KLAIM FEE 30 PERSEN MENGGUNCANG REVITALISASI SUKAWENING: PLT KEPSEK SEBUT PENGAWAS, KORWAS DAN DINAS TAHU — P2SP MASIH TANDA TANYA!

Garut, Pendidikan49 Dilihat

GARUT,JABARBICARA.COM- Sorotan terhadap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, memasuki babak yang semakin serius.

Setelah sejumlah media menyoroti berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan revitalisasi di sejumlah sekolah, di antaranya SDN 1 Sukaluyu, SDN 3 Sukasono, dan SDN 4 Maripari, kini muncul klaim yang jauh lebih sensitif.

Idwan
Dede k

Komitmen fee sebesar 30 persen untuk pihak pengusung disebut-sebut berada di balik program revitalisasi.

Klaim tersebut mencuat setelah Plt Kepala SDN 4 Maripari, Asep Didin, buka suara kepada wartawan.

Yang membuat persoalan ini semakin mengundang perhatian bukan hanya angka 30 persen, melainkan pernyataan Asep bahwa persoalan tersebut diketahui oleh pengawas sekolah, Korwas, bahkan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Jika pernyataan itu benar, maka pertanyaannya bukan lagi sekadar “ada atau tidak ada fee?”

Pertanyaan yang lebih besar adalah:

Jika memang diketahui, siapa yang melakukan pengawasan dan apa tindakan yang dilakukan?

Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak benar, maka pihak-pihak yang disebut memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan fakta sebenarnya.

Dua versi. Satu harus diuji. Dan dokumen semestinya menjadi hakimnya.

DARI PEKERJA LUAR, KINI MUNCUL KLAIM 30 PERSEN

Sebelumnya, revitalisasi SDN 4 Maripari disorot terkait informasi mengenai penggunaan sejumlah tenaga kerja dari luar wilayah.

Namun, hasil konfirmasi wartawan justru membuka persoalan lain yang lebih sensitif.

Dalam wawancara pada Selasa (17/11/2026), Asep Didin menyampaikan adanya komitmen 30 persen untuk pihak pengusung.

Ketika dikonfirmasi mengenai angka tersebut, Asep membenarkannya.

“Tiga puluh persen.”

Ia juga menyebut penyerahan komitmen tersebut dilakukan secara bertahap dan berkaitan dengan bendahara.

Pernyataan tersebut tentu belum dapat diposisikan sebagai bukti final. Namun, karena disampaikan oleh pejabat yang sedang menjalankan tugas sebagai Plt kepala sekolah, informasi tersebut layak diuji secara serius.

Apalagi nilai revitalisasi SDN 4 Maripari mencapai Rp1.117.015.916.

Jika sekadar dihitung secara matematis, 30 persen dari nilai tersebut sekitar Rp335 juta.

Angka sebesar itu tentu bukan perkara receh.

Maka publik berhak bertanya:

30 persen itu untuk apa?

Siapa yang disebut sebagai pengusung?

Siapa penerimanya?

Siapa yang menyepakati?

Apa dasar pemberiannya?

Apakah tercantum dalam dokumen resmi?

Dan pertanyaan paling krusial:

Apakah pihak pengusung memang memiliki dasar kewenangan untuk menerima bagian dari dana bantuan pemerintah tersebut?

PLT KEPSEK: PENGAWAS DAN KORWAS DISEBUT TAHU

Pernyataan Asep kemudian membawa persoalan ini ke ranah pengawasan.

Menurut Asep, pihak pengawas mengetahui adanya komitmen tersebut.

Ia juga menyebut pengawas wilayah dan Korwas yang disebut Bu Ros.

Bahkan Asep mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut sejak awal, termasuk saat peletakan batu pertama dan pembongkaran bangunan.

Dengan kata lain, menurut versi Asep, persoalan tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya tersembunyi.

Namun, keterangan tersebut masih merupakan pernyataan Asep Didin dan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut.

Di sinilah fungsi klarifikasi menjadi penting.

Jika benar pengawas mengetahui, publik patut mengetahui:

Apakah dokumen pernah diperiksa?

Apakah P2SP pernah dimintai penjelasan?

Apakah bendahara pernah diperiksa?

Apakah ada pemeriksaan terhadap bukti pembayaran?

Apakah pernah diberikan teguran?

Atau informasi tersebut hanya berhenti sebagai obrolan?

Sebab pengawasan bukan sekadar mengetahui.

Pengawasan semestinya berujung pada tindakan ketika ditemukan sesuatu yang patut dipertanyakan.

DINAS PENDIDIKAN DISEBUT TAHU — LALU APA TINDAKANNYA?

Lebih jauh, Asep juga menyebut bahwa pihak Dinas Pendidikan mengetahui persoalan tersebut.

Jika pernyataan itu benar, maka persoalannya menjadi semakin serius.

Sebab ketika menyangkut program pemerintah bernilai miliaran rupiah, pengetahuan tentang dugaan adanya komitmen dana semestinya tidak berhenti pada kalimat:

“Saya tahu.”

Publik membutuhkan jawaban berikutnya:

Apa yang dilakukan setelah tahu?

Kapan informasi itu diterima?

Siapa pejabat yang mengetahuinya?

Apakah pernah dituangkan dalam laporan?

Apakah pernah diminta klarifikasi?

Apakah P2SP pernah diperiksa?

Apakah ada instruksi untuk menghentikan atau meluruskan mekanisme yang dipersoalkan?

Atau justru tidak pernah ada tindak lanjut?

Jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak pernah mengetahui, maka pernyataan Asep tentu perlu diklarifikasi.

Jika Dinas menyatakan mengetahui, publik berhak mengetahui apa langkah pengawasannya.

Sebab mengetahui tanpa tindakan bukanlah akhir dari persoalan. Justru bisa menjadi awal pertanyaan yang lebih besar.

P2SP DIMINTA BUKA DOKUMEN, JAWABAN BELUM MENYENTUH SUBSTANSI

Di tengah mencuatnya klaim tersebut, redaksi kemudian meminta dokumen pembentukan P2SP kepada Asep Didin.

Pada Rabu (18/11/2026) pukul 11.51 WIB, wartawan mengirimkan pesan melalui WhatsApp:

“Pak KS untuk pemberitaan lanjutan kirimkan salinan berita acara pembentukan P2SP dan salinan SK P2SP. Hatur nuhun.”

Permintaan tersebut berkaitan langsung dengan tata kelola program.

Redaksi ingin mengetahui siapa saja yang masuk dalam struktur P2SP, kapan dibentuk, siapa yang menetapkan, serta siapa yang memegang tanggung jawab pengelolaan program.

Namun sekitar pukul 12.13 WIB, Asep menjawab:

“Abdi nembe beres ngobrol sareng Dewan sakola.”

Jawaban tersebut belum menjawab permintaan redaksi mengenai salinan berita acara pembentukan P2SP maupun SK P2SP.

Sampai berita ini disusun, dokumen tersebut belum diterima redaksi.

Maka tanda tanya kembali muncul.

Siapa sebenarnya yang membentuk P2SP?

Siapa ketuanya?

Siapa sekretarisnya?

Siapa bendaharanya?

Siapa saja anggotanya?

Apakah pihak pengusung memiliki hubungan formal dengan P2SP?

Dan yang tak kalah penting:

Apakah P2SP mengetahui atau menyetujui adanya komitmen 30 persen yang disebut Asep?

Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan asumsi.

Dokumennya yang harus berbicara.

P2SP: PENGELOLA PROGRAM ATAU SEKADAR NAMA DALAM ADMINISTRASI?

Sebelumnya, Asep menegaskan bahwa pengelolaan anggaran revitalisasi berada di tangan P2SP.

Jika demikian, maka P2SP memiliki posisi penting dalam memastikan tata kelola program berjalan sesuai ketentuan.

Setiap keputusan harus memiliki dasar.

Setiap pembayaran harus memiliki bukti.

Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap pihak yang terlibat harus jelas kewenangannya.

Karena itu, struktur P2SP bukan sekadar daftar nama yang tersimpan dalam map administrasi.

Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab ketika muncul pertanyaan mengenai:

perekrutan tenaga kerja,

penggunaan anggaran,

pembayaran,

pengadaan material,

perubahan pekerjaan,

hingga klaim komitmen 30 persen.

Jangan sampai ketika proyek berjalan semua merasa ikut bertanggung jawab atas keberhasilan, tetapi ketika muncul pertanyaan justru terdengar kalimat klasik:

“Saya tidak tahu.”

“SAYA HANYA MENERUSKAN” — LALU SIAPA YANG MENGETAHUI AWALNYA?

Asep sebelumnya mengaku dirinya hanya meneruskan program.

Ia menyebut baru aktif di SDN 4 Maripari pada September 2026, sementara proses awal pengajuan revitalisasi disebut sudah berlangsung pada masa kepala sekolah sebelumnya.

Jika demikian, maka jejak awal program perlu ditelusuri.

Siapa yang pertama kali mengusulkan?

Siapa yang mengurus pengajuan?

Siapa yang berkomunikasi dengan pihak pengusung?

Kapan P2SP dibentuk?

Kapan angka 30 persen mulai muncul?

Siapa yang pertama kali menyampaikan angka tersebut?

Dan jika memang terdapat dokumen bermaterai sebagaimana disebut sebelumnya, maka dokumen tersebut semestinya menjadi salah satu kunci untuk mengurai persoalan.

Bukan untuk menghakimi.

Melainkan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.

TIGA SEKOLAH DISOROT, POLA REVITALISASI PERLU DIBUKA

Sorotan terhadap revitalisasi di Kecamatan Sukawening tidak hanya terjadi di SDN 4 Maripari.

SDN 1 Sukaluyu dan SDN 3 Sukasono juga sebelumnya menjadi perhatian dalam pemberitaan terkait pelaksanaan program revitalisasi.

Masing-masing sekolah tentu harus diperiksa berdasarkan fakta dan dokumennya sendiri.

Namun munculnya klaim mengenai komitmen 30 persen di salah satu sekolah membuat publik wajar meminta transparansi lebih luas.

Apakah mekanisme pengusulan antar-sekolah sama?

Apakah struktur P2SP dibentuk dengan pola yang sama?

Apakah terdapat pihak pengusung yang sama?

Apakah ada kesepakatan tertentu?

Dan yang paling penting:

Apakah terdapat pola yang sama dalam tata kelola anggaran dan pelaksanaan proyek?

Semua pertanyaan itu harus dijawab dengan dokumen, bukan rumor.

JIKA PENGAWAS DAN DINAS BENAR-BENAR TAHU, PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN

Inilah titik paling krusial.

Jika benar pengawas, Korwas, dan Dinas Pendidikan mengetahui adanya komitmen 30 persen sebagaimana disebut Asep, publik berhak mengetahui apa tindakan yang dilakukan setelah informasi tersebut diketahui.

Sebab mengetahui dan menindaklanjuti merupakan dua hal yang berbeda.

Apalagi ketika yang dipertanyakan adalah program yang menggunakan anggaran negara.

Sebaliknya, jika informasi tersebut tidak benar, maka pihak yang disebut memiliki ruang yang sama untuk memberikan klarifikasi.

Maka pilihannya terang:

Jika benar, jelaskan tindak lanjutnya.

Jika tidak benar, luruskan.

Jika ada dokumen, buka.

Jika ada transaksi, jelaskan dasar hukumnya.

Jika tidak ada, tunjukkan buktinya.

Jangan sampai masyarakat hanya memperoleh potongan cerita, sementara dokumen yang seharusnya menjadi sumber kepastian justru tetap berada di balik pintu.

APH LAYAK MEMVERIFIKASI, BUKAN BERARTI MEMVONIS

Munculnya klaim mengenai komitmen 30 persen tentu layak menjadi bahan verifikasi oleh pihak yang memiliki kewenangan, terlebih apabila terdapat dokumen, kuitansi, bukti transfer, atau keterangan pihak-pihak terkait.

Verifikasi bukan berarti memvonis.

Pemeriksaan bukan berarti menyatakan seseorang bersalah.

Justru pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah klaim tersebut memiliki dasar atau tidak.

Jika ternyata tidak pernah ada komitmen 30 persen, maka hal tersebut harus dapat dijelaskan dengan bukti.

Namun apabila pemeriksaan menemukan adanya aliran dana yang tidak memiliki dasar dalam ketentuan program, pemberian uang kepada pihak tertentu, atau tindakan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, maka prosesnya tentu harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Uang negara tidak boleh menjadi wilayah abu-abu.

PUBLIK MENUNGGU DOKUMEN, BUKAN SEKADAR PERNYATAAN

Kini sejumlah pertanyaan penting masih menggantung:

Siapa pengusung revitalisasi SDN 4 Maripari?

Siapa yang mengajukan?

Siapa yang membentuk P2SP?

Siapa saja anggota P2SP?

Siapa bendahara?

Apakah benar ada komitmen 30 persen?

Jika benar, untuk siapa dan atas dasar apa?

Berapa nominal yang telah diserahkan?

Apakah terdapat bukti pembayaran?

Apakah pengawas benar-benar mengetahui?

Apakah Korwas mengetahui?

Apakah Dinas Pendidikan mengetahui?

Dan pertanyaan yang paling menohok:

JIKA SEMUA DISEBUT TAHU, SIAPA YANG SEHARUSNYA BERTINDAK?

Sampai dokumen dan klarifikasi resmi dibuka, polemik revitalisasi SDN 4 Maripari masih menyisakan tanda tanya.

Jabarbicara.com tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi bagi Plt Kepala SDN 4 Maripari, kepala sekolah sebelumnya, P2SP, bendahara, pengawas sekolah, Korwas, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, maupun pihak yang disebut sebagai pengusung.

Sebab kritik bukan vonis, pertanyaan bukan tuduhan, dan permintaan dokumen bukan bentuk permusuhan.

Justru ketika program menggunakan uang rakyat, transparansi bukan kemurahan hati—melainkan kewajiban.

(JB/RF)

Baca Juga:  Langkah Tegas di Jalur Selatan: Sinergi Wakapolda Jabar dan Kapolres Garut Pastikan Keamanan Sembari Menyapa Hati Rakyat

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *