GARUT, JABARBICARA.COM – Penyegaran organisasi kembali bergulir di lingkungan Polres Garut. Sejumlah pejabat utama dan kepala kepolisian sektor (Kapolsek) mendapat penugasan baru menyusul terbitnya surat telegram mutasi jabatan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), Kamis (22/10/2026).
Rotasi tersebut mencakup jabatan Kasatresnarkoba, Kasatbinmas, hingga sejumlah Kapolsek di wilayah hukum Polres Garut. Pergeseran ini menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus pembinaan karier personel untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin optimal.
Namun, mutasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi. Tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan setiap pejabat baru dalam menerjemahkan amanah tersebut menjadi pelayanan yang cepat, profesional, humanis, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Berdasarkan surat telegram tersebut, AKP Usep Sudirman, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasatresnarkoba Polres Garut, mendapat penugasan baru sebagai Kasatreskrim Polres Sumedang. Posisi Kasatresnarkoba Polres Garut selanjutnya dipercayakan kepada AKP Asep Musa Dinata, S.I.P., M.M., C.P.H.R., yang sebelumnya menjabat Kasatresnarkoba Polres Banjar.
Sementara itu, IPTU H. Muslih Hidayat, S.H., yang sebelumnya menjabat Ps. Kapolsek Pakenjeng, mendapat penugasan sebagai Kasatbinmas Polres Garut. Adapun jabatan Ps. Kapolsek Pakenjeng akan diemban IPDA R. Roni Nursapta Mulyadi, S.E., yang sebelumnya bertugas sebagai Wakapolsek Pameungpeuk.
Pergantian juga menyentuh jajaran Kapolsek. AKP Asep Pujaeri, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Cisewu, mendapat penugasan sebagai Ps. Kapolsek Samarang. Selanjutnya, IPTU Fajar Bayu Rahman, yang sebelumnya menjabat Panitopsnal Unit Intelkam Polsek Garut Kota, ditugaskan sebagai Ps. Kapolsek Cisewu.
Adapun IPTU Zainuddin, yang sebelumnya menjabat Ka SPKT Polres Garut, mendapat penugasan sebagai Ps. Kapolsek Malangbong.
TIGA PEJABAT MASUK PENEMPATAN PURNA TUGAS
Selain rotasi jabatan, surat telegram tersebut juga mencatat penempatan dalam rangka pensiun bagi tiga pejabat, yakni KOMPOL Aam Kunaepi, S.I.P., yang sebelumnya menjabat Kasatbinmas Polres Garut; KOMPOL Hilman Nugraha, S.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Samarang; serta AKP Suarna, yang sebelumnya menjabat Kapolsek Malangbong.
Perubahan susunan pejabat ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian, memperkuat koordinasi internal, serta meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.
KAPOLRES: JABATAN ADALAH AMANAH, PELAYANAN HARUS MENINGKAT
Kapolres Garut, AKBP Niko N. Adi Putra, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri, baik sebagai bagian dari penyegaran maupun pengembangan karier personel.
Ia berharap para pejabat yang mendapat amanah baru segera beradaptasi, memahami karakteristik wilayah tugas, serta menjalankan tanggung jawab secara profesional dan penuh integritas.
“Mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bagian dari penyegaran dan pengembangan karier personel. Saya berharap para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar AKBP Niko N. Adi Putra saat ditemui awak media.
Kapolres juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, setiap pejabat harus mampu menghadirkan pelayanan yang responsif, humanis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa keberhasilan rotasi tidak cukup diukur dari perubahan struktur jabatan. Kinerja nyata, kecepatan merespons laporan warga, kepastian penanganan perkara, serta sikap personel dalam memberikan pelayanan merupakan hal-hal yang turut menentukan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
UJIAN SESUNGGUHNYA ADA PADA KINERJA
Dengan komposisi pejabat yang baru, masyarakat tentu berharap pelayanan kepolisian di Kabupaten Garut semakin mudah diakses, transparan, dan profesional. Penanganan gangguan kamtibmas, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pembinaan masyarakat, hingga respons terhadap pengaduan warga membutuhkan kepemimpinan yang sigap dan berorientasi pada hasil.
Rotasi jabatan merupakan kewenangan organisasi. Namun, bagi masyarakat, ukuran keberhasilannya tetap sederhana: apakah pelayanan semakin baik, apakah persoalan ditangani secara serius, dan apakah aparat hadir ketika warga membutuhkan perlindungan.
Karena itu, amanah baru yang diemban para pejabat Polres Garut diharapkan tidak berhenti pada serah terima jabatan dan penyesuaian administratif. Lebih dari itu, mutasi harus menjadi momentum memperkuat pengabdian, menjaga integritas, serta membuktikan bahwa Polri hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
(JB/RF)
