.png)
GARUT, JABARBICARA.COM – Carut marut dunia pendidikan di kabupaten Garut serta banyaknya persoalan, khususnya pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) di kabupaten Garut, mulai dari dugaan PKBM fiktif hingga dugaan PKBM melakukan markup jumlah warga belajar/ siswa, sebelumnya sudah ditayangkan oleh puluhan media, baik cetak maupun online terkait berbagai permasalahan di PKBM.
Namun tayangan pemberitaan oleh media tersebut seolah tidak ada yang menggubris, selanjutnya hal tersebut ditindak lanjuti oleh jajaran pengurus Organisasi Profesi (Orprof) wartawan yakni Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) DPD kabupaten Garut, dengan mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD dan diterima oleh komisi IV DPRD Garut.
Untuk mengetahui lebih jelasnya awak media kembali mendatangi Dewan Pembina DPD IWO-I Kab. Garut (Solihin Afsor) di kediamannya, Sabtu, (27/04/2025).
Menanggapi dugaan DPRD tidak serius melaksanakan berita acara hasil audiensi, berikut tanggapan Afsor, “Maksud dan tujuan atau semangatnya kami audiensi itu digelar adalah, agar capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten Garut bangkit dari keterpurukan, karena salah satu faktor yang tercakup dalam IPM selain kesehatan dan sosial ekonomi atau standar hidup layak, adalah pendidikan, namun khusus di bidang pendidikan berbagai persoalan perlu dilakukan penanganan yang serius, tegas dan komprehensif, diantaranya:
- Banyaknya PKBM yang tidak jelas proses kegiatan belajar mengajarnya;
- Banyaknya PKBM yang diduga melakukan markup warga belajar/ siswa;
- Tatakelola keuangan sekolah yang tidak mengedepankan azas transparansi terutama terkait pengelolaan dana BOS dan hasil penggalangan dana dari orang tua siswa, terjadi di sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas;
- Maraknya pungutan liar pada program PIP aspirasi, tak tanggung tanggung nominalnya mencapai 50% dari jumlah yang seharusnya diterima siswa, dan terjadi sangat masif di hampir semua sekolah mulai jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.
“Karena anggaran biaya operasional penyelenggaraan kesetaraan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui DAK untuk tahun 2025 ini saja mencapai angka lebih kurang 54 milyar bukan angka yang kecil, jika dalam pelaksanaanya terindikasi penyimpangan, lantas tidak ada penanganan kongkrit atau tindakan tegas dari instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan baik kabupaten maupun provinsi kan bahaya”, ujarnya.
“Untuk itu pada akhir audiensi tersebut dimuatlah 6 poin tuntutan DPD IWO-I kepada IV DPRD Garut, selain Komisi IV didorong untuk meminta BPKP melakukan audit tata kelola keuangan PKBM, komisi IV juga diminta melakukan sidak terhadap PKBM yang dianggap janggal atau bermasalah”, imbuhnya.
Afsor juga menyayangkan, “hingga saat ini kami masih menunggu jadwal kapan Komisi IV ini mau melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak), jika DPRD tidak serius atau bahkan cenderung berpihak ke pihak Disdik, ya ngga apa apa, justru ini juga bisa disaksikan dan dinilai langsung oleh masyarakat Garut, bahwa selain tata tertib DPRD Garut, juga dipandang sangat perlu untuk segera menyelesaikan peraturan tata beracara kode etik anggota dewan pada Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut, karena persoalan prilaku anggota dewan akan bisa dilaporkan kepada Badan Kehormatan (BK) jika semua fraksi bersepakat untuk membuat dan membahasnya pada sidang pansus DPRD dan menetapkannya di sidang paripurna yang isinya mengesahkan peraturan tata beracara kode etik anggota dewan, dengan begitu BK DPRD Garut di yakini akan optimal dalam melaksanakan kinerjanya, namun saya pesimis hal itu akan dibahas di DPRD Garut, semua pada tahu alasanya kenapa hahaha,” jelasnya sambil terbahak.
“Akan tetapi insyaallah kami tak akan berhenti berjuang, selanjutnya kami akan segera melayangkan surat permohonan audiensi kepada bupati Garut, dan akan meminta agar bupati Garut melakukan sidak terhadap sekolah atau PKBM yang patut diduga bermasalah, karena menurut keyakinan kami apa yang kami lakukan bukan untuk pribadi kami, tapi untuk upaya perbaikan di bidang tersebut agar target capaian Pemkab Garut khususnya di sektor IPM tercapai dan kami yakin bupati Garut yang lebih menguasai bidang pendidikan akan mendukung setiap niat baik masyarakatnya,” harap Afsor.
“Dengan demikian baik secara profesi sebagai jurnalis maupun tugas di sebuah organisasi sudah dilaksanakan, secara humanis dan dialogis dengan berbagai pihak termasuk dengan pemangku kebijakan,” tutupnya. [JB]
