GARUT, JABARBICARA.COM – Memasuki musim penghujan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dituntut tidak sekadar mengumbar imbauan dan menyusun rencana mitigasi bencana. Langkah nyata, evaluasi menyeluruh, serta tindakan konkret di lapangan menjadi keharusan untuk melindungi masyarakat dari ancaman tanah longsor, banjir bandang, dan berbagai dampak kerusakan lingkungan.
Akademisi sekaligus pemerhati kebijakan, Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si., melontarkan kritik tegas terhadap pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Ia mengingatkan, mitigasi tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi, pernyataan kesiapsiagaan, atau sekadar wacana tanpa kejelasan realisasi.
Menurut Jajang, musim penghujan seharusnya menjadi momentum bagi Pemkab Garut untuk mengevaluasi secara serius kondisi wilayah rawan bencana, mulai dari Garut Selatan, Garut Utara, hingga kawasan perkotaan. Pemerintah harus memastikan setiap potensi ancaman diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang mengancam keselamatan warga.
“Persoalan bencana di Kabupaten Garut bukan hanya tentang datangnya musim hujan. Kita harus berani mengevaluasi tata ruang wilayah, kondisi lingkungan, sistem drainase, infrastruktur jalan, serta kesiapan pemerintah dalam melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana,” ungkap Jajang.
Jangan Sampai Pemerintah Baru Bergerak Setelah Bencana Terjadi
Jajang menilai, mitigasi bencana semestinya mengedepankan langkah pencegahan, bukan hanya respons setelah terjadi longsor, banjir, atau kerusakan infrastruktur. Pemerintah harus mampu membaca potensi risiko berdasarkan kondisi geografis, riwayat kejadian bencana, kerentanan lingkungan, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
Ia juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kerusakan lingkungan akibat bencana pada tahun-tahun sebelumnya yang masih membutuhkan perhatian serius. Jalan, jembatan, drainase, fasilitas pendidikan, kawasan permukiman, hingga akses transportasi masyarakat pedesaan perlu dievaluasi agar kerentanan yang sama tidak terus berulang.
Salah satu kawasan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius adalah Cigangsa, Kecamatan Cisurupan. Wilayah tersebut perlu dicermati dari aspek potensi kerawanan bencana, keselamatan permukiman, serta perlindungan fasilitas pendidikan yang berada di kawasan berisiko.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak dini. Hujan dengan intensitas yang belum terlalu tinggi saja sudah memunculkan berbagai kejadian longsor dan banjir di sejumlah wilayah. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur, tata ruang, dan sistem mitigasi bencana,” tegasnya.
Bagi Jajang, kondisi tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Evaluasi tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi harus dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung di lapangan, penetapan prioritas penanganan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Jajang Desak Bupati Garut Kendalikan OPD, Pastikan Ada Eksekusi
Jajang juga menekankan pentingnya peran Bupati Garut dalam memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bergerak secara terkoordinasi dan bertanggung jawab.
Menurutnya, persoalan mitigasi bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi. Penanganannya membutuhkan sinergi BPBD, perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan lingkungan hidup, sektor pendidikan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta unsur terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Setiap program, kata dia, harus memiliki target yang terukur, jadwal pelaksanaan, kejelasan penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Garut tidak boleh terus-menerus terjebak dalam persoalan bencana yang berulang tanpa penyelesaian mendasar. Bupati harus bekerja ekstra, memastikan seluruh OPD bergerak, bukan hanya membangun komunikasi dan wacana tanpa realisasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tandas Jajang.
Ia mengingatkan, keberhasilan pemerintah dalam menghadapi musim penghujan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi atau rapat koordinasi. Ukuran utamanya adalah sejauh mana risiko bencana dapat dikurangi, infrastruktur rentan ditangani, sistem peringatan dini berfungsi, dan masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai.
Lima Agenda Mendesak yang Harus Dieksekusi Pemkab Garut
Untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan, Jajang menekankan lima agenda evaluasi yang perlu menjadi perhatian serius Pemkab Garut.
1. Pemetaan menyeluruh wilayah rawan bencana
Pemkab Garut perlu memperbarui pemetaan kawasan rawan longsor, banjir bandang, dan banjir perkotaan di Garut Selatan, Garut Utara, serta wilayah perkotaan. Hasil pemetaan harus menjadi dasar penentuan prioritas pencegahan dan penanganan.
2. Percepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana
Jalan, jembatan, drainase, fasilitas pendidikan, serta kawasan permukiman yang mengalami kerusakan harus dievaluasi dan ditangani berdasarkan tingkat risiko serta urgensi kebutuhan masyarakat.
3. Evaluasi tata ruang dan kerusakan lingkungan
Pemerintah perlu mengkaji kesesuaian pemanfaatan ruang, alih fungsi lahan, kondisi daerah resapan air, dan pengelolaan lingkungan. Pengawasan harus diperkuat agar aktivitas yang meningkatkan risiko bencana dapat dikendalikan sesuai ketentuan.
4. Perkuat perlindungan masyarakat pedesaan
Desa-desa dengan tingkat kerawanan tinggi perlu mendapatkan dukungan mitigasi yang memadai, termasuk jalur evakuasi, edukasi kebencanaan, sistem peringatan dini, dan kesiapan anggaran berdasarkan kebutuhan serta tingkat risiko.
5. Pengawasan ketat dan pelaporan terbuka kepada publik
Seluruh OPD terkait harus memastikan program mitigasi benar-benar dilaksanakan. Pemeriksaan lapangan, evaluasi berkala, dan pelaporan progres penanganan secara transparan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja.
Mitigasi Bukan Sekadar Program, Keselamatan Warga Taruhannya
Jajang menegaskan, ancaman bencana yang berulang harus menjadi momentum untuk membenahi pola penanganan secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi harus mampu membangun sistem pencegahan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Ia mendorong Pemkab Garut untuk menjadikan mitigasi sebagai prioritas lintas sektor, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki tindak lanjut yang jelas. Tanpa pengawasan dan eksekusi yang konsisten, berbagai rencana berisiko berhenti sebagai dokumen tanpa memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.
Kritik yang disampaikan Jajang menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan bukan perkara seremonial. Di balik setiap titik rawan longsor dan banjir, terdapat keselamatan warga, keberlangsungan aktivitas ekonomi, akses pendidikan, serta kehidupan masyarakat yang harus dilindungi.
Pesannya tegas: Pemkab Garut harus membuktikan keseriusan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Mitigasi bencana wajib dieksekusi sebelum ancaman berubah menjadi tragedi.
Jajang Saepuloh, S.IP., M.Si.
Akademisi dan Pemerhati Kebijakan
Redaksi Jabarbicara.com membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi bagi Pemkab Garut maupun pihak terkait demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.(JB/RF)
