JAKARTA, JABARBICARA.COM – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Gufron Mabruri, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Polres Bogor dalam menangani kasus dugaan salah tangkap di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Langkah ini dinilai mencerminkan komitmen Polri untuk menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas di tengah dinamika internal.
“Kompolnas mengapresiasi sikap responsif Polres Bogor. Begitu menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran prosedur oleh tiga anggota Polsek Parungpanjang, mereka langsung bertindak tegas. Sidang disiplin digelar cepat pada 27 Desember 2025, diikuti penjatuhan sanksi berat berupa penempatan khusus selama 21 hari, pencopotan jabatan, mutasi demosi, sertay penundaan kenaikan pangkat dan pendidikan,” ujar Gufron saat dihubungi pada Selasa (30/12/2025)
Kasus ini berawal dari pengembangan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus pencurian kendaraan bermotor pada 25 Desember 2025. Saat itu, seorang warga berinisial AK turut diamankan untuk dimintai keterangan. Meski kemudian dibebaskan karena tidak terbukti terlibat, peristiwa ini memicu reaksi masyarakat, termasuk aksi massa yang mendatangi Polsek Parungpanjang. Korban AK, didampingi keluarga dan perangkat desa, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor dan diterima dengan baik.
Menurut Gufron, tindakan Polres Bogor tidak hanya terbatas pada sanksi internal, tetapi juga mencakup upaya pemulihan nama baik korban serta pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang tetap kondusif di wilayah Cigudeg dan sekitarnya.
“Ini merupakan bukti nyata Polri yang presisi dan humanis. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat. Respons seperti ini akan semakin memperkuat kepercayaan publik bahwa Polri serius dalam membersihkan diri dari oknum yang menyimpang,” tambahnya.
Kompolnas berharap semangat ini dapat menular ke seluruh jajaran Polri.
“Polres Bogor telah memberikan contoh bahwa pengawasan internal yang responsif menjadi kunci utama menjaga integritas institusi. Kami akan terus memantau dan mendukung upaya serupa di berbagai wilayah,” tutup Gufron. [JB/UR]
