Oleh: Hilman M Rofiq [akademisi]
Polarisasi politik pasca Pilpres 2024 masih terasa hingga hari ini. Meskipun proses demokrasi telah selesai dan Prabowo Subianto resmi terpilih sebagai Presiden, dinamika politik yang berkembang justru menunjukkan bahwa luka perbedaan pilihan belum sepenuhnya pulih. Banyak pihak, terutama dari kalangan pendukung pasangan lain, menyayangkan hasil pilpres. Penilaian rendah dari tokoh-tokoh oposisi seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan masing-masing memberi skor 5 dan 11 dari 100 terhadap Prabowo memicu gelombang kritik dan sindiran di media sosial, termasuk kemunculan berbagai meme yang menjadi simbol ketidakpuasan publik.
Situasi ini diperparah dengan berkembangnya berbagai isu dan narasi tandingan terhadap kebijakan-kebijakan awal yang dijalankan oleh pemerintahan baru. Setiap langkah politik Prabowo kerap dibaca secara politis, baik oleh pihak oposisi maupun masyarakat sipil. Kritik terhadap program makan siang gratis, penempatan loyalis di posisi strategis, hingga gaya komunikasi politik yang dianggap militeristik, menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
Peristiwa tragis pada 28 Agustus, di mana seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas terlindas kendaraan polisi, memperkeruh suasana. Kejadian tersebut memicu kemarahan publik dan memunculkan kembali perbincangan mengenai akuntabilitas aparat keamanan serta ketimpangan relasi antara negara dan rakyat. Meskipun pihak kepolisian mengklaim sedang melakukan investigasi, banyak yang melihat kasus ini sebagai cerminan dari belum berubahnya paradigma kekuasaan yang represif.
Sementara itu, parlemen yang didominasi oleh koalisi pemerintah juga dinilai kurang memberikan fungsi kontrol yang efektif. Minimnya oposisi di DPR membuat ruang perdebatan formal di tingkat legislatif mengecil, mendorong publik untuk lebih vokal di media sosial dan forum-forum independen. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan serius: antara menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kebebasan berekspresi tetap hidup.
Dalam suasana seperti ini, masa transisi kekuasaan bukan hanya soal teknis pemerintahan, tetapi juga menjadi ujian bagi kematangan demokrasi. Apakah bangsa ini mampu meredam polarisasi dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara? Atau justru akan tenggelam dalam siklus kecurigaan dan perpecahan yang lebih dalam? [**]
