GARUT, JABARBICARA.COM – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat kembali melontarkan kritik tajam terhadap DPRD Jawa Barat.
Melalui aksi bertajuk “Diskusi Rakyat dan Mimbar Bebas” yang digelar di halaman Gedung DPRD Jabar, Selasa (16/9/2026) pukul 15.00 WIB, mereka menyoroti kebijakan tunjangan yang dinilai fantastis dengan kontribusi minimal.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) Badko HMI Jawa Barat, Hilman Hadafi, dalam orasinya menegaskan bahwa pihaknya mendesak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik atas pernyataan yang dinilai merendahkan.
“Kita, HMI Jawa Barat, minta Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara untuk minta maaf kepada publik atas statement yang sudah dilontarkan. Bukan malah meminta media untuk minta maaf padanya. Bagi kami, ini bentuk penghinaan terhadap kawan-kawan,” tegas Hilman.
Ia yang juga Korlap Aksi menambahkan, bahwa HMI Jawa Barat memberi tenggat waktu dua kali 24 jam bagi MQ Iswara untuk menyampaikan permintaan maaf, jika tidak, gerakan ini akan terus membesar.
“Kita tidak bisa ditundukkan! Kita perlu bergerak, kita perlu membuktikan bahwa perlawanan tak pernah padam,” lanjutnya lantang.
Selain orasi, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya Akmam Aminullah (Presma Ekuitas), Yoga (Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Barat), serta Ace dari elemen warga sipil.
Forum ini terbuka untuk umum sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan DPRD.
Dengan mengusung tema “Tolak Tunjangan Fantastis, Kontribusi Minimalis DPRD Jawa Barat”, Hilman menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar kritik.
Melainkan bagian dari gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan wakil rakyat terhadap masyarakat Jawa Barat.
“Ini bentuk nyata dari upaya mengawal kebijakan. Kita tidak ingin wakil rakyat hanya menikmati fasilitas, sementara kontribusinya minim bagi kesejahteraan rakyat,” tutup Hilman. [JB]
