GARUT, JABARBICARA.COM – Pemerintah Desa Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, mencanangkan penyegaran kepemimpinan di tingkat lingkungan melalui pemilihan serentak Ketua RT dan RW di seluruh wilayah desa pada pertengahan tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul berakhirnya masa bakti para Ketua RT dan RW, sekaligus sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
Sekretaris Desa Wanamekar yang juga Sekretaris Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW, Yudi Kusnadi, menjelaskan bahwa Pemerintah Desa telah menginstruksikan seluruh wilayah untuk melaksanakan proses pemilihan secara demokratis sesuai karakteristik masing-masing lingkungan.
“Karena masa bakti para Ketua RT dan RW telah berakhir, maka pada pertengahan Juli 2026 Pemerintah Desa menginstruksikan agar seluruh wilayah menyelenggarakan pemilihan. Teknis pelaksanaannya kami serahkan kepada masing-masing wilayah, bisa melalui musyawarah mufakat maupun pemilihan langsung dengan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat,” ujar Yudi Kusnadi saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Desa Wanamekar belum lama ini.
Menurutnya, siapa pun yang nantinya terpilih akan menjadi mitra strategis Pemerintah Desa dalam menyukseskan berbagai program pembangunan, baik program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Garut, maupun program Pemerintah Desa Wanamekar.
Salah satu wilayah yang menggelar proses demokrasi tersebut adalah RW 06 Kampung Bojong. Suasana kebersamaan dan semangat demokrasi tampak begitu terasa ketika ratusan warga berkumpul di Madrasah Al Mubtadin Kampung Bojong pada Sabtu (20/7/2026) untuk mengikuti musyawarah dan pemilihan Ketua RW.
Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pemuda, ibu-ibu, hingga para tokoh masyarakat, mengikuti seluruh tahapan pemilihan dengan penuh antusias. Sebelum pemungutan suara dilakukan, panitia terlebih dahulu menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan agar seluruh proses berjalan transparan dan sesuai kesepakatan bersama.
Wakil Ketua Panitia Pemilihan RT dan RW tingkat desa, Hartono, didampingi Kepala Dusun Dadang, turun langsung memantau jalannya pemilihan.
“Panitia tingkat desa hadir untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tertib dan sesuai mekanisme yang telah disepakati masyarakat. Kepanitiaan dipimpin Ustaz Ujang sebagai ketua, saya sebagai wakil ketua, Yudi Kusnadi sebagai sekretaris, serta dibantu para kepala dusun,” ujar Hartono di sela-sela kegiatan.
Dalam proses penjaringan, masyarakat sempat mengusulkan tiga kandidat. Namun satu calon mengundurkan diri karena kesibukan dan aktivitasnya yang cukup sering berada di luar daerah. Dengan demikian, pemilihan menyisakan dua kandidat, yakni Ano dan Usep Redy, yang sama-sama dikenal sebagai figur muda aktif di lingkungan Kampung Bojong.
Melalui kesepakatan bersama, sistem pemilihan menggunakan mekanisme satu Kartu Keluarga (KK) satu suara. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, sebanyak 67 kepala keluarga dinyatakan memiliki hak pilih.
Proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung tertib, aman, serta penuh suasana kekeluargaan meski hingga larut malam. Hasil akhir menunjukkan Usep Redy memperoleh 40 suara, sementara Ano meraih 27 suara.
Dengan hasil tersebut, Usep Redy resmi dipercaya masyarakat untuk memimpin RW 06 Kampung Bojong periode 2026–2031.
Tokoh masyarakat Kampung Bojong sekaligus politisi Partai Perindo, Riki Kristayudha, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terpilihnya Ketua RW yang baru.
“Alhamdulillah, setelah hampir dua tahun posisi Ketua RW kosong, akhirnya Kampung Bojong kembali memiliki pemimpin di tingkat kewilayahan. Mudah-mudahan dengan terpilihnya figur muda seperti Usep Redy dapat membawa semangat baru, mempererat kebersamaan warga, dan mendorong kemajuan Kampung Bojong ke arah yang lebih baik,” ungkap Riki.
Pemilihan Ketua RW 06 menjadi salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di tingkat akar rumput yang berlangsung kondusif, partisipatif, dan mengedepankan musyawarah. Diharapkan, kepemimpinan baru di tingkat RW mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa serta memperkuat pelayanan publik hingga ke lingkungan terkecil.(JB/RF)
