GARUT, JABARBICARA.COM – Dugaan praktik jual beli Surat Penugasan (SP) bagi Pegawai Harian Lepas (PHL) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut kini menjadi sorotan panas. Isu yang digulirkan oleh Garut Corruption Watch (GCW) ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Ketua Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK), Andres Ramfuji, ikut angkat bicara. Ia memberikan saran menohok agar isu yang berkembang tidak hanya menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Andres meminta agar klaim kepemilikan data awal yang disebut-sebut oleh GCW segera ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang nyata.
“Kami menyarankan jangan hanya berhenti di wacana dan main opini saja di media. Kalau memang ada dugaan itu dan datanya ada, ya laporkan saja langsung ke penegak hukum,” ujar Andres Ramfuji kepada awak media, Rabu (1/4/2026).
Singgung Bukti dan UU Tipikor
Andres menegaskan, setiap dugaan tindak pidana korupsi atau pungutan liar di instansi pemerintah harus dibuktikan di hadapan hukum, bukan sekadar diperdebatkan di ruang publik.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki aturan main yang jelas dalam menangani perkara korupsi, yakni UU Tipikor.
“Selama itu dirasa cukup bukti berdasarkan UU Tipikor, segera tempuh jalur hukum. Itu jauh lebih baik daripada hanya menjadi wacana GGW yang menimbulkan spekulasi di mana-mana,” tegasnya.
Inginkan Kepastian Hukum
Menurut Andres, keterbukaan informasi memang penting, namun akuntabilitas jauh lebih utama. Ia tidak ingin isu korupsi hanya dijadikan bahan pembicaraan tanpa ada niat serius untuk menuntaskannya di meja hijau.
“Jangan buat masyarakat bingung. Kalau punya bukti, lapor. Biar penegak hukum yang bekerja. KRAK mendukung penuh transparansi, tapi prosedurnya harus benar dan berani bertanggung jawab secara hukum,” tutup Andres. [JB/Red]
Saat ini, warga Garut menunggu keberanian pihak-pihak terkait untuk membongkar tuntas dugaan tersebut ke ranah kepolisian atau kejaksaan.
