GARUT,JABARBICARA.COM— Rentetan polemik yang melanda Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut kini mulai bergeser menjadi bola liar di jagat maya. Guna mencegah kegaduhan yang semakin meluas di ruang digital, Bupati Garut didesak untuk segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap jajaran otoritas pendidikan tersebut.
Penggiat media sosial, Yadi Roqib Jabbar, menegaskan bahwa respons lambat dari pihak Disdik Garut dalam menyelesaikan masalah di tingkat bawah—khususnya konflik tata kelola pendidikan di Kecamatan Sucinaraja—telah memicu sentimen negatif publik yang masif di media sosial.
”Narasi di ruang digital sudah sangat liar. Publik mempertanyakan integritas penegakan disiplin ASN di Garut. Jika Bupati tidak segera mengambil alih kendali dan meredam kegaduhan ini dengan tindakan nyata, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen reformasi birokrasi pemda akan rontok,” ujar Yadi Roqib Jabbar, Minggu, (24/5/2026).
Menurut Yadi, kegaduhan digital ini dipicu oleh kontrasnya realitas di lapangan. Di satu sisi, warganet dihadapkan pada isu miring seputar oknum kepala sekolah dan pengawas di Sucinaraja yang diduga pelesiran pada jam kerja, hingga salah satu sekolah SDN Sukalaksana 1 yang meliburkan siswa secara sepihak,Di sisi lain, muncul kabar penunjukan tugas tambahan (SPT) Korwil yang dinilai menabrak asas kepatutan.
”Netizen hari ini sangat kritis. Mereka melihat ada ketidakadilan (anomali) di mana oknum yang wilayahnya sedang disorot karena masalah disiplin, justru diakomodir dalam struktur penugasan baru. Akibatnya, muncul spekulasi dan tudingan miring di media sosial yang menyerang institusi pemerintah daerah,” jelasnya.
Untuk menghentikan polemik digital yang kontraproduktif ini, Yadi mendesak Bupati Garut tidak tinggal diam dan segera melakukan beberapa langkah taktis:
- Menginstruksikan Inspektorat Bergerak Cepat: Bupati diminta memerintahkan Inspektorat untuk membuka hasil pemeriksaan secara transparan agar tidak ada ruang bagi hoaks atau spekulasi liar di media sosial.
- Mengevaluasi Kinerja Pejabat Disdik: Pejabat struktural di Disdik Garut, termasuk Kabid SD, harus dimintai pertanggungjawaban atas lemahnya mitigasi konflik di tingkat kecamatan.
- Menunda SPT Korwil Bermasalah: Mengambil keputusan tegas untuk menangguhkan penugasan figur-figur yang sedang tersandera masalah disiplin demi asas keadilan.
”Kuncinya ada di ketegasan Bupati. Gaduh di ruang digital itu hanya asap, apinya ada pada karut-marut tata kelola di internal Disdik. Padamkan apinya dengan sanksi tegas dan transparansi, maka dengan sendirinya kegaduhan di ruang digital akan mereda,” pungkas Yadi.
Sementara itu, pihak Pendopo Kabupaten Garut belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan publik untuk melakukan intervensi langsung terhadap polemik di tubuh Dinas Pendidikan ini.(JB/RF)
