Pernyataan Dedi Mulyadi Soal Konten Pribadi Dinilai Rendahkan Media, Wartawan Bereaksi

Jabar266 Dilihat

Ucapan tersebut dianggap meremehkan peran strategis media massa dalam komunikasi publik dan membahayakan posisi pers dalam sistem demokrasi.

Banner Iklan 4
Banner Iklan
Banner Iklan 1
Banner Iklan 2

Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan para gubernur di Senayan, lalu diunggah ke kanal YouTube Warta Kota Production. Dalam video tersebut, Dedi mengklaim bahwa popularitas kontennya di media sosial mampu menekan kebutuhan iklan konvensional.

Baca Juga:  KAI Dukung Kemajuan Industri Kreatif dan Intellectual Property (IP) Lokal Melalui Livery Idul Fitri di Kereta Api

“Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin,” ucap Dedi dalam video yang kini ramai diperbincangkan.

Namun, bagi para jurnalis, ucapan ini tak sekadar soal efisiensi anggaran. Mereka menilai pernyataan tersebut menyiratkan bahwa peran media dapat dengan mudah digantikan oleh konten milik pribadi pejabat.

“Ucapan itu merendahkan profesi wartawan. Kita ini bekerja sesuai undang-undang dan memiliki legalitas dari perusahaan pers,” ujar Akbar, wartawan Republikan.co, usai peliputan di DPRD Jawa Barat, Sabtu, (17/05/2025).

Media bukan sekadar pembuat konten
wartawan lain, bagus, yang rutin meliput di DPRD Jabar, menambahkan bahwa pernyataan Dedi memberi gambaran keliru tentang fungsi media. “Media punya standar dan etika. Tidak semua bisa digantikan dengan kamera ponsel dan unggahan viral,” tegasnya.

Baca Juga:  Forum Pemuda Mahasiswa Daerah Se-Jawa Barat Akan Menggelar Pelantikan Dengan Membawa Misi Besar Untuk Pembangunan Jawa Barat

Ia juga menilai narasi Dedi bisa memperlebar jarak antara pemerintah dan jurnalis, bahkan menciptakan ketegangan dalam hubungan keduanya.

Hal senada diungkapkan Adems dari BandungPos.com. Menurutnya, Dedi seperti memosisikan diri sebagai ‘pedagang konten’ yang menjual bantuan sosial melalui video viral. “Sumbangan dibuatkan konten, lalu viral, lalu dapat cuan. Ini bukan sekadar soal iklan, ini soal etika,” ujarnya.

Seruan untuk Bijak Bermedia

Para jurnalis sepakat bahwa seorang pejabat publik seperti Dedi Mulyadi seharusnya lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, apalagi yang menyangkut profesi wartawan. Sebab, media massa memiliki peran penting dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kalau semua pejabat berpikir media bisa digantikan konten pribadi, ini akan membahayakan kebebasan pers,” tutup Akbar.

Baca Juga:  Bupati Garut Sambut Baik Rencana Program Peningkatan Kompetensi Digital Guru oleh Telkom Indonesia

Wartawan berharap, ke depan, komunikasi antara pemerintah dan media tetap dijaga dalam koridor saling menghargai dan profesionalisme, demi memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang, akurat, dan etis. [***]

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *