GARUT, JABARBICARA.COM — Gelombang perlawanan warga Pasir Bajing yang dimotori oleh Ateng Sujana terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil dan pemerhati lingkungan di Kabupaten Garut. Dukungan tersebut kali ini datang dari Ahmad Sugianto, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Gunung Guntur (FKGG), yang akrab disapa Kang Uen, Senin (18/05/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, Kang Uen menilai gerakan warga Pasir Bajing merupakan bentuk perlawanan konstitusional atas buruknya tata kelola lingkungan hidup dan pengelolaan sampah di Kabupaten Garut, khususnya di kawasan TPAS Pasir Bajing, Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi.
Menurutnya, kondisi TPAS Pasir Bajing yang terus menuai protes publik menunjukkan lemahnya keseriusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Garut dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Sindiran Keras untuk Kadis DLHK dan Jajarannya
Dalam keterangannya, Kang Uen melontarkan kritik satir kepada Kepala DLHK Kabupaten Garut beserta jajaran teknis di bawahnya yang dinilai gagal memberikan perlindungan lingkungan dan pelayanan dasar kepada masyarakat terdampak.
“Kami ngahaturkeun nuhun ka Kadis Lingkungan Hidup sareng Kebersihan Kabupaten Garut katut para pembantuna anu tos ‘nertibkeun’ sampah di Garut. Kami ogé ngahaturkeun nuhun margi tos ngajamin kasehatan warga sabudeureun TPA, tos ngaberdayakeun masyarakat lokal, sareng tos mastikeun aliran cai bersih ngalir lancar ka warga Pasir Bajing,” sindir Kang Uen.
Pernyataan tersebut disampaikan secara satir sebagai bentuk kritik terhadap realitas di lapangan yang dinilai jauh dari standar pelayanan publik yang seharusnya diberikan pemerintah daerah.
FKGG menilai masyarakat sekitar TPAS hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari bau menyengat, kebocoran cairan lindi (leachate), ancaman pencemaran sumber air, hingga minimnya jaminan kesehatan bagi warga di kawasan ring satu TPAS.
FKGG: Jangan Sibuk Administrasi, Tapi Abai di Lapangan
Kang Uen menegaskan, apabila pelayanan publik benar-benar berjalan optimal, maka gelombang perlawanan warga tidak akan terus membesar.
“Lamun sadaya fungsi pelayanan tos jalan optimal, moal mungkin warga Pasir Bajing nepi ka ngalakukeun perlawanan terbuka. Ieu janten tamparan moral kanggo Kadis DLHK sareng seluruh jajaranna supaya henteu ukur aktif dina laporan administratif, tapi nyata hadir di tengah penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat sekitar TPAS yang selama ini menanggung dampak ekologis secara langsung tanpa kompensasi dan perlindungan yang memadai
Desak Evaluasi Total Tata Kelola TPAS
FKGG mendesak Pemerintah Kabupaten Garut segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola TPAS Pasir Bajing, termasuk penguatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih permanen, pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak, hingga percepatan transformasi sistem pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
“Masyarakat henteu butuh pencitraan. Warga butuh tindakan nyata. Jabatan publik éta amanah, sanés tempat nyusun laporan anu jauh tina kenyataan lapangan,” pungkas Kang Uen.
Forum Komunikasi Gunung Guntur
Sekretariat Bersama Pemerhati Lingkungan Kabupaten Garut
