GARUT, JABARBICARA.COM — Ketua Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Garut agar tidak terjebak dalam euforia digitalisasi menyusul peluncuran aplikasi “Garut Hebat Super Apps.”
Menurutnya, inovasi tersebut patut diapresiasi, namun perlu diimbangi dengan kesadaran akan kondisi nyata pembangunan manusia di Garut yang masih tertinggal.
“Digitalisasi pelayanan publik itu langkah maju, tapi jangan sampai melupakan persoalan paling fundamental: kualitas hidup masyarakat Garut yang masih rendah,” ujar Ade Sudrajat di Garut, Rabu (16/10/2025).
IPM Garut Masih di Papan Bawah Jawa Barat.Ade menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut pada 2024 tercatat 69,21. Capaian itu menempatkan Garut sebagai daerah dengan IPM terendah kedua di Jawa Barat, masih berada dalam kategori “sedang”.
“Angka itu menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat belum meningkat secara signifikan. Padahal, ketiganya merupakan pondasi utama pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditandai oleh kemajuan teknologi, tetapi oleh peningkatan kualitas manusia. “Kalau anak-anak masih banyak yang putus sekolah, layanan kesehatan terbatas, dan petani sulit meningkatkan hasil ekonomi, apa artinya kita bicara kota digital?” tutur Ade.
Digitalisasi Belum Menyentuh Akar Masalah
Ade menilai, Garut Hebat Super Apps baru menyentuh aspek administratif dan tata kelola, bukan substansi perbaikan kualitas hidup.
Aplikasi ini, katanya, memang mempermudah urusan administrasi seperti KTP, KK, atau pengaduan publik. Namun, hal itu belum tentu berdampak langsung pada peningkatan IPM.
“Super Apps ini efektif untuk efisiensi birokrasi, tapi belum tentu efektif untuk meningkatkan gizi anak, mutu sekolah, atau kesejahteraan keluarga,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi kesenjangan digital atau digital divide di masyarakat Garut. Banyak warga di daerah selatan dan pelosok yang masih kesulitan sinyal, listrik, atau perangkat digital, sehingga sulit mengakses layanan berbasis aplikasi.
“Kalau infrastruktur dasarnya belum siap, aplikasi justru bisa menciptakan ketimpangan baru. Digitalisasi tanpa kesiapan sosial akan meninggalkan sebagian besar warga Garut di belakang,” ujar Ade.
Digitalisasi Harus Jadi Alat, Bukan Tujuan. Melalui kajian GIPS, Ade menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Garut menjadikan digitalisasi sebagai alat percepatan pembangunan manusia, bukan tujuan pembangunan itu sendiri.
Menurutnya, ada tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan:
- Menata Ulang Prioritas Anggaran.
Anggaran pembangunan perlu difokuskan kembali pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. - Mengintegrasikan Program IPM dengan Platform Digital.
Aplikasi digital harus diarahkan untuk fungsi-fungsi substantif, seperti pemantauan stunting, data anak putus sekolah, sistem beasiswa otomatis, dan laporan akses layanan dasar. - Menutup Kesenjangan Akses Digital.
Pemerintah perlu menyiapkan kios digital desa dan layanan keliling berbasis teknologi agar masyarakat di pelosok tetap terlayani.
“Kita ingin melihat aplikasi ini menjadi instrumen percepatan IPM, bukan sekadar pajangan kemajuan. Digitalisasi harus bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat,” tegas Ade.
GIPS Dorong Arah Pembangunan yang Lebih Manusiawi. Lebih jauh, Ade menekankan bahwa keberhasilan Garut tidak bisa hanya diukur dari seberapa cepat layanan publik menjadi digital, tetapi dari seberapa besar perubahan kualitas hidup masyarakat terjadi secara nyata.
“Garut hebat bukan karena aplikasinya hebat, tapi karena manusianya berdaya, sejahtera, dan cerdas. Digitalisasi boleh keren, tapi jangan melupakan substansi pembangunan manusia,” pungkasnya. [JB]
