GARUT, JABARBICARA.COM – Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut, Asep Rahmat, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keberadaan dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di daerahnya. Dalam audiensi bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Senin (28/4/2025), Asep mengungkapkan banyaknya indikasi permasalahan serius dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di wilayah tersebut.
“Intinya, kami di DPRD harus memastikan keberadaan PKBM benar-benar berjalan. Ini berangkat dari aduan masyarakat, dan kami langsung melakukan pengecekan lapangan,” kata Asep.
Menurut Asep, pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pekan lalu, pihaknya menemukan banyak kejanggalan. Salah satunya, rendahnya kehadiran peserta didik PKBM saat ujian kesetaraan paket C yang dijadwalkan pada Sabtu dan Minggu lalu.
“Logikanya, untuk hadir ujian saja tidak ada, apalagi hadir untuk kegiatan belajar sehari-hari. Rek ujian wae oge euweuh, komo lamun diajar sapopoéna,” ujar Asep menggunakan bahasa Sunda yang menggambarkan kekecewaannya Melansir JABADAR.
Dalam pertemuan di Aula Bapemperda itu, Dewan Pendidikan Garut juga menyampaikan keprihatinan serupa. Diskusi mengerucut pada pentingnya formulasi baru untuk meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap PKBM.
Asep menyebutkan, berdasarkan data tahun 2025, Kabupaten Garut memiliki sekitar 314 PKBM dengan total alokasi dana BOS kesetaraan mencapai Rp50 miliar. Jumlah ini dianggap besar dan seharusnya berdampak nyata pada kualitas pendidikan.
“Kalau pembelajarannya tidak dilakukan secara optimal dan hanya fokus saat ujian, itu mengarah pada dugaan pelanggaran serius, bahkan bisa berpotensi fiktif. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi 4 berencana membentuk tim kerja gabungan bersama Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan melibatkan peran serta masyarakat untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. Selain itu, Komisi 4 juga akan mempercepat rapat kerja dengan Dinas Pendidikan untuk membahas langkah konkret penyelesaian.
Kami butuh data yang akurat, termasuk masukan dari media dan masyarakat. Harus ada perubahan signifikan dalam pengelolaan PKBM di Garut,” pungkas Asep Rahmat.
(RUS)
