GARUT, JABARBICARA.COM – Visi besar Garut Hebat Berkelanjutan terancam kehilangan makna apabila sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia terus dibayangi berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan.
Pembenahan tata kelola pendidikan di Kabupaten Garut dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah rentetan polemik yang mencuat sepanjang 2025–2026. Mulai dari tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), persoalan administrasi pendidikan, polemik pengelolaan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan, hingga berbagai isu akuntabilitas birokrasi yang menjadi perhatian publik dan DPRD Garut.
Akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik yang selama ini konsisten menyoroti dunia pendidikan, Adbur, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah dan pilar kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberhasilan sektor pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari kualitas kepemimpinan, tata kelola birokrasi, serta keberanian menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Saya mengamati berbagai permasalahan dan pemberitaan yang berkembang akhir-akhir ini. Kadisdik diduga mangkir ketika diundang rapat maupun audiensi oleh DPRD terkait berbagai polemik yang terjadi. Padahal komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Adbur.
Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan memiliki posisi strategis sebagai pengarah kebijakan sekaligus penanggung jawab utama terhadap kualitas layanan pendidikan di daerah. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus dijawab melalui langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi administratif.
Pendidikan Pancawaluya Dinilai Masih Jauh dari Realitas
Adbur turut menyoroti implementasi konsep Pendidikan Pancawaluya yang menjadi arah pembangunan pendidikan di Jawa Barat. Konsep tersebut menekankan pembentukan peserta didik yang memiliki karakter Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer.
Namun, menurutnya, cita-cita besar tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi pendidikan di Kabupaten Garut.
“Pendidikan Pancawaluya sepertinya masih jauh dari harapan di Kabupaten Garut. Ketika masih banyak anak yang tidak sekolah, berbagai polemik birokrasi terus bermunculan, dan tata kelola pendidikan menjadi sorotan publik, maka kita harus jujur bahwa tujuan pendidikan yang ideal belum sepenuhnya tercapai,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar Pancawaluya tidak berhenti sebagai jargon yang indah didengar, tetapi miskin implementasi.
“Bagaimana kita ingin melahirkan generasi yang pinter dan singer jika angka putus sekolah masih tinggi? Bagaimana kita ingin membentuk generasi yang bener dan bageur jika tata kelola birokrasi pendidikan justru menjadi sorotan? Dan bagaimana kita ingin mewujudkan generasi yang cageur jika akses pendidikan berkualitas belum dirasakan secara merata?” katanya.
Angka Putus Sekolah Jadi Alarm Serius
Berbagai indikator pendidikan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Data yang pernah dibahas DPRD Garut memperlihatkan jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah dan putus sekolah masih berada pada angka yang mengkhawatirkan.
Perbedaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) antar lembaga juga sempat menjadi sorotan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pendataan, perencanaan, monitoring, serta evaluasi kebijakan agar setiap program pendidikan benar-benar tepat sasaran.
Di sisi lain, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Garut masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Barat. Situasi tersebut menjadi tantangan serius bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Menurut Adbur, persoalan tersebut bukan semata masalah teknis, melainkan cerminan kualitas tata kelola pendidikan daerah.
Polemik Birokrasi Pendidikan Perlu Evaluasi Menyeluruh
Sepanjang 2025–2026, publik disuguhi berbagai polemik di lingkungan pendidikan. Mulai dari persoalan pengelolaan Korwil Pendidikan, penundaan Surat Perintah Tugas (SPT), hingga isu administrasi dan akuntabilitas yang mendapat perhatian DPRD maupun masyarakat.
Adbur menilai banyaknya persoalan yang muncul menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen dan kepemimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
“Kalau diibaratkan rumah, Kadisdik merupakan arsiteknya. Jika rumah bocor maka atapnya yang harus diperbaiki. Jika pondasinya rusak maka pondasinya yang harus diperkuat. Tetapi kalau hampir seluruh bagian rumah bermasalah, maka publik berhak bertanya apakah arsiteknya masih layak dipertahankan atau perlu diganti,” tandasnya.
Menurut dia, filosofi tersebut menggambarkan bahwa seorang pemimpin birokrasi harus bertanggung jawab terhadap arah, kualitas, serta hasil dari sistem yang dipimpinnya.
Tak Sejalan dengan Semangat Garut Hebat Berkelanjutan
Adbur menegaskan kritik yang disampaikannya bukanlah serangan terhadap individu tertentu, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan Kabupaten Garut.
Menurutnya, visi pembangunan daerah akan sulit terwujud apabila sektor pendidikan sebagai pondasi pembangunan manusia masih dibelit persoalan mendasar.
“Kita sering mendengar jargon Garut Hebat Berkelanjutan. Tetapi bagaimana mungkin visi itu dapat terwujud jika tata kelola pendidikan masih menyisakan begitu banyak persoalan? Pendidikan adalah pondasi pembangunan daerah. Jika pondasinya rapuh, maka sulit berharap lahirnya generasi unggul yang mampu membawa Garut lebih maju,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD untuk melakukan evaluasi secara objektif terhadap kinerja sektor pendidikan, mulai dari penanganan anak tidak sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, transparansi kebijakan, hingga kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar narasi pembangunan.
“Jangan sampai Pancawaluya hanya menjadi slogan. Jangan sampai Indonesia Emas hanya menjadi mimpi. Dan jangan sampai visi Garut Hebat Berkelanjutan hanya menjadi narasi di atas kertas. Masyarakat membutuhkan bukti nyata berupa peningkatan kualitas pendidikan, penurunan angka putus sekolah, birokrasi yang responsif, serta kepemimpinan yang benar-benar memiliki komitmen memajukan pendidikan di Kabupaten Garut. Jika kondisi ini terus dibiarkan, tentu hal tersebut tidak sejalan dengan semangat Garut Hebat Berkelanjutan,” pungkas Adbur.
Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Isi pernyataan narasumber merupakan pandangan dan tanggung jawab narasumber yang bersangkutan. (JB/RF)
