GARUT, JABARBICARA.COM– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, resmi dihentikan sementara mulai 30 April 2026. Penghentian ini sontak memantik tanda tanya publik, terlebih di tengah sorotan tajam terhadap persoalan sanitasi, lingkungan, hingga transparansi pengelolaan program tersebut.
Surat resmi bernomor 03/SPPGBJG/IV/2026 yang ditandatangani Kepala SPPG, Fahmiraka Cahya Pratama, menyebutkan penghentian distribusi MBG disebabkan kendala administratif, yakni belum turunnya anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, di lapangan, fakta yang berkembang tampak lebih kompleks dari sekadar urusan pencairan dana. “Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Bojong, Tetet Andriana, saat dikonfirmasi singkat menyebut persoalan teknis lain juga menjadi hambatan. ‘Lagi nunggu penyelesaian IPAL, pasang filter pak, singkat,’ ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Pernyataan ini menguatkan dugaan bahwa penghentian program tidak hanya dipicu faktor anggaran, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur dasar, khususnya instalasi pengolahan limbah (IPAL) yang menjadi syarat mutlak dalam pengelolaan dapur makanan massal.
Dari “Pacilingan” hingga Aroma Tak Sedap
Sebelumnya, dapur MBG di Kampung Sawah Pojok, Desa Bojong, telah menjadi sorotan publik. Temuan mencengangkan muncul dari lokasi yang seharusnya menjadi pusat pemenuhan gizi ribuan penerima manfaat.
Di area yang hanya berjarak beberapa langkah dari dapur, berdiri “pacilingan” — toilet tradisional di atas kolam — yang jelas tidak memenuhi standar higienitas. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius terhadap kualitas makanan yang didistribusikan.
Lebih jauh, sejumlah laporan siswa menyebut adanya aroma tidak sedap pada makanan yang diterima dalam beberapa hari sebelum program dihentikan. Situasi ini mempertegas lemahnya pengawasan standar sanitasi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Respons Cepat atau Sekadar Reaksi?
Di tengah tekanan publik, pengelola SPPG Bojong bergerak cepat dengan membongkar bangunan pacilingan yang sempat menuai kritik keras. Langkah ini diapresiasi, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan: apakah ini bentuk kesadaran sistemik atau sekadar respons sesaat terhadap sorotan media?
Permintaan maaf yang disampaikan pihak pengelola melalui pesan singkat menunjukkan adanya pengakuan atas kekurangan. Namun, pembongkaran fisik semata dinilai belum cukup menjawab persoalan mendasar.
Masalah Lama: Transparansi dan Monopoli
Tak hanya soal sanitasi, isu lain yang mencuat adalah dugaan monopoli penyedia bahan baku. Sejumlah pelaku UMKM lokal mengaku kesulitan masuk dalam rantai pasok program MBG, yang diduga dikuasai kelompok tertentu.
Kepala Desa Bojong, Jalaludin, bahkan membantah klaim bahwa program tersebut memberdayakan ketahanan pangan lokal. Ia menyebut keterlibatan BUMDes sangat minim.
“Kami hanya pernah mendapat order dua kali saja sejak awal beroperasi,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi pukulan telak terhadap narasi pemberdayaan ekonomi lokal yang selama ini digaungkan.
Sinyal Bahaya Program Nasional
Penghentian sementara MBG di SPPG Bojong menjadi alarm serius bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Program unggulan yang digadang-gadang menjadi solusi pemenuhan gizi nasional kini justru menghadapi persoalan mendasar di tingkat implementasi.
Mulai dari keterlambatan anggaran, buruknya standar sanitasi, hingga dugaan ketimpangan distribusi ekonomi, semua bermuara pada satu hal: lemahnya pengawasan.
Jika tidak segera dibenahi, program dengan anggaran besar ini berpotensi menyimpang dari tujuan awalnya—memberi gizi bagi generasi bangsa—menjadi beban baru berupa masalah lingkungan dan ketidakadilan ekonomi.
Mendesak: Audit dan Evaluasi Total
Situasi ini menuntut langkah tegas. Pemerintah daerah didorong untuk tidak sekadar menunggu instruksi pusat, melainkan segera melakukan audit menyeluruh.
Aspek yang perlu dievaluasi meliputi:
Standar higiene dan sanitasi dapur
Legalitas bangunan dan perizinan (PBG)
Kelayakan sumber air
Sistem pengolahan limbah (IPAL)
Transparansi rantai pasok bahan baku
Evaluasi ini bukan untuk menghentikan program MBG, melainkan memastikan bahwa pelaksanaannya benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Karena pada akhirnya, setiap rupiah uang negara harus menjadi gizi bagi rakyat—bukan limbah bagi lingkungan, atau keuntungan segelintir pihak. (JB/RF)
