GARUT, JABARBICARA.COM — Regenerasi kepemimpinan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Barat dinilai tidak semestinya berhenti pada pergantian figur. Momentum tersebut justru perlu menjadi ruang evaluasi sekaligus pembaruan arah organisasi agar GMNI semakin kuat secara ideologi, sehat dalam tata kelola, dan nyata dalam perjuangan bersama rakyat.
Pandangan itu disampaikan Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si., dimisioner Ketua GMNI Garut sekaligus akademisi/pengamat kebijakan publik. Jajang menyatakan kesiapannya mengikuti proses pencalonan Ketua GMNI Jawa Barat dengan membawa sejumlah agenda penguatan organisasi, kaderisasi, intelektualitas, serta gerakan kerakyatan.
Menurut Jajang, tantangan GMNI Jawa Barat saat ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan memimpin, melainkan tentang ke mana organisasi diarahkan dan sejauh mana keberadaannya mampu dirasakan kader maupun masyarakat.
“GMNI tidak boleh hanya sibuk dengan persoalan internal organisasi. Di luar sana rakyat menghadapi persoalan pendidikan, lapangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi, agraria, lingkungan, kemiskinan, dan pelayanan publik. Di situlah seharusnya kader GMNI hadir dan bekerja,” ujar Jajang.
BUKAN SEKADAR PERGANTIAN KETUA
Jajang menilai proses regenerasi kepemimpinan harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan arah gerakan GMNI Jawa Barat.
Ia menawarkan sedikitnya tujuh agenda pembaruan yang menurutnya penting dibahas secara terbuka oleh seluruh kader.
1. Reformasi Kaderisasi
Kaderisasi harus kembali menjadi jantung organisasi. Pendidikan ideologi, Marhaenisme, kepemimpinan, kemampuan akademik, hingga keterampilan advokasi perlu dibangun secara sistematis dan berkelanjutan.
2. Konsolidasi DPC dan Komisariat
Hubungan struktural antara DPC, komisariat, dan kader perlu diperkuat. Konsolidasi yang sehat dinilai penting agar GMNI Jawa Barat memiliki koordinasi organisasi dan gerakan yang lebih solid.
3. Menghidupkan Tradisi Intelektual
GMNI perlu memperbanyak kajian, riset, diskusi publik, serta penyusunan policy brief terkait berbagai persoalan Jawa Barat.
Dengan demikian, kritik terhadap kebijakan publik tidak berhenti pada pernyataan atau slogan, tetapi lahir dari data, kajian dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memperkuat Gerakan Kerakyatan
Kader GMNI harus memiliki ruang nyata untuk melakukan advokasi terhadap persoalan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan secara ekonomi dan sosial.
Bagi Jajang, keberadaan organisasi mahasiswa harus dapat dirasakan bukan hanya di ruang kampus, tetapi juga di tengah masyarakat.
5. Membangun Jaringan Strategis
GMNI perlu memperluas jejaring dengan perguruan tinggi, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, kelompok pemuda, serta berbagai elemen masyarakat sipil.
Namun, perluasan jaringan tersebut tetap harus berjalan dengan menjaga independensi dan identitas organisasi.
6. Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi administrasi, program, maupun keuangan menjadi bagian penting dalam membangun kultur organisasi yang sehat.
7. Menyiapkan Kader Masa Depan
GMNI harus mampu melahirkan kader yang siap mengabdi di berbagai bidang kehidupan, tanpa kehilangan identitas serta nilai perjuangan sebagai kader GMNI.
KRITIS BOLEH, TAPI HARUS BERBASIS DATA
Jajang menegaskan, keberanian bersikap kritis merupakan bagian dari tradisi gerakan mahasiswa. Namun, kritik tidak boleh kehilangan basis intelektual.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan publik idealnya dibangun melalui data, kajian dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kita tidak ingin GMNI hanya dikenal karena demonstrasi. GMNI harus dikenal karena kadernya mampu membaca persoalan, melakukan kajian, menyampaikan kritik, sekaligus menawarkan solusi,” katanya.
Ia menilai Jawa Barat memiliki persoalan pembangunan yang kompleks, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, ketimpangan sosial-ekonomi, agraria, lingkungan hingga kualitas pelayanan publik.
Karena itu, organisasi mahasiswa dinilai memiliki ruang strategis untuk menjadi bagian dari ekosistem intelektual yang ikut membahas sekaligus mengawal masa depan Jawa Barat.
DARI GARUT, MEMBAWA GAGASAN KE JAWA BARAT
Kemunculan Jajang Saepuloh dari Garut dalam dinamika pencalonan Ketua GMNI Jawa Barat juga menjadi bagian dari aspirasi agar kader dari daerah memiliki ruang lebih luas untuk berkontribusi dalam organisasi tingkat provinsi.
Bagi Jajang, Garut tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam dinamika organisasi di tingkat Jawa Barat.
“Saya membawa gagasan dari daerah. Tetapi ketika berbicara Jawa Barat, kepentingannya harus lebih luas. Tidak boleh ada ego daerah. Yang kita bangun adalah GMNI Jawa Barat yang kuat secara ideologi, sehat secara organisasi, dan nyata dalam perjuangan kerakyatan.”
Ia juga mengingatkan agar proses regenerasi kepemimpinan tidak berubah menjadi konflik antarkelompok.
Menurutnya, kompetisi kepemimpinan seharusnya menjadi kompetisi gagasan, bukan ruang untuk saling menjatuhkan.
“PEJUANG PEMIKIR, PEMIKIR PEJUANG”
Jajang menegaskan, identitas GMNI sebagai organisasi kader harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap proses pembaruan.
“Kita membutuhkan GMNI yang tidak kehilangan akar perjuangan. Pejuang Pemikir dan Pemikir Pejuang bukan sekadar slogan. Itu harus tercermin dalam kualitas kader, keberanian bersikap, kedalaman berpikir, dan kerja nyata bersama rakyat.”
Proses pencalonan Ketua GMNI Jawa Barat selanjutnya menjadi ruang bagi seluruh kader untuk memperdebatkan gagasan, mengevaluasi perjalanan organisasi, serta menentukan arah organisasi melalui mekanisme demokrasi internal yang berlaku.
Bagi Jajang, siapapun yang nantinya mendapatkan amanah memimpin GMNI Jawa Barat memiliki tanggung jawab yang sama: memperkuat kaderisasi, menjaga ideologi, membangun tradisi intelektual, dan memastikan gerakan organisasi tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si.
Dimisioner Ketua GMNI Garut | Akademisi/Pengamat Kebijakan Publik
(JB/RF)
