.png)
BANDUNG, JABARBICARA.COM – Terbongkarnya Kasino Ilegal di Kota Bandung merupakan bukti betapa gagalnya sistem pengawasan dan lemahnya komitmen Pemerintah Daerah.
Paris Van Java, kota yang dikenal sebagai kota pendidikan dan kreatif, kini tercoreng oleh terbongkarnya praktik perjudian terselubung dalam bentuk kasino ilegal yang bahkan, menggunakan sistem kartu dan PIN layaknya transaksi profesional. Fakta ini tidak hanya memalukan, tapi juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian sosial di tengah masyarakat.
Bersama dengan ini, kami dari Pengurus Wilayah KAMMI Jawa Barat Bidang Kebijakan Publik menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam keras keberadaan kasino ilegal di Kota Bandung sebagai bentuk kejahatan terorganisir yang mengancam moral generasi muda dan merusak sendi-sendi ketertiban sosial masyarakat.
2. Menyesalkan pernyataan Wali Kota Bandung yang mengaku “kecolongan”. Pernyataan ini jelas mendeskripsikan betapq lemahnya sistem pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas ilegal di wilayahnya. Pemimpin daerah seyogyanya tidak hanya reaktif, tapi juga proaktif dalam menciptakan sistem deteksi dini dan mitigasi atau pencegahan.
3. Mendesak Polda Jawa Barat untuk tidak hanya membongkar lokasi dan pelaku lapangan, tapi juga wajib mengusut tuntas potensi keterlibatan berbagai oknum, baik itu aparat, pengusaha, hingga elit politik yang memungkinkan kasino ini beroperasi dalam skala waktu yang lama.
4. Mendorong DPRD Kota Bandung dan Jawa Barat untuk melakukan evaluasi kinerja Pemda dan aparat penegak hukum, serta membentuk tim independen untuk mengawal proses hukum secara terbuka dan transparan.
5. Mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat sipil di Jawa Barat untuk tidak diam, melawan praktik-praktik maksiat dan kejahatan terorganisir yang berkamuflase dalam rupa hiburan.
KAMMI percaya bahwa ketahanan moral suatu bangsa tidak akan pernah tegak jika pemerintah dan aparat keamanan justru lalai dalam menghadapi kejahatan berbagai skala dan levelnya. Kami akan terus mengawal, mengkritisi, dan menyuarakan kebenaran demi masa depan Indonesia yang bermartabat.
Bandung, 23 Juni 2025
Bidang Kebijakan Publik
KAMMI Jawa Barat
