.png)
JAKARTA, JABARBICARA.COM – Sebuah video yang memperlihatkan aksi penyegelan sebuah pabrik oleh organisasi masyarakat (ormas) yang diduga Pemuda Pancasila (PP) viral di media sosial. Penyegelan ini diduga dilakukan karena pihak pabrik menolak membayar uang keamanan atau tunjangan hari raya (THR) kepada ormas tersebut.
Dilihat Jabar Bicara dari salah satu akun media sosial Update Nusantara.
Dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang mengenakan atribut ormas tengah memasang spanduk di depan pabrik yang disegel. Aksi ini menuai reaksi keras dari masyarakat, terutama para pengusaha yang khawatir dengan iklim investasi di Indonesia. Banyak pihak menilai tindakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan industri di dalam negeri dan mendorong investor untuk membuka usaha di luar negeri, seperti Vietnam.
Hingga saat ini, pihak Pemuda Pancasila belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Namun, aksi ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan ormas tersebut. Sebelumnya, PP pernah terlibat bentrokan dengan Forum Betawi Rempug (FBR) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada tahun 2021.
Selain itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional PP, Japto Soerjosoemarno, baru-baru ini menjadi sorotan usai rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari 2025. Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah kendaraan mewah, uang dalam berbagai mata uang, serta dokumen penting lainnya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menanggapi kejadian ini dengan menyatakan bahwa tindakan ormas yang mengganggu operasional industri dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi nasional. Ia berjanji akan lebih proaktif dalam memastikan kawasan industri tetap kondusif bagi investor.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pemuda Pancasila, Arif Rahman, meminta seluruh kadernya untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap isu yang berkembang, khususnya terkait penggeledahan rumah Japto oleh KPK. Ia mengingatkan bahwa seluruh proses hukum harus dihormati sesuai dengan asas praduga tak bersalah.
Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya kepastian hukum dan keamanan bagi para pelaku industri di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa investasi di dalam negeri tetap terjamin tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
