.png)
JAKARTA, JABARBICARA.COM- Menteri Kebudayaan Fadli Zon menolak permintaan Fraksi PDI Perjuangan untuk menghentikan proses penulisan ulang sejarah nasional. Fadli mengatakan, penulisan sejarah tidak boleh berhenti karena tekanan politik karena Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pun berpesan bahwa sejarah tidak boleh ditinggalkan.
Masa sejarah kita hentikan? Ini proyek negara, maksudnya pemerintah lah. Hasilnya yang menulis kan sejarawan,” kata Fadli di Djakarta Theatre, Selasa (1/7/2025). “Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jelas, jangan pernah meninggalkan sejarah,” ujar dia.
Fadli Zon menegaskan, penulisan ulang sejarah adalah kerja kolektif para akademisi dan profesional di bidang sejarah, bukan pekerjaan politik.
Ia menyebutkan, penulisan ulang sejarah tersebut melibatkan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia dan dibagi ke dalam tiga wilayah, yakni barat, tengah, dan timur. Dilansir dari Kompas.com, Politikus Gerindra ini juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa ada sejarawan yang mundur dari proyek tersebut. “Enggak ada sejarawan mundur. Setahu saya enggak ada. Ini dari 34 perguruan tinggi kok,” ucap dia.
Fadli menuturkan, sejauh ini, perkembangan penulisan ulang sejarah Indonesia sudah mencapai 80 persen, ia belum menerima naskah final secara langsung. “Katanya 70-80 persen. Tapi saya belum tahu pasti, nanti kita lihat,” ujarnya. Ia juga belum memastikan tanggal uji publik atau pembahasan di DPR, terkait penulisan ulang sejarah tersebut. “(Rabu) saya ketemu (DPR), cek jadwalnya nanti,” katanya singkat. Sebelumnya, Fraksi PDI-P di Komisi X DPR meminta pemerintah menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini digarap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P MY Esti Wijayati menyebut, penulisan sejarah versi pemerintah saat ini telah menimbulkan polemik luas di tengah masyarakat, bahkan memunculkan gelombang keberatan dari para sejarawan dan masyarakat sipil. “Kami meminta dengan tegas setop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang. Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini, karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah,” kata Esti, Senin (30/6/2025).
Esti juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial dari tokoh publik terkait sejarah, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal tahun 1998 yang sempat menuai protes. Menurut dia, hal ini semakin memperkuat desakan agar penulisan sejarah ditunda dan dikaji ulang. “Ya itu hanya salah satu dari sekian banyak persoalan yang kita semua sudah bisa melihat ketika kami melakukan rapat dengan pendapat umum dari berbagai pihak yang hadir di situ menyatakan keberatannya terkait dengan penulisan sejarah ini,” ujar dia. “
