.png)
GARUT, JABARBICARA.COM- Pimpinan Daerah (PD) ‘Aisyiyah Kabupaten Garut menyelenggarakan acara Sosialisasi dan Penggalangan Komitmen Pencegahan Sunat Perempuan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Jalan Raya Proklamasi, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (16/6/2025).
Dalam kegiatan ini, Perwakilan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Astuti, menjelaskan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat dukungan dari mitra pembangunan dan Kementerian Kesehatan. Ia menambahkan, bahwa Garut merupakan satu dari 11 kabupaten/kota yang menjadi pilot project untuk program pencegahan kekerasan di sektor kesehatan sejak 2023 hingga 2025.
“Kabupaten Garut menjadi salah satu pilot project yang ditunjuk tidak hanya oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga oleh Bappenas,” ungkap dr. Astuti.
dr. Astuti juga menegaskan bahwa pencegahan sunat perempuan adalah bagian dari upaya lebih besar dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengacu pada data Survei Kesehatan Reproduksi Nasional (SPHRN) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), sekitar 41,6% perempuan Indonesia pernah mengalami praktik sunat perempuan. Ia juga menambahkan, Riskesdas menunjukkan bahwa Jawa Barat termasuk dalam 10 provinsi dengan angka tertinggi.
dr. Astuti menerangkan, komitmen pemerintah untuk menghapus praktik ini semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Reproduksi, yang di dalamnya memuat komitmen penghapusan praktik sunat perempuan.
“Sejak 2023, kami bekerja sama dengan PD ‘Aisyiyah dan Pengurus Besar Ikatan Bidan Indonesia untuk menggalang komitmen, khususnya kepada tenaga kesehatan, agar tidak lagi memberikan dan melayani praktik tersebut,” jelas dr.
Astuti, menekankan pentingnya edukasi daripada pelayanan. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting untuk memahamkan masyarakat tentang bahaya kesehatan dari praktik ini.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Tri Cahyo Nugroho, sempat menanyakan ke beberapa bidan di Kabupaten Garut, ia mendapat informasi bahwa meskipun ada permintaan, praktik tersebut tidak dilakukan dan dilakukan edukasi.
“Ada tiga kasus selama 2024 yang meminta, tapi diedukasi, jadi tidak jadi,” katanya.
Menurut dr. Tri Cahyo, Dinas Kesehatan menganggap data praktik sunat perempuan ini sebagai under-reported atau tidak terlaporkan.
“Sosialisasi ini sudah lama sekali kami lakukan bersama Dinas DPPKBPPPA, dan sudah ada komitmen di Dinas Kesehatan bahwa tidak ada lagi layanan sunat perempuan di fasyankes pemerintah maupun swasta,” tegasnya.
Ia berharap komitmen ini dapat dipastikan melalui sosialisasi dan pendataan di Posyandu atau PAUD untuk memastikan tidak ada lagi balita atau anak perempuan yang disunat.
Eti Nurul Hayati, Ketua PD ‘Aisyiyah Kabupaten Garut, menyampaikan maksud dan tujuan penggalangan komitmen ini yaitu sebagai dukungan untuk pencegahan praktik perlukaan pemotongan genitalia perempuan atau sunat perempuan.
“Kedua, mendukung upaya percepatan pencegahan praktik ini di masyarakat. Ketiga, mendorong kemitraan lintas sektor terkait. Keempat, dukungan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan kelima, menjadi agen perubahan melalui penyebaran informasi,” paparnya.
Eti juga menginformasikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari dengan narasumber yang sama. Hari pertama berlangsung di Aula Dinas Kesehatan dengan 40 peserta, sedangkan hari kedua akan dilaksanakan di Hotel Santika dengan 50 peserta yang berasal dari berbagai dinas dan organisasi wanita.
“Kami mengharapkan dukungan semua pihak agar kegiatan ini senantiasa berjalan lancar dan mencapai tujuannya,” tutup Eti. [Dskmf.Grt]
