GARUT, JABARBICARA.COM-
Setelah Picu Tanda Tanya Publik, Pengelola Sebut Perbaikan Fasilitas Limbah Sedang Dikebut, Setelah sempat memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan publik, pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Garut Sucinaraja Sukalaksana akhirnya memberikan penjelasan terkait penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya diumumkan melalui surat resmi bernomor 003/SPPG-YDHWH/V/2026.
Person in Charge (PIC) Dapur SPPG Sukalaksana, Mamat Wilden, saat ditemui awak media di lokasi dapur SPPG Desa Sukalaksana, Kecamatan Sucinaraja, Minggu (31/5/2026), membenarkan bahwa surat penghentian sementara yang beredar di masyarakat memang diterbitkan oleh pihak SPPG.
Menurut Mamat, penghentian sementara operasional bukan disebabkan oleh persoalan distribusi maupun penghentian program secara permanen, melainkan karena adanya evaluasi terhadap sarana pendukung yang dinilai belum optimal.
“Betul, surat itu dari SPPG. Dapur ini memang baru beroperasi sekitar dua minggu lebih. Selain itu kami juga belum mendapatkan pencairan anggaran berikutnya dari BGN. Yang utama saat ini ada perbaikan sarana fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai belum optimal oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini sedang kami perbaiki dan mudah-mudahan satu atau dua hari ke depan sudah rampung,” ujar Mamat Wilden.
Penjelasan tersebut setidaknya menjawab sebagian pertanyaan publik yang sebelumnya muncul setelah surat penghentian sementara hanya menyebutkan adanya arahan dari Badan Gizi Nasional tanpa penjelasan rinci mengenai penyebabnya.
Mamat juga menjelaskan bahwa bangunan yang saat ini digunakan sebagai dapur SPPG merupakan aset milik keluarganya yang dipergunakan oleh yayasan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis.
“Lokasi dapur ini milik orang tua saya, milik keluarga, yang digunakan oleh pihak yayasan untuk operasional SPPG,” katanya.
Ia menambahkan, dapur SPPG Sukalaksana saat ini melayani penerima manfaat dari wilayah Desa Sukalaksana, termasuk siswa di SDN 1 Sukalaksana dan SDN 2 Sukalaksana. Namun jumlah penerima manfaat masih relatif terbatas karena dapur tersebut baru berdiri dan belum lama beroperasi.
“Dapur ini melayani penerima manfaat di wilayah Sukalaksana. Jumlah penerima manfaatnya juga masih belum optimal karena memang dapur ini masih baru,” tambahnya.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan publik masih belum seluruhnya terjawab. Salah satunya mengenai kepastian operasional selama masa penghentian sementara berlangsung. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apakah distribusi MBG akan dialihkan ke SPPG lain atau menunggu dapur Sukalaksana kembali beroperasi.
Saat ditanya mengenai kemungkinan konfirmasi langsung kepada Kepala SPPG Sukalaksana Sucinaraja Garut, Fadhlan Koirur Romadhon, Mamat menjelaskan bahwa yang bersangkutan sedang berada di Bandung dan tidak berada di lokasi saat kunjungan media dilakukan.
“Pak Kepala SPPG sedang ke Bandung, tidak ada di tempat. Untuk nomor kontaknya saya juga tidak memiliki,” ujarnya.
Keterangan tersebut kembali menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme komunikasi publik dalam pengelolaan program yang menjadi perhatian masyarakat luas. Sebelumnya, surat penghentian sementara yang beredar juga tidak mencantumkan nomor kontak atau narahubung resmi yang dapat dihubungi untuk memperoleh informasi lanjutan.
Dari hasil pantauan di lapangan, lokasi dapur SPPG berada di kawasan perbatasan antara Desa Sukalaksana dan Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja. Secara administratif bangunan dapur berada di wilayah Desa Sukalaksana, sementara tepat di seberang jalan telah memasuki wilayah Desa Linggamukti.
Selain itu, akses menuju dapur berada di ruas jalan desa yang relatif sempit, sehingga aspek kelayakan sarana pendukung dan standar operasional menjadi perhatian penting mengingat program tersebut berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan pelayanan bagi para siswa penerima manfaat.
Meski penjelasan mengenai perbaikan IPAL mulai terungkap, publik masih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait status anggaran, keberlanjutan distribusi MBG selama masa penghentian, serta kepastian waktu operasional kembali berjalan normal.
Transparansi informasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program strategis nasional di bidang pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah.(JB/RF)
