GARUT,JABARBICARA.COM– Polemik kegiatan reses anggota dewan di wilayah Desa Situsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, mencuat ke ruang publik setelah unggahan Kepala Desa (Kades) Situsari, Dudy Hamdani Rusman, ramai diperbincangkan di salah satu grup WhatsApp yang diketahui memiliki cukup banyak peserta.
Dalam unggahan yang disertai foto kegiatan reses tersebut, Kades Situsari melontarkan sindiran bernada tajam terkait pelaksanaan agenda anggota legislatif di wilayahnya yang disebut berlangsung tanpa koordinasi dengan pemerintah desa.
“Reses anggota Dewan di wilayah Situsari, tanpa koordinasi.. Mntap nya 🤣🤣🤣 lupa akan etika,” tulis Kades Situsari dalam unggahan di grup WhatsApp yang kemudian menjadi perhatian sejumlah peserta grup.
Unggahan itu pun memantik berbagai respons, terlebih karena menyentuh persoalan etika komunikasi dan hubungan koordinatif antara wakil rakyat dengan pemerintah desa sebagai pemangku wilayah administratif.
Saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp, Kepala Desa Situsari menegaskan bahwa pada prinsipnya dirinya tidak mempermasalahkan adanya kegiatan reses anggota DPRD di wilayah desanya. Namun, ia menyoroti minimnya komunikasi sebelum kegiatan dilaksanakan.
“Dalam hal ini tidak ada keberatan untuk melakukan reses di wilayah kami,” ujar Dudy Hamdani Rusman kepada media ini, Selasa,19/05/2026.
Menurutnya, yang menjadi persoalan bukan substansi kegiatan reses, melainkan tidak adanya pemberitahuan ataupun koordinasi sejak awal kepada pihak pemerintah desa.
“Koordinasi yang dimaksud adalah pemberitahuan kegiatan dari awal,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah pemerintah desa sebelumnya menerima informasi terkait agenda reses tersebut, Kades Situsari menjawab singkat namun tegas.
“Tidak,” ungkapnya.
Lebih jauh, Dudy juga menyinggung persoalan etika dalam pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di wilayah administratif desa.
“Iya, minim etika,” katanya saat ditanya apakah kejadian ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan penghormatan terhadap pemerintah desa.
Meski demikian, Dudy berharap polemik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Ia menginginkan adanya komunikasi yang baik agar pemerintah desa dapat ikut membantu memfasilitasi kegiatan yang berlangsung di wilayahnya.
“Harapan untuk ke depan lakukan koordinasi dan komunikasi, biar desa juga membantu untuk memfasilitasi kegiatan,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang diterima Kepala Desa dari Kepala Dusun setempat, kegiatan reses tersebut disebut berlangsung di wilayah Kampung Cisaradan RT 04 RW 05, dengan peserta didominasi warga sekitar lokasi kegiatan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Anggota DPRD yang menggelar kegiatan reses maupun partai politik terkait belum dapat dimintai keterangan dan tanggapan resmi guna memperoleh keberimbangan informasi atas polemik yang berkembang. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan publik: apakah agenda serap aspirasi rakyat seharusnya tetap mengedepankan etika koordinasi dengan pemerintah wilayah setempat? (JB/RF)
