GARUT, JABARBICARA.COM – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Garut, perdebatan mengenai mekanisme diskresi mulai mencuat di tengah internal kader.
Pemahaman yang menyamakan diskresi dengan penunjukan langsung dari DPP Partai Golkar dinilai perlu diluruskan. Dewan Pimpinan Cabang SOKSI Kabupaten Garut menegaskan, diskresi bukan tiket otomatis menuju kursi ketua, apalagi “surat wasiat” yang tiba-tiba turun dari langit.
Ketua DEPICAB SOKSI Kabupaten Garut, Tandang Santana, mengatakan diskresi merupakan kebijakan khusus yang diberikan melalui mekanisme organisasi dan bukan bentuk penunjukan terhadap seseorang.
“Diskresi bukan penunjukan. Diskresi adalah kebijakan khusus agar roda Musda tetap berputar dan tidak buntu,” tegas Tandang saat ditemui di Sekretariat SOKSI, Sabtu (5/9/2026).
Menurutnya, diskresi tidak diberikan secara otomatis. Ada mekanisme yang harus ditempuh oleh bakal calon yang belum memenuhi persyaratan tertentu.
“Diskresi tidak jatuh begitu saja. Pasti ada yang memintanya lebih dulu,” ujarnya.
TIGA TAHAP PENGAJUAN DISKRESI
SOKSI Garut merinci mekanisme pengajuan diskresi untuk menghindari munculnya tafsir liar, kegaduhan, maupun saling curiga di internal Partai Golkar.
Pertama, pengajuan dari bakal calon.
Bakal calon yang belum memenuhi persyaratan administrasi tertentu mengajukan permohonan diskresi secara resmi kepada DPD Partai Golkar Provinsi. Permohonan tersebut harus disertai alasan yang jelas serta dokumen pendukung.
Kedua, rekomendasi DPD Provinsi kepada DPP.
Apabila permohonan dinilai dapat diproses, DPD Partai Golkar Provinsi meneruskan usulan tersebut kepada DPP Partai Golkar. Kelengkapan administrasi, termasuk surat resmi dan berita acara hasil rapat, menjadi bagian dari proses pengajuan.
Ketiga, keputusan DPP Partai Golkar.
Berkas permohonan kemudian diproses di tingkat DPP melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Setelah dilakukan kajian, keputusan diberikan melalui forum yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan internal partai.
“Hasil akhirnya adalah SK DPP tentang pemberian diskresi persyaratan calon Ketua DPD Golkar. Sekali lagi, ini bukan surat penunjukan,” tegas Tandang.
DISKRESI BUKAN KARCIS OTOMATIS MENUJU KURSI KETUA
SOKSI Garut juga menyoroti dua hal yang dinilai kerap disalahpahami kader.
Pertama, diskresi bukan penunjukan.
Menurut Tandang, pemberian diskresi terhadap persyaratan tertentu tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai Ketua DPD Partai Golkar.
“DPP tidak menentukan siapa ketuanya. Yang menentukan tetap forum Musda. Diskresi hanya memberi kesempatan calon untuk maju,” jelasnya.
Dengan kata lain, diskresi hanya membuka pintu bagi seseorang untuk mengikuti kontestasi. Setelah itu, calon tetap harus mengikuti proses pemilihan sesuai mekanisme Musda.
Kedua, diskresi tidak berarti seluruh persyaratan dihapus.
Kelonggaran hanya diberikan terhadap persyaratan tertentu yang menjadi objek diskresi. Sementara persyaratan lainnya tetap harus dipenuhi oleh bakal calon.
Tandang mencontohkan persoalan masa keanggotaan sebagai salah satu persyaratan yang dapat menjadi objek diskresi. Namun, persyaratan lain tetap berlaku dan calon harus berkompetisi secara demokratis dalam forum Musda.
SOKSI: JANGAN UBAH DISKRESI MENJADI SUMBER KEGADUHAN
SOKSI Kabupaten Garut berharap seluruh kader memahami mekanisme diskresi secara utuh dan tidak membangun kesimpulan hanya berdasarkan isu atau asumsi.
Menurut Tandang, Musda semestinya menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat partai, bukan justru menjadi arena saling curiga akibat perbedaan tafsir mengenai aturan.
“Jangan gara-gara tidak paham mekanisme kita jadi saling curiga. Mari pegang aturan. Jika semua patuh, Musda akan melahirkan pemimpin kuat yang diterima semua pihak,” pungkasnya.
Ia berharap Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut ke depan benar-benar merupakan kader yang memiliki rekam jejak perjuangan bersama partai.
Bukan hanya hadir ketika momentum perebutan jabatan datang, tetapi sosok yang telah merasakan pahit-getir perjuangan, bekerja membangun partai, serta ikut membanting tulang memenangkan Partai Golkar.
“Harapan kami, Ketua DPD Partai Golkar ke depan adalah kader sejati. Kader yang sudah merasakan pahit-getir perjuangan dan benar-benar membanting tulang untuk kemenangan Partai Golkar,” tandas Tandang.
Musda pada akhirnya bukan sekadar soal siapa yang mendapat diskresi. Lebih jauh, forum tersebut akan menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi internal Partai Golkar Kabupaten Garut: apakah aturan menjadi panglima, atau justru kepentingan politik yang kembali menjadi penguasa.(JB/RF)
