.png)
Empat Lokasi Sekolah Rakyat Diusulkan oleh Pemprov Jawa Barat
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa pemerintah siap mendukung pembentukan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan empat lokasi untuk menjadi sarana Sekolah Rakyat, yaitu Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, Centra Abiyoso di Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi di Kota Bekasi.
Dari keempat lokasi tersebut, dua di antaranya, yaitu Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna, telah ditemukan dalam kondisi yang relatif siap untuk digunakan. Herman menambahkan bahwa Sentra Wyata Guna merupakan lokasi yang unik karena berada di dalam Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pernyataan tersebut diungkapkan Herman Suryatman saat menghadiri Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan pemangku kepentingan lainnya di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025). Ia menyarankan agar siswa difabel di Wyata Guna tidak dipindahkan, melainkan diintegrasikan ke dalam Sekolah Rakyat untuk menciptakan lembaga pendidikan yang inklusif.
“Kami telah memeriksa lahan dan bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat, dan empat lokasi telah terkonfirmasi. Namun, dua di antaranya sudah kami pastikan dan cek langsung kondisinya,” jelas Herman. “Kami siap untuk berkontribusi dalam pembiayaan. Ini merupakan langkah yang luar biasa, dan kami akan proaktif. Untuk Bina Siswa di Cisarua, tanahnya milik Kemensos sedangkan bangunannya milik pemda provinsi. Kami siap menghibahkan bangunan yang ada di sana agar pengelolaan keuangannya lebih mudah dan akuntabel dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. ”
Herman juga menekankan pentingnya berkonsolidasi dengan seluruh Sekda Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk memastikan dukungan yang serius dalam pembentukan Sekolah Rakyat. “Kami ingin totalitas, dan delapan pemda kabupaten/kota sudah mengajukan alternatif lokasi, yang tentu perlu kami cek kondisinya di lapangan,” tambahnya.
Untuk lahan milik pemerintah provinsi yang disiapkan jika diperlukan untuk bangunan baru, Herman mengungkapkan telah mengidentifikasi tiga lokasi, yakni di kawasan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang (sekitar 10 hektare), lahan di Kota Bandung (lebih kurang 10 hektare), dan kawasan Jatinangor, Sumedang (sekitar 5 hektare). “Meskipun tanah ini belum disertifikatkan, prinsipnya kami siap mendedikasikan lahan tersebut. Kami ingin Jawa Barat menjadi yang terdepan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan bahwa sebanyak 45 Sekolah Rakyat akan dibangun di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Diharapkan, jumlah tersebut akan siap untuk memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025-2026. “Saat ini, ada 45 lokasi yang sudah siap untuk diselenggarakan sebagai Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima 198 usulan lokasi Sekolah Rakyat, yang meliputi gedung yang bisa direvitalisasi atau lahan kosong untuk dibangun. Dari total usulan yang diterima, 151 lokasi sedang dalam kajian lebih lanjut, terdiri dari 115 lokasi berupa tanah kosong dan 36 lokasi berupa aset bangunan yang berpotensi untuk direvitalisasi. “Dari jumlah tersebut, baru 45 lokasi yang benar-benar siap,” katanya.
Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk masyarakat yang tergolong miskin atau miskin ekstrem, dengan prioritas menerima siswa dari desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup 10 persen terendah dari populasi Indonesia. “Jika desil 1 dan 2 tidak tersedia, kami bisa menerima siswa dari desil 3, namun prioritas tetap pada desil 1 dan 2,” tutur Saifullah.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang sepenuhnya gratis, mencakup semua kebutuhan seperti pakaian, alat sekolah, serta makanan dan minuman. Di masa depan, sekolah ini akan menawarkan pendidikan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. [humas jabar]
