GARUT, JABARBICARA.COM – Isu terkait buruknya fasilitas ruangan hingga layanan yang membingungkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Selamet Garut memicu reaksi keras dari Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK). Ketua KRAK, Andres Ramfuji, menyatakan bahwa permasalahan yang berulang ini tidak hanya menyangkut kualitas pelayanan, tetapi juga mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan.
Kritik Keras Terhadap Pelayanan Publik Dalam pernyataan resminya, Andres Ramfuji mengkritisi lambatnya perbaikan di RSUD tersebut. ”Kami melihat bahwa kritik tajam terhadap RSUD dr. Selamet ini bukan yang pertama kalinya. Ini menunjukkan ada kegagalan struktural dalam menjalankan prinsip pelayanan publik yang prima,” ujar Andres, Rabu (26/11/2025)
“Jika kondisi ruangan masih dikeluhkan dan layanan membingungkan, lantas kemana perginya anggaran operasional dan pemeliharaan yang telah dialokasikan?”
Andres menegaskan, KRAK meminta pihak RSUD dr. Selamet Garut untuk segera mengeluarkan dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik mereka.
”Masyarakat berhak tahu bagaimana standar yang harus mereka terima. Kami minta SOP pelayanan, mulai dari pendaftaran hingga perawatan, harus jelas, terukur, dan transparan,” tegasnya.
Desakan Transparansi Anggaran
Menyambung masalah pelayanan, KRAK juga mendesak adanya transparansi total terkait anggaran yang dikelola oleh RSUD dr. Selamet Garut, khususnya yang berkaitan dengan pos anggaran pelayanan pasien dan pemeliharaan fasilitas.
”Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD wajib transparan. Kami menuntut agar rincian anggaran pelayanan dan belanja modal dipublikasikan secara terbuka. Jangan sampai ketidakjelasan layanan publik ini dibarengi dengan ketidakjelasan penggunaan dana rakyat,” imbuh Andres Ramfuji.
Tuntut Sikap Jelas Kepala Daerah dan Dinkes
Puncak desakan KRAK diarahkan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Garut. Andres Ramfuji secara khusus meminta Bupati dan Wakil Bupati Garut, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, untuk mengambil sikap dan tindakan yang tegas terhadap manajemen RSUD dr. Selamet.
”Kami meminta kejelasan sikap dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Dinas Kesehatan. Apakah prinsip pelayanan pasien yang menjadi hak dasar masyarakat sudah benar-benar menjadi prioritas? Kami menuntut komitmen nyata, bukan sekadar janji. Jika manajemen RSUD tidak mampu memperbaiki diri, maka harus ada evaluasi dan tindakan yang berani demi kesehatan masyarakat Garut,” tutup Andres Ramfuji.
KRAK berencana akan terus memantau perkembangan isu ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan transparansi dan perbaikan pelayanan tidak segera diindahkan. [JB]
