GARUT,JABARBICARA.COM- Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 3 Sukasono, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, mulai menuai sorotan. Pembongkaran atap gedung sekolah yang telah berlangsung selama tiga hari justru menyisakan sejumlah pertanyaan serius, mulai dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), transparansi kegiatan, hingga mekanisme pelaksanaan revitalisasi.
Pembongkaran diketahui dimulai pada Selasa, 10 November 2026. Hingga Kamis, 12 November 2026, aktivitas pembongkaran masih berlangsung.
Namun, di tengah pekerjaan yang sudah berjalan, papan informasi proyek belum terlihat terpasang di lokasi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat semestinya dapat mengetahui secara terbuka nama kegiatan, sumber dan nilai anggaran, volume pekerjaan, pelaksana, serta jangka waktu pelaksanaan proyek yang menggunakan dana publik.
Bukan hanya persoalan papan informasi.
Aspek keselamatan kerja juga menjadi sorotan setelah aktivitas para pekerja di lokasi terekam dalam sebuah video.
Dalam video tersebut terlihat tiga orang pekerja berada di atas rangka atap kayu yang telah terbuka. Mereka tampak bekerja tanpa helm keselamatan, tanpa full body harness, tanpa jaring pengaman, dan tanpa perancah pengaman.
Pekerjaan juga dilakukan di sekitar lintasan kabel listrik serta berada di sisi jalan umum. Tidak terlihat pembatas area kerja yang memadai untuk memisahkan lokasi pembongkaran dengan aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar K3 dalam pekerjaan pembongkaran bangunan.
Jika keselamatan pekerja merupakan bagian yang tidak boleh ditawar dalam pekerjaan konstruksi, siapa yang bertanggung jawab memastikan standar keselamatan benar-benar diterapkan di lapangan?
TIGA HARI BEKERJA, PAPAN INFORMASI BELUM TERLIHAT
Pekerjaan fisik sudah berjalan sejak 10 November 2026. Namun hingga memasuki hari ketiga, papan informasi kegiatan belum terlihat di lokasi.
Ketiadaan papan informasi bukan sekadar persoalan administratif. Dalam proyek yang menggunakan anggaran publik, papan informasi merupakan salah satu instrumen transparansi agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang sedang dilaksanakan di wilayahnya.
Publik berhak mengetahui setidaknya siapa pelaksana kegiatan, berapa nilai anggarannya, apa sumber dananya, berapa volume pekerjaan, serta kapan pekerjaan dimulai dan harus selesai.
Tanpa informasi tersebut, masyarakat praktis hanya dapat melihat bangunan dibongkar tanpa mengetahui secara utuh apa yang sebenarnya sedang dikerjakan dan dengan anggaran berapa.
PEMDES SUKASONO: BELUM MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN
Sorotan semakin menguat setelah Pemerintah Desa Sukasono mengaku belum menerima pemberitahuan tertulis terkait kegiatan pembongkaran maupun rencana revitalisasi tersebut.
Sekretaris Desa Sukasono, Iqbal Baetulrohmat, mengatakan hingga berita ini diturunkan pihak desa belum menerima surat resmi.
“Kami belum mendapatkan informasi secara tertulis terkait kegiatan pembongkaran dan pembangunan tersebut,” ujar Iqbal kepada wartawan.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas publik di wilayah desa.
Apalagi pembongkaran bangunan sekolah tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan pekerja, keamanan lingkungan sekitar, aktivitas masyarakat, serta keberadaan aset pemerintah daerah.
Siapa yang memberikan instruksi pembongkaran? Siapa yang bertanggung jawab di lapangan? Dan kepada siapa seluruh kegiatan tersebut dilaporkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban resmi.
SEBELUM ATAP DIBONGKAR, SUDAH ADA DUA KALI MUSYAWARAH
Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan telah dimulai beberapa hari sebelum pembongkaran.
Pada Kamis, 5 November 2026, digelar musyawarah pertama bersama orang tua siswa.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa SDN 3 Sukasono akan mendapatkan Dana Revitalisasi. Namun, menurut informasi yang diterima masyarakat, nilai nominal bantuan tidak disampaikan secara terbuka.
Masyarakat justru mendapat informasi mengenai adanya potongan sekitar 35 persen oleh pihak yang disebut sebagai pengusung.
Informasi ini tentu membutuhkan penjelasan dan pembuktian melalui dokumen resmi.
Pertanyaan publik pun mengemuka: 35 persen tersebut merupakan potongan untuk apa, siapa yang menetapkan, dan apa dasar hukumnya?
Pada Jumat, 6 November 2026, kembali dilakukan musyawarah yang kali ini khusus dihadiri bapak-bapak orang tua siswa.
Agendanya antara lain pendataan masyarakat yang bersedia menjadi tenaga kerja, baik tukang maupun laden.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Sekolah disebut menyampaikan bahwa pekerjaan atap baja ringan sudah ada pihak yang akan mengerjakan, yang disebut berasal dari pihak dinas.
Informasi tersebut juga membutuhkan klarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi berbeda mengenai mekanisme swakelola dalam pelaksanaan revitalisasi.
Kemudian pada Senin, 9 November 2026, dilakukan pertemuan persiapan pembongkaran yang disebut hanya dihadiri para pendaftar pekerja.
Sehari kemudian, Selasa, 10 November 2026, pembongkaran dimulai.
KOMITE SEKOLAH DAN P2SP IKUT DIPERTANYAKAN
Persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah keberadaan Komite Sekolah dan P2SP.
Menurut informasi masyarakat, sebagian besar pengurus Komite Sekolah lama yang terbentuk pada era dua kepala sekolah definitif sejak sekitar tahun 2010-an telah meninggal dunia.
Disebutkan hanya tersisa satu orang, namun tidak aktif.
Saat ini muncul nama Ustaz Hendrik sebagai Ketua Komite Sekolah.
Masyarakat menyebut Hendrik merupakan putra salah seorang anggota komite yang telah meninggal dunia dan juga disebut sebagai adik kandung Kepala SDN 3 Sukasono, Undang Soleh.
Informasi tersebut belum mendapatkan klarifikasi dari pihak sekolah maupun yang bersangkutan.
Masyarakat mempertanyakan kapan Komite Sekolah baru dibentuk, siapa saja anggotanya, serta apakah proses pembentukannya dilakukan melalui musyawarah sebagaimana mestinya.
Sorotan semakin mengemuka karena Ketua Komite tersebut juga disebut merangkap sebagai P2SP dalam kegiatan revitalisasi.
Jika informasi tersebut benar, publik tentu berhak mengetahui dasar penetapan, mekanisme pembentukan, serta dokumen resmi yang mendasarinya.
DAFTAR PEKERJA JUGA DIMINTA DIBUKA
Masyarakat juga mempertanyakan informasi mengenai daftar tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan revitalisasi.
Salah satu informasi yang berkembang menyebut adanya seorang adik kandung kepala sekolah yang disebut tidak memiliki keahlian sebagai tukang, namun tercatat dalam daftar absensi sebagai tukang.
Informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum diverifikasi melalui dokumen dan keterangan pihak terkait.
Karena menyangkut penggunaan anggaran publik, daftar pekerja, posisi pekerjaan, serta pembayaran upah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
K3 JANGAN SAMPAI HANYA JADI SINGKATAN
Persoalan paling kasatmata di lokasi adalah keselamatan kerja.
Aktivitas pembongkaran atap dilakukan pada ketinggian, sementara dalam video yang beredar terlihat pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan yang semestinya.
Tidak tampak helm keselamatan, full body harness, jaring pengaman maupun pembatas area kerja.
Padahal pekerjaan pembongkaran memiliki risiko jatuh, tertimpa material, tersengat listrik, hingga membahayakan warga yang berada di sekitar lokasi.
Karena itu, penerapan K3 tidak seharusnya berhenti sebagai tulisan dalam dokumen proyek.
K3 bukan sekadar tiga huruf yang dicantumkan dalam administrasi. K3 menyangkut keselamatan manusia.
Jika pekerja harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk membongkar atap sekolah, maka persoalan tersebut patut mendapat perhatian serius dari pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
TUJUH DOKUMEN YANG PATUT DIBUKA
Untuk menjawab berbagai pertanyaan publik, sedikitnya terdapat tujuh dokumen yang perlu dijelaskan secara terbuka:
- SK Komite Sekolah beserta berita acara pembentukannya;
- SK P2SP beserta berita acara musyawarah pembentukannya;
- RAB dan nilai total Dana Revitalisasi;
- Dasar dan penjelasan resmi mengenai informasi potongan sekitar 35 persen;
- Dokumen penugasan atau kontrak pekerjaan atap baja ringan apabila benar dikerjakan pihak dinas;
- Dokumen legalitas pembongkaran bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Daftar absensi pekerja serta dasar penetapan kualifikasi tukang dan laden.
Jika seluruh dokumen tersebut tersedia dan dapat dijelaskan, berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat tentu dapat diklarifikasi.
Sebaliknya, jika dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan, wajar apabila publik terus mempertanyakan transparansi pelaksanaan revitalisasi.
JANGAN SAMPAI ATAPNYA BARU, TAPI PERTANYAANNYA MAKIN TINGGI
Revitalisasi sekolah seharusnya menjadi momentum memperbaiki fasilitas pendidikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Namun, pembangunan yang dibiayai uang publik harus berjalan beriringan dengan transparansi, keselamatan, tertib administrasi dan akuntabilitas.
Jangan sampai atap sekolah dibongkar lebih cepat daripada papan informasinya dipasang.
Jangan pula sampai pekerjaan fisiknya terlihat jelas, sementara dokumen dan pertanggungjawabannya justru samar.
Karena pada akhirnya, yang dibangun bukan hanya gedung sekolah, tetapi juga kepercayaan publik.
KEPALA SEKOLAH DAN P2SP BELUM MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SDN 3 Sukasono Undang Soleh dan Ketua Komite Sekolah/P2SP belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan tersebut.
Redaksi telah berupaya meminta klarifikasi terkait pembongkaran atap, penerapan K3, papan informasi, mekanisme pembentukan Komite dan P2SP, informasi potongan sekitar 35 persen, daftar pekerja, serta mekanisme pengerjaan atap baja ringan.
Redaksi juga masih berupaya meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan Dinas PUPR Kabupaten Garut mengenai aspek legalitas pembongkaran, status aset, keselamatan konstruksi, dan mekanisme pelaksanaan revitalisasi di SDN 3 Sukasono.
Seluruh informasi mengenai dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum sebelum terdapat bukti dan keterangan resmi dari pihak berwenang.
Redaksi Jabarbicara.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi secara proporsional dan berimbang bagi Kepala Sekolah, Ketua Komite/P2SP, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, maupun pihak terkait lainnya.(JB/RF)
