DUGAAN EKSPLOITASI PEKERJA GARUT NAIK KE TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL: KUASA HUKUM SURATI GUBERNUR JAWA BARAT DAN KOMISI XIII DPR RI

Kantor Hukum Dadan Nugraha, S.H., M.H. & Partners, selaku kuasa hukum para pekerja, mengambil langkah hukum dan advokasi melalui dua jalur sekaligus. Selain menyampaikan permohonan perlindungan dan pengawasan kepada Gubernur Jawa Barat, kuasa hukum juga menyampaikan Surat Terbuka kepada Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., untuk meminta pengawalan dari lembaga legislatif di tingkat pusat.

Lima pekerja yang didampingi kuasa hukum tersebut adalah Robi Nurhayu, Sidqi Hidayatulloh, Yulia Pamelia Rahmawati, Ivon Fauziah, dan Irfan Amarullah.

Dugaan persoalan tersebut berkaitan dengan hubungan kerja pada PT Envypedia Distribusi Indonesia dan/atau PT Indaco Warna Dunia, yang menurut keterangan para pekerja meliputi dugaan pembayaran upah di bawah ketentuan minimum, pemotongan upah, penahanan ijazah, tekanan dalam proses hubungan kerja, dugaan pemaksaan pengunduran diri, serta dugaan permintaan jaminan berupa sertifikat rumah.

Dua Jalur Pengaduan: Pemerintah Provinsi dan DPR RI

Kuasa hukum menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan melalui dua jalur yang saling melengkapi.

Pertama, jalur Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Melalui surat resmi Nomor: 024/KH-DN/VII/2026, kuasa hukum meminta Gubernur Jawa Barat menggunakan kewenangan pemerintahan daerah untuk memastikan perangkat ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dugaan yang disampaikan para pekerja.

Pengawasan tersebut diharapkan mencakup dugaan pembayaran upah di bawah ketentuan minimum, pemotongan upah melalui mekanisme yang disebut “Kartu Piutang”, dugaan penahanan ijazah, proses pemutusan hubungan kerja, dugaan pengunduran diri di bawah tekanan, serta persoalan lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak normatif pekerja.

Kedua, jalur pengawasan DPR RI.

Kuasa hukum juga meminta perhatian Komisi XIII DPR RI, khususnya Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap penanganan perkara tersebut.

Langkah tersebut dimaksudkan agar dugaan yang dialami para pekerja tidak hanya berhenti pada mekanisme penyelesaian hubungan industrial di tingkat daerah, tetapi juga memperoleh perhatian dan pengawasan dari lembaga negara di tingkat pusat apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dan hak asasi pekerja.

Dugaan Penahanan Ijazah Menjadi Salah Satu Persoalan Utama

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan bahwa ijazah asli kelima pekerja masih berada dalam penguasaan perusahaan dan disimpan di dalam brankas.

Menurut keterangan kuasa hukum, penguasaan dokumen tersebut dikaitkan dengan penyelesaian persoalan piutang toko dan/atau faktur.

Para pekerja menilai kondisi tersebut telah menghambat mereka untuk mencari pekerjaan baru.

Kuasa hukum meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan memastikan apakah terdapat dasar hukum yang sah bagi perusahaan untuk tetap menguasai dokumen pribadi tersebut.

Dugaan Upah di Bawah Ketentuan Minimum dan Pemotongan “Kartu Piutang”

Para pekerja juga menyampaikan dugaan menerima upah bersih sekitar Rp1.500.000,00 hingga Rp1.900.000,00 per bulan setelah adanya sejumlah potongan.

Menurut keterangan kuasa hukum, terdapat dugaan pemotongan melalui mekanisme yang disebut “Kartu Piutang” dengan nilai sekitar Rp300.000, 00 hingga Rp1.300.000,00 per bulan.

Persoalan tersebut diminta untuk diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan guna memastikan kesesuaian sistem pengupahan dan pemotongan tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

Dugaan Tekanan terhadap Pekerja dan Sertifikat Rumah

Dalam perkara yang dialami Yulia Pamelia Rahmawati, kuasa hukum juga menyampaikan dugaan adanya tekanan dalam proses pengakhiran hubungan kerja.

Selain dugaan pemutusan hubungan kerja dan tertundanya sejumlah hak pekerja, terdapat pula dugaan permintaan sertifikat rumah milik keluarga sebagai jaminan atas klaim kerugian perusahaan.

Kuasa hukum meminta agar persoalan tersebut diperiksa secara objektif untuk memastikan dasar hukum serta proses yang melatarbelakanginya.

Dalam perkara lainnya, terdapat dugaan bahwa sejumlah pekerja mengalami tekanan dalam proses audit internal dan diarahkan untuk menandatangani surat pengunduran diri.

Abdulloh Hasyim: Kami Meminta Negara Hadir

Perwakilan kuasa hukum para pekerja, Abdulloh Hasyim, S.H., M.H., menegaskan bahwa langkah kepada Gubernur Jawa Barat dan Komisi XIII DPR RI merupakan bagian dari upaya memastikan perlindungan terhadap para pekerja.

“Kami menempuh dua jalur sekaligus. Kepada Gubernur Jawa Barat, kami meminta agar perangkat ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh dugaan yang disampaikan para pekerja. Sementara kepada Komisi XIII DPR RI, kami meminta pengawasan dan pengawalan di tingkat nasional agar persoalan ini mendapat perhatian serius dan tidak berhenti pada proses administratif semata.”
“Kami tidak mendahului kewenangan aparat atau lembaga yang berwenang untuk menentukan benar atau tidaknya dugaan tersebut. Yang kami minta adalah pemeriksaan yang objektif, transparan, dan menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”
“Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada pekerja, memastikan hak-hak normatif mereka diperiksa dan dipenuhi, serta memastikan tidak ada tindakan yang merugikan pekerja dilakukan di luar mekanisme hukum.”

— Abdulloh Hasyim, S.H., M.H., Perwakilan Kuasa Hukum Para Pekerja, Kantor Hukum Dadan Nugraha, S.H., M.H. & Partners

Permohonan kepada Gubernur Jawa Barat

Melalui surat resmi tersebut, kuasa hukum meminta Gubernur Jawa Barat untuk:

Memberikan perhatian dan perlindungan terhadap lima pekerja yang mengaku mengalami berbagai persoalan dalam hubungan kerja;
Memerintahkan perangkat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan;
Memeriksa dugaan pembayaran upah di bawah ketentuan minimum dan pemotongan melalui mekanisme “Kartu Piutang”;
Memeriksa dugaan penahanan ijazah para pekerja;
Memeriksa proses PHK dan dugaan pengunduran diri di bawah tekanan;
Memeriksa dugaan permintaan sertifikat rumah sebagai jaminan;
Mengambil langkah administratif dan/atau meneruskan kepada instansi penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran atau tindak pidana sesuai kewenangan.

Permohonan kepada Komisi XIII DPR RI

Sementara kepada Komisi XIII DPR RI, kuasa hukum meminta:

Memberikan perhatian dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran hak pekerja tersebut;

2. Mengawal proses penanganan pengaduan pada tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

3. Meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait apabila dipandang perlu;

4. Mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan;

5. Memastikan perlindungan hukum bagi para pekerja selama proses penyelesaian berlangsung;

6. Mendorong penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak pekerja;

7. Mengawal agar apabila ditemukan dugaan tindak pidana, persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari Garut ke Gedung Sate hingga Senayan

Langkah hukum dan advokasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dialami lima pekerja Garut kini tidak hanya diminta diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial di tingkat perusahaan.

Gedung Sate menjadi jalur pemerintahan dan pengawasan ketenagakerjaan di tingkat Provinsi Jawa Barat, sementara Senayan menjadi jalur pengawasan legislatif di tingkat nasional.

Melalui dua jalur tersebut, kuasa hukum berharap pemerintah dan DPR RI dapat memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif dan bahwa para pekerja memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak sesuai hukum.

Seluruh tuduhan dan dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dari para pekerja dan kuasa hukumnya serta masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak-pihak yang berwenang.

Pihak perusahaan juga tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, dan pembelaan sesuai ketentuan hukum. [IKJ/JB]