GARUT, JABARBICARA.COM – Di balik riuh rendah konten media sosial yang memoles citra para pemimpin Jawa Barat dan Garut, terselip sebuah ironi yang menyayat hati di pelosok Kecamatan Pakenjeng. Di sana, di antara Desa Tegalgede dan Desa Tanjungjaya, sebuah struktur beton gagah berdiri bisu di tengah sungai. Ia adalah monumen kegagalan—sebuah jembatan miliaran rupiah yang kini nasibnya “digantung” oleh janji-janji politik yang kedaluwarsa.
Era Rudy Gunawan dan Ridwan Kamil mungkin telah berlalu dengan meninggalkan jejak pembangunan fisik awal yang ambisius. Namun, estafet pembangunan itu seolah terputus di tangan para penerus. Saat ini, ketika Garut telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitif, serta Jawa Barat dipimpin oleh sosok yang lebih piawai menari di layar smartphone ketimbang merumuskan kebijakan nyata, rakyat Pakenjeng dipaksa kembali ke zaman batu: menganyam bambu demi menyambung nyawa.
Mandeknya Kebijakan, Suburnya Pencitraan
Ade Burhan, seorang tokoh pemuda, aktivis, sekaligus akademisi asal Tegalgede, tidak bisa menyembunyikan kegeramannya saat ditemui media pada 5 April 2026. Ia membedah realitas pahit yang terjadi di depan matanya.
“Proyek ini mangkrak. Miliaran rupiah uang rakyat seolah dibuang ke sungai. Jembatan betonnya ada di tengah, tapi kedua ujungnya tidak menyentuh tanah. Ini bukan sekadar hambatan teknis, ini adalah bukti nyata bahwa kepentingan rakyat pelosok selalu kalah oleh ego birokrasi dan peralihan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab,” tegas Ade dengan nada getir.
Menurut Ade, warga akhirnya kehilangan kesabaran. Tanpa menunggu kehadiran negara yang entah sedang sibuk syuting konten apa, masyarakat berinisiatif menyambung jembatan beton tersebut dengan anyaman bambu. Sebuah pemandangan satir: beton megah yang dibiayai negara, namun untuk bisa dilewati, rakyat harus bertaruh nyawa di atas bilah-bilah bambu yang rapuh.
Ekonomi dan Nyawa yang “Tersangkut” di Bambu
Jembatan ini bukan sekadar akses pajangan. Ini adalah urat nadi ekonomi petani, jalur utama anak-anak menuju sekolah, dan rute krusial menuju Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM). Tanpa jembatan yang layak, mobilitas warga lumpuh. Sakit sedikit saja, taruhannya adalah nyawa karena akses medis yang terhambat sungai.
“Miris. Kita akan menginjak usia 81 tahun kemerdekaan pada Agustus nanti, tapi di Pakenjeng, harapan warga masih disangga oleh bambu. Di saat para pejabat sibuk memamerkan gedung tinggi dan jalan tol di media sosial, warga kami di sini berjibaku dengan maut setiap kali menyeberang,” tambah Ade.
Sindiran untuk Pemimpin “Layar Kaca”
Narasi yang dibangun pemerintah saat ini seringkali hanya menyentuh permukaan. Publik disuguhi tontonan estetik, narasi keberhasilan yang dikemas apik dalam video durasi 60 detik, namun faktanya, kebijakan yang menyentuh akar rumput seringkali jalan di tempat.
Negara seolah absen ketika rakyat butuh kepastian. Masyarakat tidak butuh pemimpin yang hanya hadir di layar HP mereka dengan senyum penuh filter. Rakyat butuh kehadiran fisik dalam bentuk kebijakan anggaran yang nyata. Jembatan Pakenjeng adalah ujian bagi Bupati dan Gubernur saat ini: Apakah mereka mampu melanjutkan apa yang sudah dimulai, ataukah mereka hanya akan dikenang sebagai pemimpin yang lihai bermain konten namun gagal membangun peradaban?
Keadilan yang Belum Merata
Kasus jembatan Tegalgede-Tanjungjaya adalah potret kecil dari ketidakadilan infrastruktur di Jawa Barat. Selama anggaran hanya mengalir ke proyek-proyek yang “menjual” secara visual di perkotaan, maka masyarakat pelosok akan terus menjadi anak tiri di tanah sendiri.
Pertanyaannya sekarang sederhana: Sampai kapan rakyat harus menguatkan diri sendirian sementara pemimpinnya sibuk mencari likes dan viewers? Pakenjeng tidak butuh konten, Pakenjeng butuh komitmen.(RF/JB)
