GARUT, JABARBICARA.COM – Rencana alokasi anggaran belanja hibah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2026 kini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, nilai bantuan yang diproyeksikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp5 miliar dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp1,2 miliar dinilai memerlukan pengawasan yang ekstra ketat.
Di tengah rencana kucuran dana miliaran rupiah tersebut, muncul persoalan mendasar mengenai kekosongan jabatan definitif pada posisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut.
Persoalan Legalitas dan Tanggung Jawab Anggaran
Analis Kebijakan Publik, Yadi Roqib Jabbar, memberikan catatan kritis terkait kondisi ini. Menurutnya, besarnya pagu anggaran yang direncanakan harus dibarengi dengan kepastian struktur organisasi yang mapan di dinas terkait.
”Kucuran dana hibah sebesar Rp6,2 miliar untuk dua organisasi besar itu bukan angka yang sedikit. Pertanyaannya, kapan Bupati Garut akan melantik Kadispora definitif? Ini krusial karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab administratif dan hukum dalam penggunaan dana publik,” ujar Yadi Roqib Jabbar, Sabtu, (10/1/2026).
Yadi menjelaskan bahwa posisi Kepala Dinas definitif memiliki kewenangan penuh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terutama dalam menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
”Jika terus dibiarkan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), ada batasan kewenangan yang bisa menghambat akselerasi program. Anggaran sebesar itu butuh sosok yang bisa bertanggung jawab penuh secara hukum agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Transparansi dan Verifikasi di Pertaruhkan
Lebih lanjut, Yadi Roqib Jabbar menekankan bahwa kehadiran Kadispora definitif sangat penting untuk menjamin objektivitas dalam proses verifikasi penerima hibah. Hal ini bertujuan agar penyaluran dana tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak pada prestasi olahraga dan pemberdayaan pemuda.
”Bupati harus segera mengambil langkah tegas. Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan dalam RKPD 2026 ini tersandera oleh persoalan birokrasi. Pelantikan Kadispora definitif adalah harga mati untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran hibah tersebut,” tambah Yadi.
Menanti Ketegasan Bupati
Hingga saat ini, publik dan para penggiat organisasi di Garut masih menanti langkah nyata dari pendopo untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Ketidakjelasan sosok definitif di pucuk pimpinan Dispora dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2026 mendatang.
Dengan pengawasan ketat dari elemen masyarakat dan analisis kebijakan yang tajam, kini bola panas berada di tangan Bupati Garut untuk segera memastikan tata kelola pemerintahan di sektor pemuda dan olahraga berjalan sesuai relnya demi kemajuan daerah. [JB/Red]
