GARUT, JABARBICARA.COM – Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Garut menyuarakan desakan kuat terhadap Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, khususnya di tubuh Dinas Pendidikan. Desakan tersebut disampaikan dalam bentuk aksi damai yang digelar di depan Kantor Bupati Garut, Senin (07/07/2025), dan diakhiri dengan penyerahan langsung surat tuntutan dan surat dukungan kepada Bupati Garut.
Dalam wawancara bersama media, Ketua DPK PRIMA Garut, Zamzam Zainulhaq, menjelaskan bahwa surat dukungan yang diserahkan merupakan bentuk komitmen politik PRIMA sebagai partai yang turut mendukung pasangan kepala daerah terpilih pada Pilkada sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut bersifat kritis dan tidak membungkam fungsi pengawasan partai.
“Kami sebagai partai pendukung pasangan 02 saat Pilkada, berkomitmen untuk terus mengawal, membersamai, dan membantu kepala daerah yang telah kami pilih agar tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga Garut agar tidak kembali menjadi daerah tertinggal,” ujar Zamzam.
Namun selain dukungan, PRIMA Garut juga menyerahkan surat tuntutan yang secara spesifik meminta agar Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan pembenahan besar-besaran di tubuh birokrasi daerah, dengan fokus utama pada Dinas Pendidikan.
Menurut Zamzam, kondisi Dinas Pendidikan Garut saat ini memprihatinkan dan menunjukkan banyak gejala kesemerawutan struktural dan manajerial. Ia merujuk pada pengunduran diri Kepala Dinas Pendidikan dari jabatan dan status kepegawaiannya sebagai bukti bahwa sistem internal dinas tersebut sedang bermasalah.
“Itu jelas tanda ada yang tidak beres. Apalagi jika kita lihat prestasi pendidikan Garut secara umum, masih jauh dari harapan. Angka putus sekolah tinggi, fasilitas tidak merata, pungutan liar masih marak, kasus perundungan, kekerasan seksual oleh oknum pendidik, bahkan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Ini bukan masalah kecil,” ungkap Zamzam.
Ia menyebut bahwa masalah pendidikan di Garut bukan hanya soal individu, tapi persoalan tata kelola dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, PRIMA mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati mengambil langkah berani dengan melakukan **reformasi struktural** di Dinas Pendidikan.
“Kami ingin ada penyegaran menyeluruh. Kami tidak mengharapkan mayoritas Dinas Pendidikan tetap diisi oleh orang-orang lama, karena prestasi mereka bisa dilihat sendiri. Kami dorong kepala daerah untuk memilih orang-orang baru yang dinilai punya integritas tinggi dan komitmen membantu kinerja pemerintah daerah,” lanjutnya.
Zamzam menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak bermaksud mengintervensi, melainkan mendorong adanya langkah konkret dari kepala daerah untuk memperbaiki mutu layanan publik, terutama di sektor pendidikan yang dianggap sangat strategis.
“Kami percaya, Pak Bupati dan Bu Wakil pasti tahu siapa saja orang-orang yang tepat. Kami hanya mengingatkan bahwa reformasi tidak akan berjalan jika yang memimpin masih orang-orang lama dengan cara kerja lama,” ucapnya.
Aksi yang diinisiasi oleh PRIMA Garut ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dan organisasi relawan seperti POSPERA Garut, PENA SAKTI, XTC Garut, GADJAH PUTIH, BNP MERAH PUTIH, TUMUT SANTRI, PIP, REPIGA, SANTRI HEBAT, LASKAR SANTRI, ASPRI, GAS, MS02, BULU MATA, AAGI, SATRIA GATARA, LPKLG, JAGA SANTRI, MATA RANTAI, ASGAR SANTRI, dan GO GIBRAN.
Namun demikian, Zamzam menegaskan bahwa substansi tuntutan merupakan hasil kajian dan sikap resmi PRIMA Garut.
“Kami hadir bukan untuk menggerakkan massa, tapi menyampaikan aspirasi publik secara tertib dan konstitusional. Apa yang kami sampaikan hari ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai partai politik yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya.
Dengan aksi ini, PRIMA Garut menunjukkan bahwa peran partai tidak berhenti pada pemilu semata, tetapi juga pada fungsi pengawasan dan advokasi kebijakan publik secara langsung, utamanya dalam sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda Garut. [JB]
