GARUT, JABARBICARA.COM — Organisasi petani Tani Merdeka Indonesia menyoroti dugaan praktik monopoli dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu disebut telah disusupi kepentingan kelompok tertentu dan berpotensi menggerus semangat pemberdayaan petani lokal yang menjadi dasar kebijakannya.
Koperasi LSMN Diduga Kuasai 40 Titik Dapur
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, H. Yudi Setia Kurniawan, menyebut bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat praktik penguasaan sepihak oleh Koperasi LSMN, yang disebut telah mengelola lebih dari 40 titik dapur MBG di Garut.
“Penunjukan mitra dapur tidak dilakukan secara transparan. Bahkan, kami menerima laporan adanya pengambilalihan akun virtual maker milik yayasan lokal yang sah. Ini sudah bukan sekadar pelanggaran etika, tapi indikasi pelanggaran hukum,” ujar Yudi kepada wartawan di Bandung, Rabu (12/11/2025).
Menurut Yudi, praktik tersebut bertentangan dengan semangat dasar Presiden Prabowo dalam menggerakkan ekonomi rakyat melalui partisipasi petani, koperasi, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok program MBG.
“Presiden ingin MBG menjadi simbol ekonomi rakyat yang berdikari. Tapi kalau praktik monopoli seperti ini dibiarkan, maka program yang seharusnya membahagiakan rakyat akan kehilangan rohnya,” tegasnya.
Petani dan Koperasi Desa Tersisih
Nada serupa disampaikan Ketua Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Garut, H. Mamat Acek, yang menyebut bahwa praktik monopoli telah menutup peluang bagi petani lokal dan koperasi desa untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
“Petani Garut sudah siap menjadi pemasok beras, telur, dan sayuran lokal untuk MBG. Tapi realitanya, mereka tidak mendapat ruang. Semua dikendalikan satu koperasi tertentu. Ini merugikan petani dan mencederai niat baik Presiden,” ujarnya di Garut.
Mamat menilai, akibat sistem yang tertutup, sejumlah koperasi desa seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan BUMDes yang sebelumnya aktif kini justru tersingkir. “Kami ingin Garut jadi contoh pemberdayaan, bukan korban praktik monopoli,” tambahnya.
Tani Merdeka Desak Evaluasi Nasional
Atas dugaan tersebut, Tani Merdeka Indonesia telah melayangkan laporan resmi ke Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, serta mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit internal atas mekanisme kemitraan program MBG.
“Kami mendesak dilakukan evaluasi nasional terhadap sistem pengadaan dan penunjukan mitra MBG. Negara tidak boleh membiarkan satu entitas menguasai program publik sebesar ini. Semua harus berbasis keterbukaan dan keadilan,” ujar Yudi.
Ia juga meminta agar aparat penegak hukum turut memeriksa potensi pelanggaran administratif dan hukum dalam sistem pengelolaan dana dan suplai MBG di daerah.
Respons Pemerintah Belum Ada
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan pernyataan resmi atas tudingan tersebut. Namun sejumlah sumber internal mengakui bahwa pola distribusi mitra di lapangan memang masih belum seragam dan membutuhkan verifikasi ulang.
Sementara itu, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai kasus ini sebagai ujian awal konsistensi pemerintah dalam memastikan program prioritas nasional benar-benar menyentuh akar ekonomi rakyat. [JB]
