GARUT,JABARBICARA.COM- Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SDN 4 Maripari, Kabupaten Garut, mulai menjadi sorotan. Bukan semata karena nilai anggarannya yang mencapai Rp1.117.015.916, tetapi juga karena muncul informasi mengenai keterlibatan sejumlah tenaga kerja dari luar wilayah dalam pelaksanaan proyek yang disebut menggunakan mekanisme swakelola.
Informasi yang diterima redaksi pada Senin (16/11/2026) menyebutkan, sedikitnya enam orang tenaga kerja disebut berasal dari luar wilayah dan terlibat dalam pekerjaan revitalisasi SDN 4 Maripari.
“SD Maripari 4 pagawena loba urang luar,” demikian informasi yang diterima redaksi.
Keterangan lain yang diperoleh menyebutkan, enam tenaga kerja tersebut diduga merupakan orang yang dibawa atau direkomendasikan oleh pihak tertentu. Sementara itu, masyarakat sekitar yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan disebut tidak seluruhnya memperoleh kesempatan untuk terlibat.
“Pegawai bawaan orang pengusung, enam orang dari luar daerah. Padahal orang daerah banyak yang masih membutuhkan kerjaan,” demikian keterangan yang diterima redaksi.
Redaksi menegaskan, informasi tersebut masih merupakan keterangan awal dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran. Namun, karena menyangkut proyek pemerintah dengan anggaran lebih dari Rp1,1 miliar, persoalan tersebut patut diklarifikasi secara terbuka.
Pertanyaan publik pun menjadi sederhana: jika proyek dilaksanakan dengan semangat swakelola dan pemberdayaan masyarakat, apa dasar penggunaan tenaga kerja dari luar wilayah tersebut?
SWAKELOLA, TAPI KENAPA TENAGA KERJA DARI LUAR?
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.
Dalam konteks pelaksanaan swakelola, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting yang tidak semestinya berhenti sebatas administrasi.
Karena itu, apabila benar terdapat enam pekerja dari luar wilayah, sejumlah pertanyaan layak diajukan.
Apakah mereka memiliki keahlian atau kompetensi khusus?
Apakah tenaga kerja tersebut dibutuhkan karena pekerjaan tertentu memang memerlukan keahlian yang tidak tersedia di lingkungan sekitar?
Siapa yang merekrut?
Siapa yang menentukan?
Apakah masyarakat sekitar sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk terlibat?
Ataukah benar terdapat pihak tertentu yang membawa atau merekomendasikan tenaga kerja tersebut?
Pertanyaan itu penting bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara benar-benar berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Sebab swakelola semestinya tidak berhenti sebagai istilah dalam dokumen, tetapi harus terlihat dalam praktik pelaksanaan di lapangan.
DALIH “BIAR TIDAK CANGGUNG” JADI PERTANYAAN BARU
Sorotan semakin menguat setelah redaksi memperoleh informasi mengenai alasan penggunaan tenaga kerja dari luar yang disebut-sebut berkaitan dengan persoalan “canggung” ketika menemukan kesalahan dalam pekerjaan.
Jika informasi tersebut benar, alasan itu tentu perlu dijelaskan secara utuh.
Dalam proyek yang dibiayai APBN, pertimbangan utama semestinya adalah kompetensi, kebutuhan teknis, mekanisme pelaksanaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Bukan semata-mata persoalan dekat atau tidak dekat dengan pekerja.
Jika tenaga kerja dari luar memang dipilih karena memiliki kompetensi tertentu, publik tentu dapat memahami sepanjang terdapat dasar yang jelas.
Namun jika alasan utamanya adalah untuk menghindari rasa sungkan ketika melakukan pengawasan atau koreksi pekerjaan, pertanyaan berikutnya justru semakin penting:
Apakah masyarakat sekitar harus kehilangan kesempatan bekerja hanya karena dianggap terlalu dekat dengan pihak sekolah atau pelaksana?
Di sinilah penjelasan resmi dari pihak sekolah dan P2SP dibutuhkan.
Rp1,117 MILIAR UANG NEGARA, SETIAP PROSES WAJIB BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Nilai revitalisasi SDN 4 Maripari yang tercantum sebesar Rp1.117.015.916 bukan angka kecil.
Karena bersumber dari APBN, publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Mulai dari siapa yang mengelola, siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana tenaga kerja ditentukan, berapa jumlah pekerja, bagaimana standar pembayaran ditetapkan, hingga apakah seluruh pembayaran tercatat dalam administrasi proyek.
Begitu pula dengan dokumen RAB, gambar teknis, administrasi P2SP, daftar tenaga kerja, bukti pembayaran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan revitalisasi.
Sebab transparansi proyek pemerintah bukan hanya soal bangunan yang terlihat berdiri, tetapi juga proses yang berlangsung di balik bangunan tersebut.
P2SP JANGAN SEKADAR FORMALITAS
Posisi P2SP dalam pelaksanaan revitalisasi juga menjadi bagian yang perlu mendapat penjelasan.
Publik patut mengetahui siapa Ketua P2SP SDN 4 Maripari, bagaimana struktur kepengurusannya, apa saja kewenangannya, serta sejauh mana P2SP terlibat dalam pengambilan keputusan selama proyek berlangsung.
Termasuk dalam urusan tenaga kerja.
Apakah enam pekerja dari luar tersebut diketahui dan disetujui P2SP?
Siapa yang melakukan perekrutan?
Apakah terdapat daftar tenaga kerja resmi?
Apakah masyarakat sekitar sebelumnya telah diberi kesempatan untuk bekerja?
Apakah seluruh pembayaran tenaga kerja masuk dalam administrasi proyek?
Dan yang tak kalah penting:
Apakah seluruh proses tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan mekanisme revitalisasi yang berlaku?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar bantahan.
Sebab jangan sampai swakelola hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah ketika diuji dalam praktik.
15 PERTANYAAN REDAKSI, JAWABAN SUBSTANTIF MASIH DINANTI
Untuk menguji informasi yang beredar, wartawan Jabarbicara.com telah menghubungi Asep selaku Plt. Kepala SDN 4 Maripari melalui WhatsApp pada Senin (16/11/2026).
Redaksi menyampaikan 15 pertanyaan terkait pelaksanaan revitalisasi, mulai dari dasar penetapan sekolah sebagai penerima program, sumber dan nilai anggaran, pencairan dana, struktur P2SP, kewenangan pengelolaan keuangan, RAB, gambar teknis, konsultan, perubahan pekerjaan, hingga mekanisme perekrutan tenaga kerja.
Khusus mengenai tenaga kerja dari luar, redaksi meminta penjelasan mengenai:
- alasan penggunaan tenaga kerja dari luar wilayah;
- siapa yang merekrut dan menentukan;
- alasan enam orang tersebut dipilih;
- kompetensi atau keahlian yang dimiliki;
- keterlibatan masyarakat sekitar;
- ada atau tidaknya rekomendasi dari pihak tertentu;
- serta kesesuaian mekanisme tersebut dengan petunjuk teknis revitalisasi.
Namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban substantif atas seluruh pertanyaan tersebut.
Dalam komunikasi WhatsApp, Asep menyampaikan:
“Punten abdi tcn beres nju pembinaan.”
Redaksi kemudian memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan kegiatan pembinaan dan menunggu jawaban lanjutan.
Namun sampai berita ini ditulis, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai substansi persoalan yang dikonfirmasi.
BUKAN MENUDUH, TAPI PUBLIK BERHAK TAHU
Jabarbicara.com tidak menyimpulkan bahwa penggunaan tenaga kerja dari luar wilayah merupakan pelanggaran.
Untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, tentu diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen, petunjuk teknis, struktur dan kewenangan P2SP, daftar tenaga kerja, RAB, bukti pembayaran, serta mekanisme pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
Namun, munculnya informasi mengenai enam tenaga kerja dari luar wilayah tetap layak diklarifikasi karena berkaitan langsung dengan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam proyek yang bersumber dari APBN.
Apabila kemudian ditemukan bahwa perekrutan dilakukan berdasarkan kepentingan tertentu tanpa dasar yang jelas, tentu persoalannya menjadi lain.
Sebaliknya, apabila keenam pekerja tersebut memang memiliki kompetensi khusus dan direkrut melalui mekanisme yang sah, penjelasan tersebut justru akan membantu meluruskan informasi yang berkembang.
Karena itu, dokumen dan penjelasan terbuka jauh lebih kuat daripada sekadar bantahan.
JANGAN SAMPAI SWAKELOLA HANYA MENJADI LABEL
Revitalisasi sekolah seharusnya bukan hanya menghasilkan bangunan yang lebih baik.
Program tersebut juga harus meninggalkan jejak tata kelola yang baik: transparan, akuntabel, melibatkan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai uang negara masuk ke sebuah wilayah, tetapi masyarakat di sekitar justru hanya menjadi penonton.
Jangan sampai istilah swakelola terdengar kuat dalam dokumen, namun dalam praktiknya keputusan-keputusan penting justru tidak diketahui secara terbuka.
Dan jangan sampai P2SP hanya hadir ketika dokumen membutuhkan tanda tangan, tetapi sulit diketahui perannya ketika publik mempertanyakan proses pelaksanaan.
Jika enam pekerja tersebut memang tenaga ahli, jelaskan keahlian dan dasar perekrutannya.
Jika masyarakat sekitar telah dilibatkan, jelaskan mekanismenya.
Jika tidak ada pihak tertentu yang menitipkan atau membawa tenaga kerja, sampaikan secara terbuka.
Jika seluruh penggunaan anggaran telah sesuai RAB, dokumen dapat menjadi jawabannya.
Sebab APBN bukan uang milik kepala sekolah.
Bukan uang milik P2SP.
Bukan pula uang milik pihak yang dianggap sebagai pengusung program.
Itu uang rakyat.
Karena itu, rakyat berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan.
PERTANYAAN BESARNYA: SIAPA YANG MENENTUKAN?
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang siapa yang bekerja di SDN 4 Maripari.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Siapa yang menentukan tenaga kerja tersebut?
Jika P2SP, atas dasar apa?
Jika pihak sekolah, berdasarkan kewenangan yang mana?
Jika ada pihak lain yang merekomendasikan, siapa dan apa kapasitasnya?
Dan jika benar ada pihak tertentu yang membawa tenaga kerja dari luar, apa dasar keterlibatan pihak tersebut dalam menentukan pelaksana proyek yang bersumber dari APBN?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang hingga kini masih menunggu jawaban.
Jabarbicara.com tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Plt. Kepala SDN 4 Maripari, Ketua P2SP, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, maupun pihak lain yang disebut atau berkepentingan untuk menyampaikan hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi.
Sebab bagi pers, mengkritisi bukan berarti menghakimi. Bertanya bukan berarti menuduh. Dan memberikan ruang klarifikasi adalah bagian dari menjaga pemberitaan tetap berimbang dan profesional.
(JB/RF)










