GARUT, JABARBICARA.COM – Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menilai kualitas pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya konstruksi jalan, masih menyisakan persoalan serius yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
Pembangunan yang menggunakan anggaran publik seharusnya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berumur panjang, bukan sekadar selesai secara administratif.
Ketua GIPS, Ade Sudrajat, menegaskan bahwa fenomena jalan yang baru dibangun namun dalam waktu singkat sudah mengalami kerusakan merupakan kondisi yang tidak wajar dan harus dipertanyakan secara terbuka.
“Kalau jalan dibangun tahun ini, lalu tahun depan sudah rusak, itu kan aneh. Ini bukan persoalan sepele, tapi indikasi kuat adanya masalah dalam perencanaan, spesifikasi teknis, pelaksanaan pekerjaan, atau pengawasannya,” ujar Ade.
Menurut Ade, kondisi tersebut sejalan dengan temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan pengawasan Inspektorat, yang kerap mencatat adanya kekurangan volume pekerjaan, mutu konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi, serta lemahnya pengendalian kontrak proyek.
Ia menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas hasil pembangunan di lapangan.
“WTP itu penilaian atas kewajaran laporan keuangan, bukan jaminan bahwa pembangunan fisik sudah berkualitas. Kalau hasilnya cepat rusak, berarti ada yang keliru dalam sistem pengelolaannya,” tegasnya.
GIPS juga menyoroti lemahnya penegakan tanggung jawab kontraktor, termasuk pemanfaatan masa pemeliharaan proyek, penagihan denda keterlambatan, serta ketegasan pemerintah daerah dalam menindak pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.
Ade menambahkan bahwa kontrol sosial dari masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan pembangunan dan dilindungi oleh hukum.
Kritik terhadap pembangunan, menurutnya, harus dipandang sebagai upaya menjaga kualitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Anggaran pembangunan itu uang rakyat. Maka wajar jika rakyat bertanya dan mengawasi. Pembangunan tidak cukup hanya dibangun, tapi harus kuat, tahan lama, dan benar-benar bermanfaat,” pungkas Ade Sudrajat.
GIPS mendorong pemerintah daerah agar lebih serius menindaklanjuti rekomendasi BPK dan Inspektorat, memperkuat pengawasan teknis sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan, serta memastikan setiap proyek pembangunan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. [JB/Red]
