GARUT,JABARBICARA.COM — Sorotan terhadap dunia pendidikan di Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, tampaknya belum juga surut. Setelah polemik wisata rombongan kepala sekolah, operator sekolah, pengawas sekolah hingga penilik pendidikan ke Pangandaran di tengah jam kerja menuai kritik tajam publik, kini muncul babak baru yang dinilai semakin memperlihatkan rapuhnya tata kelola birokrasi pendidikan di tingkat kecamatan.
Di tengah belum jelasnya hasil follow up yang sebelumnya dijanjikan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ai Sadidah, kondisi Kantor Korwil Pendidikan Kecamatan Sucinaraja justru disebut-sebut nyaris tanpa aktivitas. Ironisnya, situasi tersebut terjadi justru ketika sorotan publik sedang mengarah tajam ke lingkungan pendidikan Sucinaraja.
Informasi tersebut disampaikan salah seorang guru kelas di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Sucinaraja berinisial S, yang mengaku prihatin melihat kondisi lingkungan Korwil Pendidikan pascapolemik wisata.
Menurutnya, alih-alih melakukan pembenahan dan memperkuat disiplin kerja setelah menjadi perhatian media, suasana kantor Korwil Pendidikan Sucinaraja malah terkesan semakin lengang.
“Sekarang kantor Korwil seperti kuburan, sepi. Pengawas sekolah, penilik, sampai staf lain hampir tidak kelihatan. Harusnya setelah ramai diberitakan jadi evaluasi dan lebih semangat bekerja, ini malah seperti makin malas masuk kantor,” ujar S kepada media, Selasa (19/05/2026).
Ia menyebut, kondisi paling mencolok terlihat pada Senin, 18 Mei 2026, ketika kantor Korwil Pendidikan disebut nyaris kosong tanpa aktivitas berarti.
Menurut keterangannya, hampir tidak terlihat pegawai hadir sebagaimana biasanya.
“Senin kemarin hampir tidak ada yang datang. Siang hari cuma ada satu staf P3K sama dua operator sekolah,” ungkapnya.
Dua operator sekolah tersebut, lanjut S, sebelumnya memang pernah bertugas di lingkungan kantor Korwil sebelum akhirnya ditempatkan sebagai pegawai P3K di salah satu sekolah dasar di wilayah Desa Tegalpanjang.
Bagi S, situasi ini bukan lagi persoalan biasa, melainkan sinyal adanya persoalan serius di internal lingkungan pendidikan Kecamatan Sucinaraja.
Ia menilai lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ikut memperburuk keadaan.
“Yang bikin kecewa itu dinas seperti tidak tegas. Harusnya ada pengawasan serius, jangan dibiarkan,” katanya dengan nada geram.
Keluhan serupa juga datang dari sejumlah warga Sucinaraja yang mengaku mulai resah melihat kondisi birokrasi pendidikan di wilayah mereka.
Menurut warga, konflik internal yang sebelumnya mencuat akibat polemik wisata kini mulai terlihat dampaknya di lapangan.
“Terasa sekali sekarang. Kantor Korwil seperti kehilangan aktivitas, nyaris kosong. Konflik internal kelihatan nyata,” ujar salah seorang warga.
Mereka bahkan meminta agar persoalan ini tidak hanya menjadi urusan internal Dinas Pendidikan, tetapi segera mendapat perhatian serius dari berbagai unsur pemerintahan.
Warga mendesak Forkopimcam Sucinaraja, DPRD Kabupaten Garut, hingga Bupati dan Wakil Bupati Garut turun tangan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kondisi pendidikan di Kecamatan Sucinaraja.
“Kalau perlu diaudit saja, termasuk pengelolaan anggaran negara di lingkungan pendidikan Sucinaraja. Jangan sampai dibiarkan berlarut,” ujar warga lainnya.
Di tengah berkembangnya dinamika tersebut, muncul pula pandangan di masyarakat bahwa kondisi yang terjadi saat ini kemungkinan memiliki keterkaitan dengan kebijakan pembebastugasan sejumlah koordinator wilayah pendidikan di Kabupaten Garut yang sebelumnya sempat menjadi perbincangan.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kab Garut terkait minimnya aktivitas di lingkungan kantor.
Sementara itu, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ai Sadidah, yang sebelumnya menyatakan akan melakukan follow up atas polemik wisata Pangandaran, hingga kini juga belum memberikan hasil maupun penjelasan resmi.
Padahal, sejumlah media telah beberapa kali mencoba meminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp. Namun sampai saat ini, belum terdapat respons yang diberikan.
Kondisi tersebut akhirnya memunculkan kritik baru: apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut benar-benar serius melakukan pembenahan, atau justru memilih diam di tengah membesarnya persoalan?
Sebab ketika pengawasan dinilai melemah, kantor pelayanan pendidikan disebut sepi, dan polemik terus berkembang tanpa jawaban, yang dipertaruhkan bukan hanya kewibawaan lembaga—melainkan kepercayaan publik terhadap masa depan tata kelola pendidikan di Kecamatan Sucinaraja. (JB/RF)
