GARUT, JABARBICARA.COM – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, dinamika politik di internal partai mulai menghangat. Di tengah proses konsolidasi organisasi, mantan Bupati Garut periode 2004–2009 yang juga Anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, Agus Supriadi, S.H., mengingatkan seluruh kader agar menjadikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pijakan utama dalam pelaksanaan Musda.
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/7/2026), Agus menegaskan bahwa marwah organisasi hanya dapat dijaga apabila seluruh mekanisme berjalan sesuai konstitusi partai, tanpa perlakuan berbeda terhadap kader yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi internal.
Menurut Agus, persyaratan pencalonan Ketua DPD Partai Golkar, termasuk ketentuan mengenai masa pengabdian sebagai anggota dan prinsip PDLT (Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela), merupakan aturan yang telah ditetapkan organisasi dan harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh bakal calon.
Ia berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar turut melakukan supervisi agar pelaksanaan Musda XI DPD Partai Golkar Kabupaten Garut berlangsung objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan organisasi.
Sebagai refleksi, Agus mengisahkan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Bupati Garut. Kala itu, ia memilih tidak mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar karena menghormati ketentuan AD/ART mengenai masa pengabdian sebagai anggota partai.
“Saat itu, masa waktu menjadi bupati, saya tidak mencalonkan Ketua DPD Partai Golkar sebab mempertimbangkan aturan yang tertuang dalam AD/ART dan dilihat dari sisi masa pengabdian sebagai anggota. Begitu pula dengan mantan Bupati Garut periode 2009, Aceng Fikri. Hal yang sama terjadi, tidak bisa mencalonkan diri sebagai Ketua DPD disebabkan halangan aturan main itu sendiri,” ujar Agus.
Ia menilai pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa aturan organisasi telah diterapkan secara konsisten sejak dahulu sehingga tidak semestinya ditafsirkan berbeda atau diberlakukan secara tebang pilih.
“Dengan hal demikian, kami titipkan aspirasi kami terhadap aturan main yang bersifat final dan mengikat,” katanya.
Selain menyoroti pentingnya penegakan konstitusi partai, Agus juga mengajak seluruh kader menjaga suasana yang kondusif menjelang Musda. Menurutnya, komunikasi yang baik antara kader senior dan generasi muda, termasuk melalui organisasi sayap seperti AMPG dan AMPI, menjadi modal penting untuk memperkuat soliditas organisasi.
Ia juga mengingatkan agar seluruh proses Musda tetap independen dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar mekanisme partai.
Bagi Agus, Kabupaten Garut memiliki posisi strategis sebagai salah satu basis utama Partai Golkar di Jawa Barat. Karena itu, setiap dinamika yang muncul menjelang Musda hendaknya disikapi dengan kedewasaan politik dan semangat kebersamaan.
“Jangan sampai perbedaan pilihan politik internal berkembang menjadi perpecahan yang dapat mengurangi soliditas organisasi yang telah dibangun selama puluhan tahun,” ujarnya.
Agus berharap Musda XI DPD Partai Golkar Kabupaten Garut dapat menjadi momentum memperkuat persatuan, meneguhkan komitmen terhadap konstitusi partai, serta melahirkan kepemimpinan yang berintegritas dan mampu membawa Partai Golkar semakin solid dalam menghadapi agenda politik mendatang. [DN/JB]
