GIPS Kawal Perjuangan Keluarga Salsabila, Desak Kepastian Penanganan dan Pertanggungjawaban RSUD dr. Slamet

Garut, Kesehatan107 Dilihat

GARUT, JABARBICARA.COM — Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menyatakan akan terus mengawal perjuangan keluarga Salsabila Rizkia, bayi yang hingga kini masih hidup dan membutuhkan perhatian serta penanganan medis, menyusul persoalan pelayanan kesehatan yang dialaminya saat menjalani perawatan di RSUD dr. Slamet Garut.

GIPS menilai persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kejelasan. Pemerintah Kabupaten Garut, manajemen RSUD dr. Slamet, serta instansi terkait didesak memberikan kepastian mengenai penanganan kondisi Salsabila sekaligus menjelaskan secara terbuka aspek pelayanan medis yang menjadi perhatian keluarga.

Idwan HUTRI

Ketua GIPS, Ade Sudrajat, mengatakan pengawalan tersebut merupakan bentuk solidaritas sekaligus kontrol publik agar persoalan Salsabila tidak berhenti pada pertemuan dan audiensi semata.

“Kami akan terus kawal. Ini menyangkut seorang anak yang masih hidup dan membutuhkan perhatian serta kepastian penanganan. Keluarganya sudah cukup lama menunggu kejelasan. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut tanpa penyelesaian yang konkret,” tegas Ade, Kamis (8/10/2026).

Menurut Ade, GIPS tidak dalam posisi untuk menyimpulkan telah terjadi malapraktik. Namun, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pelayanan, penggunaan alat medis, pelaksanaan SOP, maupun penanganan pasien, seluruhnya harus diperiksa secara objektif berdasarkan rekam medis, standar profesi, standar pelayanan, dan keterangan tenaga kesehatan yang berwenang.

“Kita tidak boleh langsung menghakimi siapa yang salah. Tetapi dugaan yang disampaikan keluarga juga tidak boleh diabaikan. Harus diperiksa secara profesional, transparan, dan berbasis bukti,” ujarnya.

GIPS Minta Pemeriksaan Tidak Berhenti pada Administrasi

GIPS mendorong Pemerintah Kabupaten Garut melalui Inspektorat dan instansi terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aspek pelayanan dan tata kelola yang berkaitan dengan perkara Salsabila.

Evaluasi tersebut, kata Ade, harus mampu menjawab sejumlah persoalan penting, mulai dari prosedur pelayanan, pelaksanaan SOP, penggunaan peralatan medis, pencatatan rekam medis, mekanisme pengawasan, hingga respons rumah sakit terhadap keluhan dan permintaan penjelasan dari keluarga pasien.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, jelaskan berdasarkan fakta medis dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai ketentuan. Jangan biarkan keluarga terus berada dalam ketidakpastian,” kata Ade.

GIPS juga meminta agar kepentingan terbaik bagi Salsabila menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penyelesaian.

Jangan Jadikan Audiensi Sekadar Seremonial

Ade menilai rangkaian audiensi yang telah dilakukan harus menghasilkan langkah konkret. Pemerintah daerah dan pihak rumah sakit perlu memastikan adanya rencana penanganan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau perkembangannya.

“Audiensi jangan hanya menghasilkan berita acara atau janji. Yang dibutuhkan keluarga adalah tindakan nyata. Bagaimana kondisi Salsabila ditangani, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana tindak lanjut medisnya, dan kapan target penyelesaiannya. Itu harus jelas,” tegasnya.

Di sisi lain, GIPS meminta seluruh pihak tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah dan tidak membuat kesimpulan sebelum proses pemeriksaan dan pembuktian dilakukan secara profesional.

Menurut Ade, apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan indikasi pelanggaran administratif, etik, disiplin profesi, maupun dugaan tindak pidana, masing-masing harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangannya.

GIPS: Keselamatan Pasien Harus Menjadi Prioritas

GIPS menegaskan, kasus Salsabila harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut, khususnya dalam memastikan keselamatan pasien dan perlindungan terhadap hak-hak pasien serta keluarganya.

“Yang kami kawal bukan sekadar persoalan antara keluarga dan rumah sakit. Ada kepentingan publik yang lebih besar, yaitu bagaimana pelayanan kesehatan pemerintah benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Ade.

GIPS memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan Salsabila dan meminta Pemerintah Kabupaten Garut serta pihak RSUD dr. Slamet memberikan kepastian dan langkah konkret.

“Salsabila masih hidup. Karena itu, yang paling penting sekarang adalah memastikan haknya mendapatkan penanganan terbaik, kepastian medis, dan perlindungan sebagai pasien. Pada saat yang sama, jika ada persoalan dalam pelayanan, harus ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban secara transparan,” pungkas Ade. [IKJ/JB]

Baca Juga:  Dugaan Monopoli Program Makan Bergizi Gratis di Garut, Tani Merdeka Indonesia Desak Evaluasi Nasional

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *