GARUT, JABARBICARA.COM — Polemik wisata rombongan pendidikan ke Pangandaran yang melibatkan unsur pendidikan dari Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, terus bergulir dan menunjukkan perkembangan baru. Di tengah belum adanya kejelasan hasil tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, data dan fakta lapangan justru terus bermunculan, memperluas spektrum persoalan yang kini menjadi sorotan publik.
Apa yang sebelumnya dipahami sebagai kegiatan wisata kepala sekolah dan operator sekolah, kini mulai terkuak memiliki komposisi peserta yang lebih luas dari dugaan awal.
Informasi terbaru yang dihimpun media menunjukkan bahwa rombongan wisata tersebut ternyata tidak hanya diikuti kepala sekolah dan operator sekolah, tetapi juga melibatkan Stap, pengawas sekolah Kecamatan Sucinaraja, penilik pendidikan Kecamatan Sucinaraja, pengawas sekolah dari Kecamatan Karangpawitan, bahkan sejumlah mantan aparatur sipil negara (ASN).
Temuan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai format, skala, dan pola koordinasi kegiatan tersebut. Sebab, semakin luas unsur yang terlibat, semakin besar pula ekspektasi masyarakat terhadap adanya struktur pelaksana, penanggung jawab, maupun keterbukaan informasi terkait mekanisme kegiatan Para Pelayan Publik disektor Pendidikan.
Pertanyaan semakin mengemuka ketika publik mengingat pernyataan salah seorang pengawas sekolah Kecamatan Sucinaraja, Hj. Yuniarti, S.Pd., yang sebelumnya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan inisiatif siapa siapa .
Saat ditanya media mengenai inisiatif kegiatan, Yuniarti kala itu menjawab singkat:
“Bukan inisiatif siapa-siapa, itu hanya kegiatan operator sekolah di Sucinaraja.”
Namun berkembangnya fakta peserta lintas unsur pendidikan memunculkan tafsir baru di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang mulai mempertanyakan apakah penyebutan “hanya kegiatan operator sekolah” masih relevan dengan realitas peserta yang kini diketahui lebih luas.
Terpisah, salah satu fakta baru terungkap setelah pengawas sekolah Kecamatan Karangpawitan, Enggang, memberikan keterangan kepada media di sela kegiatan lomba Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat Kecamatan Karangpawitan di Gedung PGRI Kecamatan Karangpawitan, Rabu (13/05/2026).
Enggang saat di konfirmasi membenarkan bahwa dirinya ikut dalam kegiatan wisata tersebut bersama rekan lainnya.
Namun menurutnya, keikutsertaan dirinya terjadi karena adanya undangan dari pihak-pihak di lingkungan pendidikan Kecamatan Sucinaraja.
“Saya ikut atas dasar undangan dari lingkungan pendidikan Kecamatan Sucinaraja,” ujarnya.
Enggang menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya pernah bertugas sebagai pengawas sekolah di wilayah Sucinaraja sebelum mendapat amanah tugas di Kecamatan Karangpawitan.
Kedekatan hubungan kerja dan Relasi di masa lalu, menurutnya, menjadi alasan dirinya ikut memenuhi undangan tersebut. Meski demikian, Enggang berpandangan bahwa polemik yang saat ini berkembang sebaiknya segera dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak memunculkan persepsi liar.
“Menurut saya, lebih baik dijelaskan secara terbuka oleh lingkungan pendidikan Sucinaraja supaya masyarakat juga paham duduk persoalannya,” ungkapnya.
Di tengah berkembangnya fakta-fakta baru tersebut, perhatian masyarakat kini juga tertuju pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, khususnya hasil follow up yang sebelumnya disebut akan dilakukan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar, Ai Sadidah.
Namun hingga kini, hasil penelusuran maupun kesimpulan sementara belum juga diumumkan ke publik.
Media mencatat sedikitnya tiga kali upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Ai Sadidah melalui pesan WhatsApp guna meminta perkembangan hasil tindak lanjut polemik wisata tersebut. Akan tetapi, sampai berita ini diterbitkan, belum terdapat jawaban resmi yang diberikan Kabid SD .
Ketiadaan penjelasan resmi itu dinilai semakin memperbesar ruang pertanyaan publik. Sebab, polemik wisata yang awalnya hanya menyoal perjalanan bersama kini berkembang menjadi isu yang jauh lebih luas—mulai dari transparansi kegiatan, konflik internal antar rekan profesi pendidikan, saling tuding, hingga keterlibatan pihak-pihak lain di luar lingkungan pendidikan Kecamatan Sucinaraja.
Sebelumnya, polemik semakin memanas setelah nama Ade Awan disebut dalam percakapan internal sebagai pihak yang di tuduh oleh rekan seprofesinya yang menyampaikan informasi kepada media terkait wisata tersebut.
Namun tudingan itu dibantah tegas oleh Ade Awan yang menyatakan dirinya tidak pernah memberikan informasi sebagaimana tuduhan yang berkembang.
Di sisi lain, Muchsin, S.Pd., yang disebut sempat melontarkan tudingan terhadap Ade Awan, hingga kini belum memberikan jawaban resmi atas tudingan kepada Ade Awan sebagai Pelapor kepada Media .
Kini publik tampaknya mulai menggeser fokus dari sekadar “siapa yang membocorkan informasi” menuju pertanyaan yang jauh lebih substansial: siapa sebenarnya penggagas kegiatan wisata tersebut, bagaimana pola pembiayaannya, siapa penanggung jawabnya, siapa penyandang dana bagi peserta yang ikut Gratis dan apakah seluruh proses berjalan sesuai prinsip Tata kelola Pendidikan, transparansi serta akuntabilitas di lingkungan pendidikan.
Sebab di tengah semakin meluasnya polemik, satu hal mulai terasa jelas: semakin lama ruang penjelasan resmi tertutup, semakin besar pula spekulasi yang tumbuh di ruang publik. (JB/RF)
