GARUT,JABARBICARA.COM- Sebanyak 8 guru di Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, menerima Surat Perintah (SP) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, Rabu (11/11/2026).
Penyerahan SP Plt tersebut berlangsung di Aula PGRI Kecamatan Sucinaraja. Prosesi penyerahan dilakukan oleh Koordinator Pengawas (Korwas) Sekolah Kecamatan Sucinaraja yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Penyerahan dokumen penugasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperjelas legalitas kepemimpinan sementara pada sejumlah satuan pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Sucinaraja.
Sebelumnya, Korwas Sekolah Kecamatan Sucinaraja menerbitkan surat undangan Nomor 005/069/SCNRJ/2026 tertanggal 10 November 2026. Surat tersebut ditandatangani Koordinator Pengawas Sekolah Kecamatan Sucinaraja, Hj. Yuniarti, S.Pd., M.M.Pd.
Dalam surat itu, kepala sekolah dan guru yang tercantum dalam lampiran diminta hadir untuk mengikuti agenda pembagian SP Plt.
14 GURU DAN KEPALA SEKOLAH MASUK DAFTAR PENERIMA UNDANGAN
Berdasarkan lampiran surat undangan, terdapat 14 guru dari sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Sucinaraja yang tercantum sebagai penerima SP Plt.
Mereka masing-masing yakni:
- Eulis Amelia, S.Pd. — SDN 2 Sadang
- Pipit Pitriah Ulfah, S.Pd., M.Pd. — SDN 2 Sukaratu
- Widayani, S.Pd. — SDN 1 Tenjonagara
- Dewi Arianti, S.Pd. — SDN 2 Linggamukti
- Iis Tuti Susilawati, S.Pd. — SDN 2 Cigadog
- Lilis Sri Mulyati, S.Ag. — SDN 3 Linggamukti
- Dani Ramdani, S.Pd. — SDN 4 Tegalpanjang
- Dik Dik Saripudin, S.Pd. — SDN 3 Tegalpanjang
- Ai Supeni, S.Pd. — SDN 5 Tegalpanjang
- Inna Meilinda, S.Pd. — SDN 1 Linggamukti
- Riska Amanah, S.Pd. — SDN 1 Sukalaksana
- Abun Sihabudin, S.Pd. — SDN 1 Cigadog
- Suhendar, S.Pd. — SDN 2 Sukalaksana
- Ridwan Arif Rahman, S.Pd. — SDN 1 Sukaratu.
Agenda tersebut dijadwalkan mulai pukul 07.30 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Rapat PGRI Cabang Sucinaraja, Jalan Kecamatan Sucinaraja, Desa Tegalpanjang.
Korwas juga menegaskan agar seluruh pihak yang diundang hadir tepat waktu.
BUKAN SEKADAR SEREMONIAL
Penyerahan SP Plt bukan sekadar agenda administratif atau seremonial. Di balik dokumen tersebut terdapat konsekuensi kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan roda kepemimpinan satuan pendidikan.
SP menjadi dasar penugasan seseorang untuk menjalankan fungsi kepala sekolah sebagai Pelaksana Tugas. Karena itu, kejelasan mengenai siapa yang menerima mandat, masa berlaku penugasan, serta batas kewenangannya menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola sekolah berjalan tertib.
Posisi kepala sekolah memiliki peran strategis, mulai dari penyelenggaraan administrasi, pengelolaan program pendidikan, pengambilan keputusan, hingga pengelolaan berbagai sumber daya dan anggaran satuan pendidikan.
Dengan demikian, legalitas penugasan Plt tidak boleh dipandang sebelah mata.
Terlebih ketika kewenangan tersebut bersinggungan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), penandatanganan dokumen, pengambilan keputusan administratif, maupun kebijakan lain yang membawa konsekuensi terhadap sekolah.
Kejelasan mandat menjadi penting agar tidak terjadi kekaburan kewenangan yang berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
LEGALITAS HARUS SEJALAN DENGAN TANGGUNG JAWAB
Momentum pembagian SP Plt di Kecamatan Sucinaraja sekaligus menegaskan bahwa tata kelola pendidikan tidak berhenti pada persoalan siapa yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan kepemimpinan.
Lebih dari itu, setiap penugasan harus memiliki dasar administrasi yang jelas, masa berlaku yang tegas, serta diikuti pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan.
Sebab, mandat sebagai Plt bukan hanya persoalan jabatan, tetapi juga amanah untuk memastikan pelayanan pendidikan, administrasi sekolah, serta pengelolaan program dan anggaran tetap berjalan secara tertib dan akuntabel.
Surat undangan tersebut ditembuskan kepada Ketua PGRI Cabang Sucinaraja dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K2S) Kecamatan Sucinaraja.
Di bagian akhir surat terdapat penegasan, “Harap Datang Tepat Waktu.”
Pesan tersebut memang sederhana. Namun dalam konteks penyerahan mandat kepemimpinan sekolah, disiplin administratif menjadi bagian penting dari proses memastikan setiap penugasan berlangsung secara resmi, jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, setelah SP Plt diserahkan, tantangannya bukan lagi sekadar siapa yang mendapat mandat, tetapi bagaimana mandat tersebut dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan.
(JB/RF)
