikasi, serta pembuktian dari seluruh pihak yang disebut.

Dengan demikian, dugaan mengenai penipuan, persoalan uang, maupun pengangkatan PNS yang muncul dalam percakapan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum terdapat bukti dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

42 HALAMAN CHAT, PUBLIK MENUNGGU SIKAP TEGAS

Yang menjadi perhatian adalah ketika percakapan pribadi tersebut telah keluar dari ruang komunikasi personal dan beredar luas di masyarakat.

Apalagi, percakapan disebut mencapai 42 halaman, telah dicetak, dan kini menjadi bahan pembicaraan publik.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah ini sekadar konflik internal antarindividu, persoalan etika komunikasi, atau terdapat dugaan pelanggaran disiplin yang perlu diperiksa secara resmi?

Di sinilah peran pengelola sekolah dan PDA Aisyiyah Kabupaten Garut menjadi penting.

Pemeriksaan semestinya tidak berhenti pada siapa yang menyebarkan percakapan. Keaslian percakapan, konteks pembicaraan, pihak yang terlibat, serta dampaknya terhadap nama baik pihak lain juga perlu ditelusuri.

JIKA TERBUKTI, SANKSI JANGAN SETENGAH HATI

Apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran terhadap etika, disiplin, tata tertib sekolah, atau ketentuan organisasi, maka tindakan tegas dan proporsional perlu dipertimbangkan.

Sanksi tentu harus diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan aturan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan percakapan yang beredar.

Sebaliknya, dugaan pelanggaran juga tidak semestinya dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.

Mulai dari pembinaan dan teguran, sanksi administratif, hingga tindakan lain sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku, seluruhnya harus ditempuh melalui mekanisme yang objektif.

Prinsipnya jelas: tidak boleh menghukum seseorang hanya berdasarkan isu, tetapi tidak boleh pula mengabaikan dugaan pelanggaran yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

YUSUP BUDIMAN: JANGAN BIARKAN ISU BERKEMBANG

Sementara itu, Yusup Budiman, guru di salah satu SMPN di Kabupaten Garut yang namanya disebut dalam percakapan tersebut, membenarkan bahwa isu mengenai percakapan dua guru TK itu telah beredar di lingkungannya.

Yusup mengaku telah berupaya menghubungi pihak yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi dan melakukan tabayun. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum mendapatkan respons.

“Saya sudah coba kontak klarifikasi ke yang bersangkutan, namun dua oknum guru TK tersebut tidak merespons dan mengabaikan upaya tabayun dan klarifikasi,” ujar Yusup.

Menurut Yusup, persoalan tersebut perlu mendapatkan kejelasan karena terdapat pernyataan dalam percakapan yang dinilainya berpotensi merugikan nama baik pihak tertentu.

“Tidak menutup kemungkinan kami akan mengambil langkah hukum,” tegasnya.

ORANG TUA SISWA BERHAK MENDAPAT KEPASTIAN

Persoalan ini semakin sensitif karena terjadi di lingkungan pendidikan anak usia dini.

Orang tua siswa tentu menginginkan lembaga pendidikan menjadi tempat yang aman, nyaman sekaligus memberikan keteladanan. Karena itu, konflik atau persoalan personal tenaga pendidik semestinya tidak sampai mengganggu proses pendidikan maupun kepercayaan orang tua.

Pihak sekolah dan yayasan perlu memastikan bahwa kepentingan peserta didik tidak terseret dalam persoalan internal tenaga pendidik.

Jika memang tidak terdapat pelanggaran, sampaikan hasil klarifikasinya. Jika terbukti terdapat pelanggaran, masyarakat berhak mengetahui bahwa persoalan tersebut ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.

PDA AISYIYAH DIDESAK TIDAK DIAM

Kini perhatian publik mengarah kepada PDA Aisyiyah Kabupaten Garut sebagai pihak yang diharapkan dapat memberikan kepastian.

Apakah percakapan tersebut sudah diperiksa? Apakah kedua guru yang disebut sudah dipanggil? Apakah kepala sekolah telah dimintai keterangan? Dan jika terbukti terdapat pelanggaran etika, apakah sanksi akan benar-benar dijatuhkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan tidak berkembang menjadi bola liar.

Jabarbicara.com telah berupaya meminta klarifikasi kepada ISW, AH, pihak TK Aisyiyah 2 Karangpawitan, serta pihak terkait. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi.

Redaksi Jabarbicara.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun pihak yang merasa dirugikan.

Sebab dalam persoalan ini, yang dibutuhkan bukan sekadar saling tuding, melainkan keberanian untuk memeriksa fakta, menegakkan etika, dan mengambil keputusan secara adil.(JB/RF)