GARUT,JABARBICARA.COM– Isu 19 ribu anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Garut kembali membuka ruang kritik terhadap peran Dewan Pendidikan. Alih-alih dianggap sebagai solusi strategis, dorongan verifikasi data justru dinilai sebagai respons yang terlambat dan tidak menyentuh akar persoalan.
Solihin Afsor, pengamat kebijakan publik yang juga Ketua Dewan Pembina DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Garut, menilai Dewan Pendidikan terlalu fokus pada aspek teknis, sementara problem utama justru berada pada level kebijakan.
“Kalau hari ini masih bicara verifikasi data, itu artinya dari awal kita tidak pernah benar-benar punya peta masalah yang jelas. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi indikasi lemahnya arah kebijakan,” tegas Solihin.
Menurutnya, persoalan ATS tidak bisa direduksi menjadi soal valid atau tidaknya data. Realitas di lapangan menunjukkan adanya faktor struktural seperti kemiskinan, akses pendidikan yang timpang, hingga ketidaksesuaian program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Solihin bahkan menyebut dorongan verifikasi sebagai “langkah minimalis” yang tidak sebanding dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi.
“Dewan Pendidikan seharusnya mendorong terobosan kebijakan, bukan hanya memastikan data rapi. Kalau hanya berhenti di verifikasi, itu bukan solusi, tapi penundaan masalah,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi posisi Dewan Pendidikan yang dinilai kehilangan daya tekan terhadap pemerintah daerah. Sebagai lembaga strategis, Dewan Pendidikan semestinya berani mendorong audit terhadap efektivitas program pendidikan, termasuk penggunaan anggaran dan capaian wajib belajar.
Namun yang terjadi, menurut Solihin, justru sebaliknya—lembaga tersebut terlihat reaktif dan baru bersuara setelah isu ATS mencuat ke ruang publik.
“Ini menunjukkan fungsi kontrol tidak berjalan optimal. Seharusnya Dewan Pendidikan menjadi early warning system, bukan sekadar komentator setelah masalah muncul,” katanya.
Lebih jauh, Solihin menilai bahwa pendekatan berbasis data tanpa diiringi intervensi sosial ekonomi hanya akan menghasilkan kebijakan yang kering dan tidak berdampak.
Ia mencontohkan, banyak anak tidak sekolah bukan karena tidak terdata, melainkan karena harus bekerja membantu keluarga atau terkendala akses geografis. Dalam konteks ini, solusi tidak cukup dengan mendata ulang, tetapi harus ada kebijakan lintas sektor yang konkret.
“Kalau akar masalahnya ekonomi, ya intervensinya harus ekonomi. Kalau akses, perbaiki infrastruktur. Data hanya pintu masuk, bukan jawaban,” tegasnya.
Solihin juga mengingatkan bahwa tingginya angka ATS merupakan indikator serius kegagalan pemenuhan hak dasar warga negara. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan lemahnya kehadiran negara di level implementasi.
Ia pun mendorong Dewan Pendidikan untuk keluar dari pola lama yang normatif dan mulai mengambil posisi yang lebih kritis serta berani.
“Kalau tidak ada keberanian untuk mendorong perubahan kebijakan secara menyeluruh, maka pernyataan Dewan Pendidikan hanya akan menjadi rutinitas birokrasi—terdengar penting, tapi tidak mengubah apa-apa,” pungkasnya. (JB/RF)
