BANDUNG, JABARBICARA.COM – Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat menegaskan sikap tegasnya setelah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, tidak kunjung menyampaikan permintaan maaf hingga tenggat waktu yang diberikan pasca aksi Selasa (16/9/2025).
Dalam pernyataan resminya, Badko HMI Jawa Barat menilai sikap diam dan arogansi pejabat publik adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat. Oleh karena itu, mereka menyatakan lima langkah strategis yang akan ditempuh.
Korlap Aksi Hilman Khdafi menyampaikan, pertama, BADKO HMI akan melanjutkan gelombang aksi secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan di titik-titik strategis, termasuk depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Kedua, mengkonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan masyarakat sipil dengan melibatkan BEM se-Jawa Barat, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat sipil.
Ketiga, mendorong evaluasi publik terhadap kepemimpinan DPRD Jawa Barat, khususnya menekan adanya mekanisme etik dan akuntabilitas bagi pimpinan dewan.
Keempat, menggugat legitimasi kebijakan tunjangan fantastis DPRD, dengan kesiapan menempuh langkah hukum maupun advokasi publik jika tuntutan tidak direspons.
Kelima, membangun Mimbar Rakyat secara berkelanjutan di depan Gedung DPRD sebagai simbol perlawanan dan ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi wakil rakyat.
“Gerakan ini akan terus berlangsung hingga aspirasi masyarakat benar-benar dijawab. Kami tidak bisa ditundukkan, karena pengawasan rakyat adalah ruh demokrasi,” kata Hilman yang juga Ketua Bidang PTKP Badko HMI Jawa Barat.
Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati Barsasmy, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar polemik etika, melainkan membuka tabir kegagalan struktural lembaga legislatif.
“Legislatif seharusnya menjadi lokus artikulasi kepentingan publik melalui regulasi yang progresif dan responsif. Namun, kinerja legislasi DPRD Jabar hari ini stagnan, cenderung reduktif, dan terjebak pada praksis transaksional. Alih-alih menghadirkan regulasi yang menyentuh persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan krisis layanan dasar, parlemen justru lebih lihai meneguhkan privilese dengan merumuskan tunjangan fantastis serta agenda seremonial minim substansi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemandekan legislasi dan absennya koreksi dari kelembagaan partai politik atas arogansi elite dewan menunjukkan bahwa institusi yang seharusnya menjadi lokus akal publik telah mengalami degenerasi menjadi sekadar perpanjangan tangan oligarki.
“Jika kondisi ini dibiarkan, jurang ketidakpercayaan publik terhadap parlemen akan semakin lebar, dan rakyat akan mengambil alih fungsi pengawasan dengan caranya sendiri. Kami, mahasiswa, adalah bagian dari denyut sejarah itu,” pungkasnya.
Badko HMI Jawa Barat memastikan gelombang kritik terhadap DPRD Jawa Barat, terutama terkait tunjangan yang dianggap tidak proporsional, akan terus bergulir dan menguat. [JB]
