FPSG Desak Kejelasan Kasus Tragedi Pendopo Garut, DPRD Siap Fasilitasi Audiensi ke Polda Jabar

Daerah, Garut237 Dilihat

GARUT, JABARBICARA.COM – Forum Pesantren Salafiyah Garut (FPSG) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Garut pada Senin (03/11/2025), untuk menggelar audiensi dengan pihak legislatif dan instansi terkait. Mereka mempertanyakan perkembangan penanganan kasus tragedi maut yang terjadi dalam rangkaian acara pernikahan Wakil Bupati Garut dan putra Gubernur Jawa Barat di Pendopo Garut beberapa waktu lalu.

Ketua FPSG, KH Abdurohman Al Qudsi, menyampaikan keprihatinannya atas lambannya proses hukum yang dinilai belum memberikan kejelasan kepada publik.

IMG-20251124-WA0038
IMG-20251124-WA0039
IMG-20251118-WA0104

“Kami prihatin, karena ini menyangkut nyawa tiga orang, termasuk seorang anggota polisi. Maka kami ingin tahu sejauh mana proses hukumnya berjalan,” ujarnya usai audiensi di ruang Komisi I DPRD Garut.

Baca Juga:  Minimnya Tanggung Jawab Legislatif, Audiensi Aliansi Mahasiswa Garut Tidak Direspon Dengan Baik

Dalam pertemuan itu, rombongan FPSG diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Garut Subhan Fahmi, sejumlah anggota DPRD, perwakilan dinas terkait, serta Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin.

Abdurohman menegaskan, pihaknya ingin memastikan tidak ada upaya penghentian kasus tanpa alasan yang jelas.

“Kalau memang sudah ada SP3, harus disampaikan terbuka ke publik, dan harus jelas alasannya,” tegasnya.

Sementara itu, AKP Joko Prihatin menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut telah diambil alih oleh Polda Jawa Barat.

“Perkaranya ditangani langsung oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, setelah sebelumnya Polres Garut melakukan penyelidikan awal,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Subhan Fahmi menyatakan DPRD Garut akan membantu FPSG untuk melanjutkan audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat guna meminta penjelasan resmi dari Polda Jabar.

Baca Juga:  GAPERMAS Kecewa Pengadilan Agama Tak Hadir dalam Audiensi PNBP Perkawinan dan Perceraian di DPRD Garut

“Kami akan memfasilitasi agar DPRD Jabar bisa memanggil pihak Polda, supaya masyarakat mendapat kejelasan,” katanya. [JB]

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *