GARUT, JABARBICARA.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengintensifkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di berbagai daerah. Di Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, sebanyak 64 petugas sensus diterjunkan ke seluruh desa untuk melakukan pendataan rumah tangga dan aktivitas usaha masyarakat sebagai bagian dari upaya menghadirkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.
Untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan sesuai target, para petugas mengikuti rapat evaluasi dan koordinasi yang digelar di Aula Lantai II Desa Cimaragas, Kecamatan Pangatikan, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi atas pelaksanaan pendataan di lapangan sekaligus menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses sensus berlangsung.
Penanggung Jawab (PJ) Sensus Ekonomi 2026 Kecamatan Pangatikan, Asep Suryatna, mengatakan kegiatan evaluasi ini merupakan agenda kedua sejak sensus dimulai. Menurutnya, evaluasi rutin sangat penting untuk menjaga kualitas data yang dihimpun oleh seluruh petugas.
“Sebanyak 64 petugas telah kami sebar ke seluruh desa di Kecamatan Pangatikan. Alhamdulillah, pelaksanaan sensus hingga saat ini berjalan dengan lancar. Kendala di lapangan tentu ada, namun kami lebih mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat agar proses pendataan dapat berlangsung dengan baik,” ujarnya kepada Jabarbicara.com.
Asep menjelaskan, masa kerja petugas sensus berlangsung mulai 15 Juni hingga 15 Agustus 2026. Pendataan dilakukan terhadap setiap kepala keluarga (KK), mencakup informasi mengenai kondisi keluarga serta berbagai aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri bertujuan memotret kondisi riil perekonomian masyarakat, termasuk perkembangan pelaku usaha dari skala mikro, kecil, menengah hingga usaha besar. Hasil pendataan tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan sektor usaha, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, serta pemerataan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Melalui pelaksanaan sensus yang didukung petugas profesional dan partisipasi aktif masyarakat, BPS berharap data yang dihasilkan benar-benar berkualitas, akurat, dan dapat menjadi fondasi penting dalam merancang pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. (JB/RF)
