GARUT, JABARBICARA.COM — Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa (GPMPB) menyatakan keprihatinan dan penolakan keras atas keputusan resmi negara yang menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan tersebut tidak hanya menimbulkan kegelisahan publik, tetapi juga dianggap melukai rasa keadilan, moralitas sejarah, dan prinsip ideologis yang selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Sabtu (15/11/2025).
Bagi GPMPB, keputusan ini merupakan langkah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Generasi muda telah belajar dari perjalanan bangsa bahwa era Orde Baru diwarnai pembatasan kebebasan berpendapat, represi terhadap aktivis dan mahasiswa, serta berbagai pelanggaran HAM yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian secara terbuka dan bertanggung jawab.
Dengan memberikan gelar pahlawan kepada figur yang meninggalkan rekam jejak sejarah penuh kontroversi, negara seolah mengabaikan suara para penyintas, keluarga korban, serta mereka yang pernah merasakan langsung tekanan politik di masa tersebut. Luka sejarah yang belum disembuhkan kini kembali terbuka, memperlihatkan betapa memori kolektif bangsa tidak mendapat tempat yang semestinya dalam pengambilan keputusan publik.
Lebih jauh, bagi kami, keputusan ini menyentuh akar moral perjuangan Reformasi 1998. Reformasi hadir sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap praktik otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan KKN yang melekat pada masa pemerintahan Soeharto. Ketika negara kini justru memberikan gelar tertinggi kepahlawanan kepada sosok yang kejatuhannya menjadi titik awal lahirnya Reformasi, maka hal itu mengaburkan makna perjuangan dan mengkhianati aspirasi rakyat yang mengorbankan tenaga, suara, dan bahkan nyawa.
Gelar Pahlawan Nasional adalah simbol kehormatan tertinggi yang semestinya mencerminkan integritas moral tanpa keraguan. Ketika gelar ini diberikan kepada figur yang memunculkan perdebatan mendalam dan luka historis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya narasi sejarah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap arah moral bangsa.
Sehubungan dengan keputusan tersebut, Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa menyatakan sikap dengan tegas:
1. Menolak secara tegas penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
2. Mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keputusan ini demi menjaga integritas sejarah dan nilai-nilai keadilan.
3. Mengajak masyarakat, pemuda, dan mahasiswa untuk tetap kritis, menjaga memori sejarah, dan tidak membiarkan nilai kepahlawanan direduksi menjadi sekadar legitimasi politik.
4. Menuntut penyelesaian menyeluruh atas pelanggaran HAM masa lalu, sebagai syarat penting menuju rekonsiliasi dan kematangan demokrasi.
Kami percaya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berani jujur terhadap sejarahnya sendiri. Penghargaan tertinggi negara tidak boleh diberikan dengan mengabaikan suara korban dan perjalanan panjang demokrasi. Dalam semangat menjaga moralitas publik dan integritas memori bangsa, GPMPB berdiri tegak menolak keputusan ini. [JB]
