GARUT,JABARBICARA.COM- Polemik Program Revitalisasi SDN 4 Maripari senilai Rp1.117.015.916 memasuki babak baru. Setelah sebelumnya disorot terkait keterlibatan tenaga kerja dari luar wilayah dan tata kelola pelaksanaan proyek, kini muncul keterangan mengejutkan dari Plt. Kepala SDN 4 Maripari, Asep Didin.
Dalam wawancara dengan wartawan, Selasa (17/11/2026), Asep mengaku dirinya hanya meneruskan program revitalisasi yang proses awalnya sudah berjalan sebelum dirinya aktif di sekolah tersebut.
Namun, dari keterangan tersebut justru mencuat persoalan baru yang jauh lebih serius, yakni adanya klaim “komitmen 30 persen” untuk pihak pengusung.
Asep menyebut, dirinya tidak mengetahui secara detail proses awal pengajuan program revitalisasi.
“Waktu September saya datang ke sini, ada program revitalisasi dan harus ikut Bimtek. Awal perjalanan mah, saya pas datang ke sini, ya gitu pas datang ke sini. Dapat revitalisasi harus ikut Bimtek, pengajuan saya tidak tahu, pengajuan itu tidak tahu sama sekali. Jalannya bagaimana, tidak tahu.”
Menurut Asep, berdasarkan SK Plt, dirinya ditunjuk sejak Agustus 2026. Namun, ia mengaku baru aktif di SDN 4 Maripari pada September.
Saat itu, program revitalisasi sudah berjalan dan dirinya langsung mengikuti kegiatan Bimtek.
KEPALA SEKOLAH SEBELUMNYA DISEBUT LEBIH MENGETAHUI
Asep menyebut kepala sekolah sebelumnya, yang disebut bernama Lia, lebih mengetahui proses awal pengajuan revitalisasi.
Menurutnya, Lia kini bertugas di SDN Sukaluyu.
“Ti awal abdi teu terang awal-awal eta mah da di Bu Lia keneh. Abdi mah ka dieu ikut Bimtek.”
Pernyataan tersebut menempatkan proses awal pengajuan sebagai bagian penting yang perlu diklarifikasi oleh pihak yang menjabat pada saat program mulai diusulkan.
Sebab, jika benar Asep baru aktif ketika program revitalisasi sudah berjalan, maka pertanyaan mengenai siapa yang mengusulkan, siapa yang mengawal, siapa yang berkomunikasi dengan pihak pengusung, serta bagaimana kesepakatan awal dibuat menjadi semakin relevan.
KLAIM “KOMITMEN 30 PERSEN” MENCUAT
Persoalan kemudian memasuki bagian yang paling sensitif ketika Asep ditanya mengenai mekanisme program revitalisasi tersebut.
Asep menyebut revitalisasi merupakan aspirasi dan terdapat komitmen sebesar 30 persen untuk pihak pengusung.
Ketika dikonfirmasi mengenai angka tersebut, ia membenarkannya.
“Diangka, diangka tiga puluh lima persen. Sabaraha? Tiga puluh persen.”
Saat kembali ditegaskan apakah kesepakatannya 30 persen, Asep menjawab:
“Enya.”
Keterangan tersebut menjadi perhatian serius karena nilai bantuan revitalisasi mencapai lebih dari Rp1,1 miliar.
Jika angka 30 persen tersebut dihitung secara matematis dari nilai Rp1.117.015.916, nominalnya mencapai sekitar Rp335 juta.
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa angka tersebut baru berdasarkan keterangan Asep dan belum diverifikasi secara independen oleh redaksi.
Karena itu, pertanyaan yang muncul bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan fakta:
Komitmen 30 persen itu untuk apa?
Siapa yang disebut sebagai pengusung?
Siapa penerimanya?
Apa dasar hukumnya?
Apakah tercantum dalam dokumen resmi?
Dan dari pos anggaran mana dana tersebut berasal?
DISEBUT DISERAHKAN BERTAHAP, BENDAHARA DISEBUT MENGETAHUI
Ketika ditanya mengenai mekanisme penyerahan komitmen tersebut, Asep mengatakan bahwa penyerahannya dilakukan secara bertahap.
“Bertahap.”
Ketika ditanya berapa yang telah diserahkan, ia menyebut:
“Ke bendahara.”
Asep mengaku tidak mengetahui secara pasti nominal yang telah diserahkan karena dirinya tidak selalu berada di sekolah.
“Abdi mah kurang terang nya. Abdi nu teu aya di dieu. Abdi nyari-nyari ke bendahara. Mung eta mungkin aya di materai ku bendahara.”
Pernyataan mengenai adanya dokumen bermaterai tersebut tentu menjadi bagian yang sangat penting untuk diverifikasi.
Jika benar terdapat dokumen yang memuat kesepakatan mengenai 30 persen, maka dokumen tersebut dapat menjawab pertanyaan publik mengenai siapa yang membuat kesepakatan, siapa yang menandatangani, apa objek kesepakatannya, dan untuk kepentingan apa dana tersebut diserahkan.
Sebaliknya, jika istilah “komitmen 30 persen” ternyata memiliki konteks berbeda, pihak-pihak yang disebut juga memiliki kesempatan untuk menjelaskannya secara terbuka.
PENGELOLAAN DISEBUT BERADA DI P2SP
Dalam wawancara tersebut, Asep juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran revitalisasi berada pada P2SP, bukan dirinya secara pribadi.
Ketika ditanya mengenai siapa yang mengelola anggaran, ia menjawab:
“P2SP.”
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai hubungan antara P2SP dan pihak yang disebut sebagai pengusung.
Jika benar terdapat komitmen 30 persen, maka publik berhak mengetahui apakah keputusan tersebut diketahui dan disetujui P2SP, apakah memiliki dasar administrasi, serta bagaimana pencatatannya dalam pertanggungjawaban proyek.
Sebab dana bantuan pemerintah bukan ruang bebas untuk membuat kesepakatan di luar ketentuan program.
Setiap rupiah harus memiliki dasar penggunaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“DINAS DAN PENGAWAS TAHU” — BENARKAH?
Yang tak kalah menarik, Asep juga menyatakan bahwa pihak pengawas mengetahui persoalan tersebut.
Ia menyebut telah berkomunikasi dengan pengawas wilayah dan Korwas yang disebut Bu Ros, termasuk mengenai kondisi proyek sejak awal.
Saat ditanya apakah pengawas mengetahui persoalan komitmen tersebut, Asep menjawab:
“Tahu. Tahu. Tahu.”
Ia juga menyebut pihak pengawas hadir saat peletakan batu pertama dan pembongkaran.
“Waktu peletakan batu pertama, pembongkaran, diundang ke sini. Ngobrol. Begitu, saya beritahu masalahnya begini.”
Keterangan ini masih merupakan pernyataan Asep dan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Dinas Pendidikan maupun pengawas yang disebut.
Karena itu, publik kini menunggu jawaban:
Benarkah pihak pengawas mengetahui adanya komitmen 30 persen?
Jika mengetahui, apa yang dilakukan?
Apakah pernah dilakukan pemeriksaan?
Apakah pernah diminta dokumen pendukung?
Dan jika informasi tersebut dinilai tidak sesuai ketentuan, apakah pernah ada teguran atau langkah koreksi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena pengawasan bukan sekadar hadir di lokasi, melainkan memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
LIMA SEKOLAH DISEBUT MASUK DALAM PENGAJUAN
Asep juga menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan SDN 4 Maripari.
Menurutnya, terdapat sekitar lima sekolah yang berada dalam rangkaian pengajuan program.
Namun, pengusungnya disebut berbeda-beda.
Dari lima sekolah tersebut, Asep menyebut terdapat dua sekolah yang memiliki pengusung sama, sementara sekolah lainnya memiliki pengusung berbeda.
Yang menarik, meskipun pengusung disebut berbeda, Asep mengatakan angka kesepakatannya tetap sama.
“Cuman nu disepakatina diangkat tiga puluh persen kitu nya?”
“Enya.”
Jika pernyataan tersebut benar, persoalan ini tentu perlu diperiksa lebih jauh.
Apakah angka 30 persen memang muncul secara kebetulan?
Ataukah terdapat mekanisme tertentu dalam proses pengusulan program?
Sekali lagi, redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran atau tindak pidana.
Namun, ketika angka tertentu disebut sebagai sebuah “komitmen” dalam proyek yang menggunakan anggaran negara, maka transparansi dokumen menjadi sangat penting.
“SAYA HANYA MENERUSKAN”
Pernyataan Asep bahwa dirinya hanya meneruskan program menjadi titik penting dalam pemberitaan ini.
Ia mengaku tidak mengetahui proses awal pengajuan.
Artinya, untuk memperoleh gambaran utuh, klarifikasi tidak cukup hanya dilakukan kepada pejabat yang sedang menjabat.
Pihak yang terlibat pada tahap awal juga perlu dimintai keterangan.
Siapa yang pertama kali mengusulkan?
Siapa yang menghubungkan sekolah dengan pihak pengusung?
Siapa yang menyepakati angka 30 persen?
Apakah benar ada dokumen bermaterai?
Siapa yang memegang dokumen tersebut?
Apakah ada aliran dana dan bukti transaksinya?
Dan yang paling penting:
Apakah seluruh proses tersebut sesuai dengan mekanisme bantuan pemerintah?
POTENSI PELANGGARAN REGULASI TAK BOLEH DIABAIKAN
Jika nantinya terbukti terdapat penggunaan atau pengalihan dana bantuan di luar peruntukan, pembayaran yang tidak memiliki dasar dalam dokumen program, atau kesepakatan yang bertentangan dengan ketentuan bantuan pemerintah, persoalannya dapat masuk ke ranah pelanggaran administrasi maupun hukum, tergantung fakta dan unsur yang terbukti.
Karena itu, pemeriksaan terhadap RAB, perjanjian kerja sama, dokumen P2SP, bukti pembayaran, rekening, kuitansi, dokumen bermaterai, serta aliran dana menjadi sangat penting.
Apabila kemudian ditemukan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana, persoalan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, Jabarbicara.com tidak menyatakan bahwa tindak pidana telah terjadi.
Pemberitaan ini menempatkan klaim tersebut sebagai informasi yang harus diuji melalui dokumen dan klarifikasi seluruh pihak terkait.
REVITALISASI BUKAN “LAHAN JATAH”
Program revitalisasi sekolah pada hakikatnya ditujukan untuk memperbaiki sarana pendidikan.
Bukan menjadi ruang bagi pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan tanpa dasar yang jelas.
Jika benar ada komitmen 30 persen, publik pantas bertanya.
Jika tidak benar, pihak yang disebut memiliki kesempatan untuk membantah dan menunjukkan bukti.
Jika ada dokumen, buka dokumennya.
Jika ada pembayaran, jelaskan dasar pembayarannya.
Jika tidak ada, tunjukkan administrasinya.
Sebab dalam proyek yang menggunakan uang rakyat, yang harus transparan bukan hanya bangunan yang tampak di depan mata, tetapi juga setiap keputusan dan aliran dana di belakangnya.
Kini bola berada di tangan pihak-pihak yang disebut dalam keterangan tersebut.
Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, pengawas, P2SP, bendahara, kepala sekolah sebelumnya, serta pihak yang disebut sebagai pengusung memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan klarifikasi.
Jabarbicara.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya.
Karena pers tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan.
Pers sedang mencari siapa yang harus menjelaskan.
Dan untuk program revitalisasi bernilai Rp1,1 miliar, satu pertanyaan sederhana masih menggantung:
“30 PERSEN ITU UNTUK SIAPA?”
(JB/RF)










